David Efendi


Banyak paradok demokrasi di negara kita diantaranya adalah: demokrasi minus etika, demokrasi minus kesejahteraan, membangun dengan hutang, demokrasi berbasis angka, demokrasi elitis, demokrasi anti keragaman, demokrasi tanpa partisipasi sejati, partainya demokrat tapi anti kritik, dan sebagainya. Jika kita bahasa kupas satu persatu kisah ini akan berlangsung lama dan menjenuhkan. Demokrasi tentu masih dikampanyekan sebagai sistem terbaik dan terus mencari basis dukungan dnegan berbagai undang-undang dan pemilu.Sayang, kepura-puraan atau sifat quasi dari demokrasi terlalu menufik untuk dilupakan.

Keharanan mulai menyeruak manakalah elit penguasa memandang pemilu sebagai legitimasi paling kuat untuk melakukan kerusakan, membuat kebijakan anti kesejahteraan seperti pengurangan subsidi, penaikan harga BBM, dan komersialisasi pendidikkan. Sebagaimana kata Mosca dan Michels, para individu penguasa Indonesia sedang membangun sistem oligarkhi yang kuat dan menjadikan partisipiasi massa dalam demokrasi hanyalah bagian kecil dari tujuan mereka untuk membangun basis ekonomi yang 'abadi'. Kelompok elit berusaha dalam banyak tindakannya sedang menjalankan apa yang disebut oleh George Grant sebagai private government--di mana aktor-aktor secara pribadi atau berkelompok menjalankan apa yang mereka inginkan dan bukan berdasarkan konstitusi atau minimal tidak melanggar konstitusi secara langsung (literal). Mereka biasanya sangat lihai mengakali hukum dan prosedur.

Bagi penguasa pusat dan daerah plus pendukungnya kemenangan demokrasi elektoral adalah 'berkah' luar biasa yang perlu disukuri dan tentu saja diabadikan sehingga mereka akan cenderung mempertahankan apa yang sudah mereka capai dengan berbagai cara atas nama demokrasi. Meskipun pemerintahan korup mereka akan membela kebijakan yang anti orang miskin sampai titik darah penghabisan. Persetan dengan janji kampanye karena semua dianggap sudah lupa. Kemunafikan demokrasi adalah tergantung siapa aktor atau penguasanya. Mereka ingkar janji dan mengganti janji baru ketika pemilu datang lagi atas nama incumbent dengan jargon lanjutkan atau dengan jargon sudah terbukti dan seterusnya meski itu adalah bagian dari kebohongan untuk publik.

Banyak ilmuwan berpendapat bahwa demokrasi adalah hanya stau jenis sistem pemerintahan, tetapi banyak juga yang meyakini bahwa demokrasi memberikan peluang lebih besar untuk mensejahterakan rakyat. Demokrasi elektoral mempunyai persoalan serius mana kalah pemilu dianggap sebagai tujuan dan bukan alat. Tidak ada salahnya pendapat-pendapat tersebut. Persoalan adalah siapa yang menjalankan pemerintahan? aktor demokrat? pengusaha? mafia? preman dan gengster dalam konsep shodow state (Reno, 1993), atau model pemerintahan oleh Bos (Sidel, 1983). Jika Reno dan Sidel yang kita pakai maka Indonesia sekarang adalah pemerintahan di bawah kendalai mafia pengusaha yang merangkap politisi. Kelompok Aburizal Bakri adalah bentuk pemerintahan bayangan yang sangat berbahaya sebab kekuatannya melebihi mekanisme parlemen dan presidensial.

Tarulah contoh, koalisi di parlemen diganti dengan setgab yang diketuai oleh Aburizal Bakri. Mereka membicarakan apa saja mengenai isu politik yang menjadi tugas parlemen di rumah sendiri. Bangunan demokrasi parlementer atau prsidensial berubah menjadi kedai demokrasi swasta atau restoran demokrasi dengan pemilik personal (private ownership). Kita tidak bisa bayangkan bagaimana demokrasi yang sifatnya publik menjadi privat. Ini adalah ancaman yang serius di era demokrasi bahkan lebih parah dari sekedar mengkebiri parpol menjadi 3 yang dilakukan oleh rezim Suharto pada saat itu.

Apa yang terjadi?
Akibat serius adalah cita-cita demokrasi tidak akan terwujud di bawah bayang-bayang aktor hipokrit, merasa demokrat padahal sebenarnya hanya wayang dari sutradara kapitalis yang kuat. Akibat lain dari privatisasi atau hipokrasi demokrasi adalah menjauhnya kesejahteraan dari rakyat, lumpuhnya penegakan hukum, menguatnya kekuatan pada satu kelompok yang berujung pada kegagalan demokrasi konsosiasional di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Lembaga negara hanya di buat sebagai simbol adanya penegakan kebenaran sementara kebenarana itu disamarkan, barang bukti disembunyikan atau dimusnakan.

Contoh pertama yang mengemuka sampai hari ini adalah cerita lapindo yang tetap aman lantaran semua calon gubernur Jawa timur disponsori pemilik Lapindo, begitu juga aktor civil society sudah dibungkam dengan damai. Contoh lainya adalah pelemahan KPK, penghasutan MK, pengaggalan pengusutan century gate, kasus Gayus yang aman-aman saja, dan kasus RUU KY yang ditelantarkan dan menjadi pemain para kapitalis untuk meluluhlantakkan keistimewaan DIY. Tidak terlupakan bahwa buruknya manajemen TIM NAS PSSI adalah akibat politisasi yang berlebihan baik oleh Golkar, Demokrat, presiden, menpora dan tentu saja semua di bawah kendali the real presiden, Abu Rizal Bakrie.

Demokrasi jika jatuh ke tangan individu atau sekelompok orang kuat dengan karakteristik mafioso, gengster, bossism maka ruh demokrasi sudaha lenyap, harapan sejahtera untuk semua hanyalah mimpi tanpa landasan sehingga kita butuh gerakan massa yang solid untuk melawan kepanikan dan juga kesewenang-wenangan pemerintah hipokrit, presiden yang tidak berani mengambil resiko, menteri yang sifatnya ABS, dan parlemen yang dirumahkan. Jika civil society masih kuat, masih ada harapan itu pula masih belum sirna. Akhirnya, rakyat harus bersatu padu, agar tidak mudah dikalahkan. Anak-anak generasi muda harus sekolah yang hebat dan tidak silau kepada jebakan kekuasaan. Kaum intelektual harus segera melawan balik sebagaia kelompok pembangun bukan pengkhianat intelektual yang berlindung dibalik ketiak kekuasaan.

Hi, Dec 27, 2010

David Efendi

“A President’s success if measured by his domestic and international achievements, not by his popularity in the polls”.
(Richard M. Nixon) 
“The President is there in the White House for you, it is not you who are here for him.”
(Walt Whitman)


Judul yang tidak keren-keren amat tapi judul ini lambang anomali demokrasi yang kita banggakan dan dipuja-puja Barat bahwa Indonesia sekarang, hari ini adalah negara paling demokratis di muka bumi atau kalau terlalu dramatis minimal di Asia tenggara. Meski dalamnya hancur lebur, rakyat kalah tarung melawan monster pasar kapitalis yang heartless (gak punya ati kata orang-orang). Mengapa judul ini anomali? Karena bagaimana istana punya Indra (punya Deni INDRAyana) wong Istana itu terdiri dari tembok beton dan kawat berduri, dimana kita yakin istana punya telinga mendengar kita. Di negara Indonesia, pemerintah hanya mau didengar tapi tidak mau mendengar. Jika demonstra teriak, jika analis politik berkoar sana-sini, ilmuwan LIPI memberikan rekomendasi, maka mereka hanya sekedar bicara dengan tembok. Seperti kata puisi Wiji tukul “bunga dan tembok” dibawah ini (sebagai selingan):

Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak Kau hendaki tumbuh
Engkau lebih suka membangun Rumah dan merampas tanah
Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak Kau kehendakiadanya
Engkau lebih suka membangun Jalan raya dan pagar besi
Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang Dirontokkan di bumi kami sendiri
Jika kami bunga Engkau adalah tembok itu
Tapi di tubuh tembok itu Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!
Dalam keyakinan kami
Di manapun – tirani harus tumbang!

Dari Puisi perlawanan sunyi itu, refleksi kita adalah anomali bangsa. reformasi lebih dari 10 tahun ini hanya mempertebal tembok istana, mempertajam duri penguasa dan makin berat kita menghadapi tembok. Andai saja tembok bisa mendengar. tentu darah tidak akan tumpah sembarangan dan sia-sia di negeri para ‘bedebah’ ini. Agar istana telinganya mau sedikit terbuka bacalah sajak ‘negeri para bedebah’ in:i

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah
Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala
Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah
Atau menjadi kuli di negeri orang Yang upahnya serapah dan bogem mentah
Di negeri para bedebah Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedangkan rakyatnya hanya bisa pasrah
Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya


Maka bila melihat negeri dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan !
(Adhie M Massardi,2009)
Telinga Tembok
Jika istana merasa demokratis tentu bukan melawan kritik dengan cara membabi buta dan jurus mabok tapi dijawab dengan program nyata, dijawab dengan menceraikan negara dengan sistem kapitalisme global. Tapi ironis memang kalau sekarang negara mengendus-endus cara berhutangnya kalau dengan IMF tidak berani takut dikritik aktifis, takut dicerewetin mahasiswa, takut didemo dan takut akan bayangannya sendiri yang makin gontai dan kalah cepat gerak sama partai lawannya. Rezim Cikeas, adalah periode paling ragu sepanjang sejarah Indonesia, paling penakut sepanjang kisah kekuasaan di Asia bahkan di dunia. Contohnya, ketika masyarakat marah dengan malaysia pak Beye cukup menulis surat cinta mengharu biru ke Malaysia, ketika komunitas Islam Indonesia marah dengan isu rencana pembakaran qur-an di Florida pak Beye ngirim surat ke Obama. Jika semua diselesaikan dengan surat, apa gunannya Presiden dipilih, untuk apa uang rakyat dihamburkan untuk biaya pemilu langsung yang mencapai trilyunan rupiah itu. Berdasarkan perhitungan KPU, biaya Pemilu 2009 sebesar Rp. 47.941.202.175.793, yang bersumber dari APBN dan APBD yang diturunkan pada tahun 2008 dan 2009. Dan berdasarkan pengumuman KPU tanggal 24 Oktober 2008, jumlah daftar pemilih tetap adalah 174.410.453. Jadi biaya pesta demokrasi ini per orang adalah Rp 271.376,-

Fakta yang lain menunjukkan betapa presiden kita mengalami (maaf) “disfungsi ereksi” dalam bahasa intelektual jalanan. Ketika KPK dihancurkan oleh para ‘bajingan tengik’ koruptor, oleh kekuatan jahat iblis konglemerat hitam kelas kakap, apa yang dilakukan pak beye? Ketika cicak dikunya-kunya buaya pak beye hanya diam dan beretorika bahkan nulis lirik album. Ketika konflik di Palangkaraya, ketika Ahmadiyah sebagai minoritas ditindas, ketika banjjir bandang Wasior? Apa guna presiden? nonton bola kan pak Beye. Jika boleh saya mengutip salah satu judul tulisan di media memang ada benarnya yang saya gubah: “Rakyat dan perekonomian tetap jalan, tanpa presiden”. Dan apa yang diungkapkan Syafii Maarif seratus persen saya setuju bahwa kita tidak merasakan kehadiran pemimpin negara beberapa tahun terakhir ini. Kita punya elit pejabat tapi selalu minta dilayani. Ketika butuh, ketika rakyat memerlukannya? Presiden malah Nonton Bola, Anggota dewan study banding ke Yunani. Dalam bathinku kenapa tidak sekalian saja keduanya study banding atau kunjungan kerja ke akherat atau ke alam kubur.

Capek rasanya, tapi menulis, sebagaimana kata Pram, adalah bekerja untuk keabadian. Menulis, selain tugas pribadi, adalah tugas nasional. Maka saya salut pada kompasioner, pegiat facebook yang update status politiknya, blogger yang memihak pada rakyat kecil, dan semua anak bangsa yang dalam alam pikir dan tindakannya selalu berjuang merubah keadaan. Mari kita bersatu padu samakan langkah dan perjuangan untuk meruntuhkan tembok yang menutup telinga istana. Lawan!

Oct 21.2010