Showing posts with label State Label. Show all posts
Showing posts with label State Label. Show all posts

Tontonan Politik Kita Lebih Buruk dari Senetron


David Efendi
Note 1 April, 9, 2011
Ini bagia dari testimoni pribadi yang tentu bukan dimaksudkan sebagai pemikiran politik ala pengamat politik juga bukan dimaksudkan untuk menandingi karya hebat Gramsci dalam penjarah yang beratus-ratus halaman tebalnya. Ini adalah catatan keprihatinan secara pribadi atas berbagai kejanggalan, paradok, malpracktik, atau misderection dalam jagat politik kita yang disuguhkan oleh politisi, pengambil kebijakan, yang diekspos media setiap detik setiap waktu. Orang sering complain betapa buruk muka cermin dibela sebagai bagian dari kehidupan politik atau istilah buya Syafii bahwa politik itu memecah dan membela namun di sisi lain menurut saya juga mempersatukan jika ada kesamaan nafsu dan kesamaan aib sehingga dagang sapi menjadi tontonan sehari-hari everyday phenomena dalam realpolitik show di berbagai tempat baik di pusat atau daerah. Karena itulah, orang seperti Toni (dalam toniblank show) jutsru menjadi menarik untuk menjadi tontonan 'sebagai suatu pengacakan dalam suatu kesimpangsiuran hit and run'. Ini saya sudah tertular virusnya. Karena batas intelektual tukang dengan intelektual abdi masyarakat sudah sirna. What is to be done?, kata Lenin. Tetapi saya tidak mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan dalm note ini (maybe later).

Mengutip Gramsci dalam catatan di penjarah (Quaderni del carcere) yang ditulis antara tahun 1929-1935 memberikan satu tembok pemisah antara intelektual tradisional (traditional intelectual) dengan intelektual aktifis (organik intellectual). Ini sangat memprihatinkan, betapa banyak orang yang mengaku intelektual organik bekerja di ribuan LSM atau NGO dan juga intelektual menara gading yang tidak mau bersebelahan tempat duduk dengan masyarakat miskin (powerless society, namun bangsa ini belum beranjak kemana-mana (go nowhere) alias apa yang disebut involusi baik dalam alam pikiran atau alam pergerakan. Para intelektual tukang dan budak intelektual yang banyak baik dduduk di kampus atau di senayan mereka setali tiga uang dalam hal ini karena tidak memberika progres yang berarti bagi kelangsungan hidup manusia Indonesia yang mana angka kemiskinanan terus menanjak dengan tingkat dana kualitas penderitaan yang diambang batas. 

Karena bagi Lenin, menurut saya termasuk di Indonesia hari ini, sudah tidak ada lagi batas antara intelektual organik dan traditional, antara intelektual dan kelas pekerja maka pemikiran revolusi harus muncul dari banyak arah untuk memperbaiki rezim hegemonik. Intelektual organik sudah dibajak kekuasaan, intelektual traditional sudah sibuk mengurus adminitrasi dan birokrasi maka intelektual gelemboang berikutnya apa yang kita sebut sebagai intelektual revolusioner dimana kelompok ini harus dilahirkan tanpa memperdulikan kasta dan kelas tertentu. Kekerasan kehidupan sosial yang timpang yang akan melahirkannya dan bukan dari rezim ilmu yang berada diketiak lembaga donor yang akan menjadi benar-benar penggerak. Jenis intelektual ini tidak sulit didepatkan asalkan ada memontum yang tepat. Karena itu seringkali ini disamakan dengan lamanya menunggu "godot" atau menunggu "juru selamat."

Saya pribadi, jenuh dan bahkan sangat jenuh. Saya merasa tidak ada hal yang bisa ditulis atau diperdebatkan secara intelektual apa yang sedang dilakono pemerintah Indonesia baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kelompok civil society melempem dan bergesar sporadis kearah yang tidak diniatkan dan ini yang mengancam terwujudnya demokrasi yang substnasial. Seolah manusia politik Indonesia sudah mengalami disorientasi sejaka dalam alam pikir. Mereka saya kira kehilangan epistemologi, ontologi, dan idelogi kebaikan umum. Satu-satunya yang tersisa adalah keinginan memperbanyak kekayaan dan melanjutkan tampuk jabatan dan kekuasaanya secara membabi buta. 

Kasus agak lama lapindo dan bank century gagal dan batal ditegakkan kebenarannya dan keadilannya. Kasus Gayus dan berbagai sindikat mekelar kasus lainnya, pelemahan KPK tidak pernah ada upaya serius membela kejujuran dan martabat kemanusiaan 200 nyawa anak bangsa yang tertatih-tatih setiap hari akibat kesuliatan hidup dan kelamnya harapan akan masa depan. Di saa yang sama politisi itu seolah mengutuk kemiskinan dengan naive bahkan magic bahwa miskin sama sekali bukan akibat bobroknya pemerintah Indonesia. Nakhoda kapal Indonesia mabok daratan dan luatan, politisi sudah lupa dimana moralitas ditaruh dan bahkan akhir-akhir ini suguhan politik hanya speutar isu selangkangan poligami, sidang DPR yang diplesetkan menjadi sidang pariporno akibat anggota fraksi PKS tertangkap kamera mengakses website porno. Ini mengalami erosi besar-besaran karakter perpoliikan kita bila dibandingkan dengan perdebatan politisi awal pasca kemerdekaan di mana subtansi kehidupan berbangsa justru lebih nampak.

Melirik politik Indonesia saya kehilangan semangat untuk belajar ilmu politik. Ilmu politik, nampaknya, semakin berkembang dan beragam methode pendekatannya namun masyarakat manusia khususnya Indonesia semakin menunjukkan pola-pola purbakala--hukum rimba, siapa kuat dia menang persetan salah benar. Kasus Gayus, Lapindo, dan para mafioso yang masih berlenggang kangkung adalah bukti betapa bangsa ini memang snagat jahiliyah (anti peradaban). Bagi saya, semua nampak bukan dalam gerakan mengarah kepada pencerahan dan berbasis ilmu tetapi politik kita seolah menunjukkan bentuk-bentuk barbar, uncivilized, dan menunjukkan bangsa ini terpuruk dalam mentalitas dan kepribadian. Saya sangat terpukul akibat serentetan kejadian politik para mafia, bandit, dan sebagainya yang semakin menggejala dan dalam saat yang bersamaan para pekerja, buruh, TKI, anak TKI bergelimpangan mengadu nasib dan sering berakhir dalam tragedi baik kerusakan hubungan keluarga, anak-anak yang psikologinya bermasalah akibat kehidpan yang pahit dalam kemiskinan dan ketiadaan orientasi hidup. Pemerintah adalah mutlak, sebagai penanggung jawab atas tragedi-tragedi kemanusiaan. Jika tidka bisa mengurus rakyat, buat apa punya pemerintah!

Intelektual kita hari ini, bisa saja menikmati kekuasaan, menikmati beasiswa dengan segala kemewahan yang didapatkan lalu jika balik ke Indonesia akan menjadi abdi rakyat. Tetapi menjadi abdi rakyat tidaklah muda, sebab ada abdi lain yang jauh lebih menggiurkan yaitu menjadi abdi kekuasaan dan penguasa. Memang tidak secara langsung, tetapi dengan cara halus yang bertopeng dalam berbagai bingkai agenda riset profesional, dengan rekomendasi ratusan lembar lalu mereka laporkan ke meja kekuasaan dan dimasukkanlah almari arsip laporan tahunan. Selesai. Lalu project itu dilanjutkan seperti biasa. Saya kira trilyunan uang negara untuk beasiswa dan riset, tetapi bagaimana progress anak bangsa? adakah penurunan derajat derita mereka? adakah pola yang muncul generasi anak muda yang idealis, ideologis, dan progresif dalam kehidupan sosial? Ironisnya yang muncul adalah kaum pragmatisme muda didikan pemerintah yang super pragmatis pula yang kini sedang menuhankan angka-angka dalam survey. Angka kemiskinan diacak-acak dan dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan, claim keberhasilan, klaim pentingnya ketahan pangan melalui impor beras dan sebagainya. Bukan hanya bangsa ini ibarat kampung tidak bertuan, atau desa tanpa kepala desa, tetapi lebih dari itu bangsa ini seolah sedang dipimpin mamyat berjalan  tanpa hati tanpa perasaan. Tidak ada salahnya, kalau ada orang marah dan memaki bahwa politik sehari-hari ellit Indonesia lebih buruk dari sinetron Indonesia. Jika ada kelompok orang mengklaim sinetron tidak mendidik maka poltiik ala politisi dan penjahat kerah putih pebisnis merusak bangsa. Slowly but sure negara ini akan kolap (collapse state) ketika bumi alam sudah habis diekspolitasi dan hutang tidak mampu dibayar lagi.

Anak-anak muda, wajar, tidak tertarik kepada dunia ilmu pengetahaun, tidak suka pendidikan tinggi jika itu hanya membenai hidup sementara tradisi ilmu bukan hal utama dala m percaturan ekonomi politik Indonesia. Atas nama solidaritas group, politisi, KKN tetap bisa ditempuh. Anak muda belajar oportunis dari pengusa, bukan dari ustadznya. Sementara kyai-kyai sedang membebaskan nafsu politiknya lupa dibelakangnya ada ummat yang perlu nasehatnya, membutuhkan tauladan dan pencerahannya. Ada kalimat begini muncul,"Maaf, Kyai tidak dirumah, sedang kampanye, sedang lobi para koruptor untuk membangun pesantren. Begitu juga mantan aktifis demokrasi anti otoritarian". Naudzubillah. Ini negara, sampai kapan akan bertahan, mungkin lama dan perih kita menyaksikannya. Saya merasa capek dan jenuh melihat dunia kelam dan hitam berkabut di negeri sendiri, tetapi aku malu ketika aku tidak bisa berbuat apa-apa. Menulis adalah salah satu pembebas, minimal melepaskan belenggu dalam akal pikiranku. Itu saja.

Negara [masih] Dalam Keadaan Darurat

David Efendi

"A citizen, first in war, first in peace, and first in the hearts of his countrymen. ( Funeral oration on the death of George Washington.)" - Henry Lee


Setiap peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus selalu diselingi dengan refleksi dengan mempertanyakan sudahkah bangsa ini merdeka? siapa yang paling beruntung menikmati kue kemerdekaan dan siapa yang paling buntung dalam nestapa zaman edan: yang kaya makin kaya yang miskin menurun ke anak cucu. Rintihan lain muncul bahwa sebagain besar anak negeri ini yang sekarang miskin (40 juta jiwa) nenek moyangnya ikut membangun dan berjuang untuk memulangkan Belanda dari pulau-pulau di Indonesia. Tapi revolusi telah dibajak oleh kapitalis domestik dan manca negara untuk kemudian memangsa para palaku revolusi dan mimpi besarnya. Semakin sering diselenggarakan pesta kemenangan, semakin porak poranda masa depan anak bangsa yang masih tersungkur di belakang 'pembangunanisme'. Pemerintah yang menjebakkan dirinya dalam kubangan hutang, anak negeri miskin yang akan menanggung segala resikonya.

Negara dalam keadaan darurat ketika tidak adanya kedaulatan pangan, otonomi pemerintahan, dan tidak terjamainnya keamanan warganya. Ketiga indikator terpenting ini juga merupakan karakteristik dari sebuah negara disebut negara lemah (weak state) atau negara kuat (strong state), sukses atau gagal, bangkit atau collapse di belakang sejarah bangsa-bangsa. Ketiga indikator itu akan dibincangkan secara singkat dan semoga jelas.

Point pertama bahwa Indonesia masih jauh dikatakana sebagai bangsa yang berdaulat penuh dalam ketahanan pangan dan masa depan kemakmuran yang mana sangat tergantung kepada sektor agrikultur. Pendapat demikian sangat klasik mulai dari ekonomi merkentilism, Adam Smith sampai zaman kapitalisme #4. Bobroknya sektor pangan diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang memanjakan importer sehingga mematikan pasar dalam negeri sendiri. Negara berpenduduk petani terbesar berubah menjadi pengimpor beras terbesar. Ini sangat ironis dan dramatis jika tetap berlanjut sampai 20 tahun ke depan bangsa ini akan layu, kaku dan lumpuh sebelum berkembang menjadi developed country. Lalu apa solusina? negara harus bergerak menjamin perkembangan sektor tani, kebun, dan nelayan dengan memberikan program anti pemiskinan sebagaimana anti hama tanaman sehingga kebijakan yang pro kapitalis harus berganti haluan menjadi kebijakan anti kapitalis alias pro poor (berpihak kepada ekonomi paling rentan). Akibat dari salah kebijakan bangsa ini menderita hutang luar negeri sangat parah terhitung tahun 2010 ini hutang Indonesia mencapai 234 trilyun atau sebanyak $ 223 million (citation needed).

Poin kedua lebih menekankan kepada pentingnya negara otonom yaitu pemeirntahan yang dijalankan atas dasar konstitusi dan amanah rakyat dan menjaga jarak dari kepentingan kapitalis, mafia, baik dalam atau luar negeri. Jika kemerdekaan memerintah tidak ada maka negara memang hanya menjadi alat kaum kapitalis dan agen neoliberal untuk terus mengeksploitasi rakyat dan kekayaan bumi nusantara. Dalam kondisi ini demokrasi, desentralisasi, multi partai hanya menjadi hiasan dinding dari rumah besar kapitalis yang siap menjual, menggadaikan, dan menghancurkan apa saja yang bertentangan dengan kerakusan kaum neolib. Salah satu ciri neolib adalah campur tangan dan pembuatan undang-undang ditujukan untuk memperlancar jalannya pasar (market) memperkaya tuannya.

Keadaan ini terlihat dari pembuatan berbagai undang-undang yang didesain oleh kapitalis global dan antek-anteknya berbagai agen seperti IMF, ADB, Bank Dunia, dan sebagainya. Kita bisa lihat undang-undang keparatian dan pemilu, UU PMA, Undang-undang sisdiknas, Sumber daya air, dan berbagai piranti hukum privatisasi lainnya sebagaimana karakter kapitalis yang menjauhkan negara dari rakyatnya. Pemotongan subsidi BBM, penaikan harga BBM, pemberian BLT hanyalah salah stau contoh bagaimana strategi kelompok setan neo-lib memanfaatkan pemerintahan demokrasi. Tidak hanya di era demokrasi, era orde baru yang otoriter kapitalis juga tetap menang dan aman.

Sedangkan point terakhir adalah mengingatkan pentingnya kedaulatan teritorial dan keamanan warganya sebagai basis pembangunan bangsa. Negara sebagai pemegang otoritas kekeraan secara sah, sebagaimana ide Weber, harus memanfaatkannya untuk menegakkan kedaulatan sipil, keamanan untuk berusaha, mencapai kesejahteraan bersama dam kemakmuran untuk semua golongan tanpa memandang kelas, ras, suku, agama, dan partai politik. Jika fungsi ini tidak jalan maka yang ada kekarasan komunal, militer bermain mata dengan pengusaha dan politisi, tentara negara adalah tentara rakyat, tidak sehrausnya menjadi tentara bayaran pengausa dan pengusaha. Kita lihat kasus DOM di Aceh, oeprasi militer di Timur timur, Papau dan densus 88 yang hanya menjaidkan bisnis pengausa dan militer. Hal ini terungkap di website wikileaks.com yang menggemparkan dunia persilatan dunia karena dibelakang itu semua ada kekuatan sutrdara besar: AMERIKA SERIKAT.

Kesimpulan dari note ini adalah bahwa bangsa indonesia harus mulai menyadari dirinya bahwa negara ini belum merdeka, bahwa bangsa ini masih disandera sehingga harus berbenah. Jika ada pemilu, rakyat harus diajari kebenaran menyalurkan suara yang tepat pada orang yang bisa diandalkan sebagai agen perubahan bukan menjadi pejabat eksekutif atau hanya bermental wong kere mungga bale (orang kaya baru), atau menjadi budak dari kapitalis. Bangsa yang benar adalah bangsa yang menolak perkuliaan dan perburuhan anti manusiawi. Negara masih gawat manakalah anak bangsa ini menjadi budak dalam negeri sendiri, menggelandang di negeri orang, menjadi kuli di negeri orang, atau sebagaimana Sukarno berkoar-koar bangsa yang besar adalah bangs ayang menolak menjadi kuli bagi bangsa-bangsa lain. Sekali lagi keadaan memang belum membaik benar, jika saya boleh berkata, "negara ini benar-benar masih berada dalam keadaan darurat".

Oahu winter break, Dec 27, 2010

Kecil tapi Kuat, Negara masa Depan

1290504055234152026


By David Efendi

“The new nation state is small but important” (J.Wilson,2010)


Negara kuat belum tentu besar, negara besar belum tentu kuat. Sebaliknya, negara kecil belum tentu lemah dan negara kecil bisa jadi kuat. Seperti iklan sabun, ‘kecil tapi hebat’. Dalam kontek dunia persilatan politik di Amerika Serikat partai demokrat begambar gajah bengkak (elephant), sementara partai republik di Amerika bersimbul keledai (donkey) yang kadang kurus tapi konon gesit (meski sering dibilang bodoh) begitu juga gajah merasa perkasa dan menampis tuduhan bahwa gajah itu lambat. Tidak cukup sampai di sini perdebatan du dunia internet antara kubu gajah dan keledai dan yang tidak memihak keduanya (independent).
Adalah Francis Fukuyama, seorang tokoh liberal yang sangat berpengaruh, menuliskan buku tipis yang diberikan judul memperkuat negara (state building) yang dikahiri dengan chapter ’small but wtrong’ yang memberikan masukan betapa negara tidak perlu memperluas (scope) jumlah pekerjaan tapi cukup memperkuat peran dasar didirikannya negara(fungsi).

Mari kita tengok betapa gemuk dan luasnya scope pemerintahan Indonesia ini. Hal ini merupakan fenomena tersendiri pemerintahan pasca reformasi terutama setelah pemilu 2004 pemerintah cenderung “menggendutkan birokrasi yang sudah gemuk” (meminjam bahasa Prof. Riswanda Imawan) dan hal ini terus berlanjut sampai sekarang tahun 2010 yang mana lembaga non struktural beranak pinak ibarat amuba membela diri dengan cepat hingga sampai 92 lembaga atau badan non struktural. Luasnya cakupan dalam berbagai bentuk komisi, badan, tim ini menjadikan tumpang tindih pekerjaan dan tidak efektif bahkan menhamburkan keuangan negara yang notabene keuangan rakyat.

Lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada. LNS bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. LNS bersifat nonstruktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah nonkementerian. Kepala LNS umumnya ditetapkan oleh presiden, tetapi LNS dapat juga dikepalai oleh menteri, bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah “dewan”, “badan”, “lembaga”, “tim”, dan lain-lain.

Kita coba evaluasi apa capaian dari banyaknya lembaga tersebut? apakah makin gesit pemerintah bergerak dan makin cepat menangkap koruptor kakap? atau sebaliknya sebab hukum bilogi bekerja jika merunut teori bahwa pemerintahan itu ibarat organ manusia (body politics) tentu akan sulit berjalan atau tidak stabil jika kepala lebih besar atau tangan lebih panjang dari bentuk ideal dan sebagainya. Jika menurut hukum Esinten, maka simple itu adalah bentuk paling sempurna.

Hal ini bisa jadi benar lantaran pemeirntahan kita makin lamban, koruptor bisa bangun istana di penjarah, bisa berlibur dan sebagainya. Banyaknya badan non struktural hanya memberatkan pekerjaan, banyak rapat, banyak pertimbangan dan sebagainya yang ujungnya kaan menjadikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan sulit mengatur dan mengurus diri sendiri dan rakyat sebagai ‘raja’ yang harus dilayani menjadi sangat terabaikan dan jauh dari kata prioritas.

Gagasan pemerintahan dan birokrasi harus kecil dalam artian simple tidak terlalu rumit menjadi pilihan sadar hari-hari kedepan. Dengan badan yang ideal, kecil dan gesit dan yang diurusin tidak terlalu banyak tapi serius dan detail maka pemerintaah akan lebiuh baik, dan tentu saja 240 juta rakyat akan jauh lebih terurus. Saya sangat yakin ini meski penjelasan ini belum memadai. Mari kita teruskan gagasan smart government is small ones.
Ide negara kecil yang gesit ini akan membuka peluang kembali bentuk federalisme atau negara yang sama sekali baru menyusul Timur Leste sehingga tanggung jawab negara dalam memakmurkan rakyatnya akan lebih cepat dan lebih baik mengingat jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dan tentu saja akan didukung oleh sumber daya manusia dan alam yang mumpuni dan berkelas international. Saya menyadari unitary state menjadi aliran utama madzab nasionalisme, tapi menolak federalisme secara membabi buta juga bukan hal yang etis mengingat tantangan ke depan tentu harus diantisipasi dari pada mengorbankan masa depan apa salahnya mulai mewacanakan dan mencari solusi cerdas bangsa. Bagi saya, nationalisme bisa dilakukan tidak hanya dengan unitary/negara kesatuan (dengan jumlah rakyat miskin besar, biaya demokrasi mahal) yang sering hanya digunakan alasan para elit untuk meminjam uang dari lembaga asing dengan bunga tinggi dan ujungnya rakyat yang harus membayar dnegan gagal panen, putus sekolah, dan kehilangan pekerjaan dan sebagainya akibat pemerintah gendut yang susah mengurus diri sendiri.

Sebagai kesimpulan, negara di era ‘responsible sovereignty’ yang mana suatu negara akecil adalah bagian dari tata dunia international yang harus berkontirbusi kepada upaya peace building sebagaimana amanah deklarasi of human right, pembukaan UUD 1945. Selain itu tiap negara harus berhasil memenuhi standar minimun pelayanan kepada warganya sehingga tidak masuk dalam kategori weak atau failed state yang menjadikan ancaman tidak hanya bagi pemerintah dan warga negara dalam negeri sendiri tapi juga bagi negara lain dalam berbagai bentuk terorisme (Baca power and responsibility karya Bruce Jones,Carlos Pascual, & Stephen John Stedman,2009). Jadi semakin besar suatu negara semakin besar tanggung jawab ekosospolnya, dan perlu dimengerti bahwa negara kecil bukan berarti lemah tapi justru enting dalam tata dunia global atau era global social contract (Kant [year], Hobbes 1561).

Oahu, Nov 9.2010

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme