David Efendi.
Akhir-akhir ini saya paling sering mendengar dan membaca kata bangkrut atau dalam bahasa Enggris “bankrupt’. Orang-orang kampong saya yang sepulang dari Malaysia bilangnya “bengkrat” dan bahasa ekstremnya adalah collapse. Sederhananya bangkrut dan sejenisnya adalah peristiwa yang buruk dalam kehidupan seseorang, organisasi, atau perusahaan besar. Tapi ada beberapa pengecualian yang sangat paradok. Bangkrut sering kali hanya ancaman tetapi seirng orang atau organisasi pemerintahan bisa bertahan bertahun-tahun walau hidup dalam tekanan utang.

Taruhlah contoh, negara yang dianggap hebat technologi dan pernah menglami keajaiban ekonomi yang bernama Jepang. Tahun 1980s GDPnya naik mencapai 89% kalau tidak salah, dan birokrasinya bersih dan disetir orang-orang ahli di bidangnya. Tetapi akhir-akhir ini hutangnya mencapai 192, 10% dari GDP (2009), dibayar setiap tahunnya dan lagi dikepung bencana tsunami, gempa, dan ancaman radiasi nuklir akibat bencana berturut-turut itu. Toh Jepang tidak collapse. Tetapi professor saya yang berdarah Jepang, bilang, bahwa perekonomian jepang sedang dalam bencana. Dia bilang, Japan’s economic is disastrous. Jepang, walau negaranya penghutang berat, rakyatnya bisa dibilang sangat baik dan menopang negaranya. Inilah bentuk nasionalisme paling modern yang saya tahu. Lagi, pertanyaanya kenapa Jepang tidak kolaps? Karena lagi-lagi leadership dan jiwa nasionalisme-volunterismenya yang tinggi pada rakyatnya.

Mirip dengan Jepang, rakyat terutama pemilik perusahaan raksasa America jauh lebih kaya dari America sendiri. Di beberapa website terkemuka di America ada namanya “national debt clock” yang mana setiap detik menghitung bagaimana hutang As mengalami penambahan dan rasanya tidak akan terbayar lunas sampai ‘qiamat’. Kunjungi web ini: http://www.usdebtclock.org/. sampai detik ini hutang AS secara nasional mencapai lebih dari 14 juta trilyun US dollar atau 90,8% dari GDP (see http://www.economicshelp.org/blog/economics/list-of-national-debt-by-country/). Majalah time sendiri pernah menerbitkan satu edisi tahun 2010 yang lalu dengan headline judul “America my broken country”, sementara majalah the economist yang terbit di London memuat headline dalam covernya “China will buy the world” di mana ini sebagai sindiran bahwa Amerika sudah dibawah tekanan hutang China. So, China bisa membeli apa pun termasuk Amerika. Ini memang ekstrem, tapi mengundang kecurigaan kita kenapa AS tidak kolaps. Lagi, karena perusahaan in, memalui link di China bersama-sama mensupport, meminjami dana agar AS tidak terlalu cepat masuk ke bilik sejarah. Apa kata dunia? Jika demikian terjadi begitu saja. Sebagai bangsa yang mengakui superior, polisi dunia, dan agen perdamaian dan kemanusian, hal it terus saja diperjuangkan.

Kenapa AS tidak gulung tikar? Lagi, jawaban De Tacquiville dan Robert Putnam masih saja relevan di mana “social capital” dan budaya “assosianism” atau voluntary organization yang tinggi rakyat America termasuk bagaimana orang-orang kaya di negeri Paman Sam ini merelakan memeinjamkan uangnya kepada negara, untuk perang, dan sebagainya sebagai bagian dari kecintaan atas bangsa yang dibanggakan sebagai bangsa berperadaban, civilized society, dengan patriotism yang belum tergoyahkan. Perang, di Libya, hari ini adalah dalam rankah mencegah AS hancur terlalu dini. Entah orang akan mencibir atas nama minyak dan bisnis senjata, yang jelas perbuatan ‘anti kemanusiaan’ itu sangat dimaklumi dan dipahami secara luas oleh rakyat Amerika. So, pertanyaan why US goes to war itu sudah lama tidak ditanyakan lagi ke bangsa Amerika. Pertanyaan itu hanya didebatkan dalam media negara-negara dunia ketiga, termasuk kita yang di buat bulan-bulanan sama media international.

Sementara, Indonesia sendiri hutangnya relative kecil disbanding AS dan Jepang, tetapi harga yang harus dibayar untuk menunda pembayaran hutang jauh lebih besar dari apa yang dibayar AS dan Jepang. Pemerintah Indonesia yang lemah, harus memberikan konsesi berupa berbagai macam hak ekspolitasi negara lain memalui korporasi di bumi nusantara seperti Freeport, block cepu, dan sebagainya. Banyak perusahaan underground yang beroperasi tanpa publikasi di berbagai area di Indonesia. mengerikan, jika membayangkan kerusakan alam 20 tahun ke depan. Semua orang merasa tidak peduli, sedikit saja yang snagat peduli.
Masih terkait perihal kebangkrutan, hari ini 25/4 Kompas memuat berita yang perlu saya kutipkan. Begini: “Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan tiga hal, yaitu terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal. Pada saat yang sama, daerah-daerah gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya. Tak mengherankan, banyak daerah yang berutang kepada pihak ketiga karena keuangan mereka bangkrut.” Akibatnya, 83% APBD habis hanya untuk biaya operasional, dan bebarapa kabupaten kemungkinan akan kesulitan membiayai kegiatan lainnya. Nalar liar saya, hal ini yang akan mempermudah pebisnis hitam beraksi liar pula karena investasi mereka diperlukan oleh pemda yang benar-benar butuh uang dan mendesak. Ibarat, ornag kampong miskin yang butuh uang lalu lari ke rentenir alias lintah darat untuk emergency tetapi mereka akan lebih lama menderita akibat menghampiri si lintah darat. Ini bisa dikatakan dilemma atau memang salah pilih. Bahasa jawa disebut grusah-grusuh.

Saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kabupaten mengalami nasib yang sama? Ini adalah alamat kebangkrutan total karena sumber keuangan daerah akan bergantung kepada pemerintah pusat pada akhirnya sebagaimana kasus BLBI kali ini hal yang mirip akan terjadi dalam rangkah proyek “desentralisasi”. Masuk akal, saya kira banyak yang mengalami nasib yang sama karena dimana-mana persoalan birokrasi mengemuka, banyak pegawai dengan minim produk. Setiap hari, dimana-mana ada mismanagemen. Tetapi, setiap tahun mereka merekrut karyawan yang belum tentu jelas apa yang akan dikerjakan. Banyak yang dianggap hanya karena factor keluarga, KKN, dan seterusnya. Betul apa yang dikatakan Dahlan iskan dan Rhenald Kasali, sering sekali institusi pemerintahan mengalami apa yang disebut : the wrong man in the wrong place, padahal the right man in the wrong place saja sudah parah. Apa jadinya?
Pertanyaan pamungkasnya, jika AS dan sekutunya termasuk Jepang collapse alias gulung layar bareng-bareng, apakah kita juga sama-sama masuk dalam museum sejarah? Ada ide? Ku tunggu ide cerdas anda!

Salam super
Halemanoa, 3/24, 2011

David Efendi


Ada bencana ada berita dan ada masalah. Itulah hukum alam atau sunnatullah. Tapi ada juga yang mencoba-coba cari masalah?. Berdasarkan catatan radar dan seismograf pribadi saya setidaknya ada empat golongan dalam penanggulangan dan pemberitaan media seputar bencana. Kelompok pertama, adalah ahli hikmah. kedua, Penhujat yang bertopeng agama. Ketiga, Pahlawan sejati dan yang bukan-bukan. Keempat, kelompok kebanyakan tapi diam (silent majority). Berikut berita lengkapnya. Selamat menggrundelkan diri sendiri dan jangan berkelahi. Sekedar memetakan masalah, bisa jadi Ini bagian dari mencari solusi minimal untuk diri sendiri, syukur-syukur untuk negeri. Semoga tidak parah!
Pertama, adalah orang bijak. Orang bijak akan mencoba positif thinking tentang bencana yang melanda manusia. Selalu mencari ‘blessing in disguise’. Ahli hikmah mana pun yang pernah ada di bumi tentu akan menggaruk kepalanya melihat Indonesia yang tak kunjung reda dihantam badai bencana dari bumi, dari laut, dari langit dan dari penguasa. Ini adalah tragedi paling sempurna di bumi. Jika Amerika atau China, Jepang jadi Indonesia, tak akan sanggup pula mereka malampaunya. Kenapa Indonesia bisa? Kenapa bangsa Indonesia tegar? Apa rahasia dibalik gejolak api yang membakar bagagia, ketenangan, dan kesederhanaan. Jawaban ini tentu akan beragam perspektif dan saya mencoba urun rembuk di sini. Karena jika not now when, if not us who? Ahli hikmah bisa dibilang masuk ketegori solusi meski tidak manifest tapi secara psikologi sangat besar perannya.

Kedua, selain ahli hikmah juga ada ahli kutuk bermunculan seolah menjadi ahli pengamat bencana dan merasa wakil tuhan di bumi. Kelompok yang didominasi kalangan Islam fundamental dan konservatif dalam terminologi umum ini sering menyalahkan manusia, sering menganggap bencana diakibatkan manusia tidak beriman, manusia suka maksiat dan bahkan naifnya, bencana di Merapi dan Mentawai menurut mereka akibat artis yang suka mengumbar aurat: pornoaksi dan pornografi. Belum lama, FPI yang pernah diistempel premen berjubah demo di Jakarta mengharamkan bantuan dari produk pornografi versi Julia Parez. Saya tidak berani mengkategorikan, apakah kelompok penghujat manusia sebagai biang keladi bencana ini masuk solusi atau malah kacorasi. Apa ada yang tahu kelompok FPI banting tulang membantu korban bencana? saya membutuhkan datanya.

Ketiga, Kelompok superhero. Dalam hal ini ada dua macam jenis kelompok yang menjadi pahlawan beneran dan pahlawan bertopeng. Pahlawan beneran selalu melibatkan diri dalam bantuan bencana dan tidak mengutuk siapa pun kecuali mendayagunakan kemampuannya dan organisasinya untuk menolong tanpa menkibarkan berbagai umbul-umbul yang menipu. Sementara kalangan pahlawan bertopeng hanya memperbesar identitas kelompok via umbul-umbul partai dan organisasi dan hanya sedikit menolang kecuali dalam kepamrihan dan ketidakadaan strategi dan hanya membuat rumit segala urusan. Pemerintah dna partai politik masuk dalam kategori ini. Kadang kehadiran kelompok ini hanya menonton dan seolah bersimpati tapi hampa. Sebagian yang lain sibuk berwacana dan membuat kontroversi ala Marzuki Ali dan Tifatul Simbiring. Mungkin mereka merasa superhero dan paling solutif. Benerkah? begitukah? Mungkinkah mereka juga masuk solusi? bisa yes bisa no. Silakan dibincangkan.
Ada juga kelompok ‘fundamentalis politik’ yang selalu menggunakan bencana sebagai ajang melawan pemerintah, beroposisi lewat media dan sebaliknya pemegang kekuasaan mayoritas juga akan melawan dengan cara yang sama hanya pemerintah bisa menggunakan anggaran negara/rakyat untuk membantu(itung-itung pencitraan) sementara kelompok lain disini hanya menghujat pemerintah soal kelambatan mengurus korban, kegagalan kordinasi, kerumitan birokrasi dan ketidakbecusan TNI dan sebagainya. Ini apakah solusi? embuh aku juga tak mengerti nanti dituduh fitnah.

Terakhir, adalah kelompok yang diam dan menunggu. atau disebut silent majority. Ini bisa diakibatkan jarak yang jauh dan tidak ada yang mengorganisasi bantuan sehingga mereka diam dan hanya mengelus dada atau berdoa di depan layar tv menyaksikan saudaranya tertimpa kemalangan dan derita bencana yang datang tiba-tiba tanpa kabar dan berita. Detektor tsunami yang dibeli mahal, tentara yang berjaga dipantai, atau dinas kelautan  tidak berfungsi dengan baik dan menganggap bencana sebagai tamu biasa. Kelompok diam bisa termasuk ahli hikmah, bisa termasuk yang penhujat kelas kakap jarak jauh.

So far, sudah berapa yang masuk solusi dan bukan bagian bagian solusi? Anda, saya, kita, mereka? Bagian dari apa? Jika bukan bagian dari solusi lalu bagian dari apa? Masalah! Karena zaman sekarang diam saja, tidak cukup, berdoa saja belum sempurna, dan ngoceh saja di kompasiana jauh dari cukup. Lalu apa? Ayo menghimpun dana, sambil mengkritik pemerintah yang tidak jelas menggunakan dana rakyat yang melimpah, sambil membantu korban juga menegakkan kebenaran meski rasanya pahit. Untuk para penghujat, kapan tobat!
Salam,

Sedang fund rising!
Nov 3,2010

David Efendi

“Marzuki.., marzuki…, marzuki… itu sapa? Gusti Allah? yang menentukan kematian orang di daratan atau di lautan, di darat dan di laut itu kehidupan. Bapak pejabat yang nilai geografinya tiarap silakan mundur” (tukangkritik.com)
Sebelum saya masuk ke kritik dan opini pribadi saya, saya sekedar sharing hasil survey yang saya adakan di Internet via surveymonkey.com dengan sementara responden yang mengisi 352 orang, 95.9% setuju Marzuki Ali harus mundurdari ketua DPR RI, 93% mengatakan bahwa pernyataan Marzuki Ali tidak etis dan tidak bermoral, 23,9% meminta SBY memecat Marzuki ALi dari Partai Demokrat, dan 66,6% memeinta SBY ‘memecat’ MA dari ketua DPR…(free survey). Intinya pernyataan apa pun pejabat hari-hari ini sangat mengecewakan publik jangan pernyataan diam dan lambatnya menurunkan bantuan yang notabene anggaran negara milik rakyat saja sudah menyakitkan. Bagi yg belum partisipasi silakan: http://www.surveymonkey.com/s/B9HRG56.
Judul diatas rada provokatif yang mengklaim rakyat yang meminta Marzuki Ali mundur dari jabatan sebagai ketua DPR RI. Selain survey, berbagai media internet atau jejaring sosial secara tidak langsung kecewa dan mengharapkan orang pejabat yang tidak sensitif sosial dan tidak menunjukkan empati tidak layak duduk sebagai anggota dewan atau menteri yang dianggap sebagai pemimpin. Bahkan pernyataan sadis juga diumpatkan ke sosok Marzuki ALi yang baru belajar menjadi penguasa di senayan meski masih diketiak Susilo Bambang, tapi itu bukti bahwa bawahan Beye tidak terarawat secara moral dan etika. Pak Marzuki seharusnya berangkat saja ke Yunani belajar etika tapi sayang sebelum berangkat sudah gagal di landasan lantaran pernyataannya yang membuat rakyat tersinggung dan marah dengan mengungkapkan nada sinis. Jika saya boleh mengutip kira-kira begini pernyataannya:“bencana tsunami adalah resiko penduduk yang hidup di wilayah pantai, jika tidak mau resiko pindah saja ke daratan.”

Marzuki Ali tidak pernah populer dari prestasi di dewan rakyat (tidak) terhormat. Mungkin juga karena sebab itu dia ingin cari perhatian ke publik sebagai upaya mengundi nasibnya. Untung kalau populer dan dapat gelar kehormatan dari Pak Beye sebagai bosnya. Atau malah tersungkur di sudut peradaban bangsa. Namanya judi politik, untung-untungan seperti biasanya juga dimainkan oleh Ruhut Tumpul yang kerap kontroversi alih-alih mengurangi perhatian massa agar tidak mengkritik pak beye. Di banyak wall facebook ditulis: Marzuki Ali goblok, pekok, koplok, gendeng, edan, dan sebagainya. Ini ekspresi yang dampaknya tidak seberapa dibanding kata marzuki yang terkesan halus dan indah tapi melukai luar biasa. Begitu juga pernyataan Tifatul Simbiring yang menghubungkan bencana alam terjadi pada masyarakat yang tidak beriman. Secara tidak langsung dia mengkafirkan semua korban bencana dari sabang sampai merauke.

Tidak hanya itu, pernyataan Marzuki Alie yang tentang bencana tsunami di Mentawai ternayata melukai perasaan orang-orang Mentawai, khususnya mereka yang menjadi korban. Sebagai ketua DPR, jelas pernyataan Marzuki tidak mencerminkan karakter sebagai pemimpim bangsa yang seharusnya mengayomi dan membesarkan hati para korban tsunami. Konon si Ruhut juga memarahi Marzuki Ali sebagai upaya mencuci nama partai demokrat agar yang merosot moralnya itu hanya Marzuki Ali saja meski beberapa hari yang lalu ruhut membuat pernyataan yang juga anti kemanusiaan dengan mendiskriminaiskan anak keturunan PKI. Ruhut tumpul menyatakan bahwa,”hanya anak keturunan PKI yang tidak setuju Soeharto jadi presiden”. Ini luar biasa diskriminatif, lantaran menjadikan anak PKI sebagai sesuatu yang buruk. Saya sendiri tidak terbayang bahwa anak keturunan PKI itu buruk. Di China komunisme memajukan bangsa dan membangun rakyat China. Piye tumpul?

Menanggapi pernyataan Ketua DPR itu, perwakilan dari warga Mentawai mengirim surat untuk Marzuki Ali. Adapun isi surat itu sebagai berikut:
Padang, 28 Oktober 2010
Nomor : Istimewa Hal : Protes Keras Atas Pernyataan Tak Manusiawi
Kepada Bapak Marzuki Ali
Sekaitan dengan pernyataan Bapak di Detik.com dan Kompas Online pada tanggal 27 Oktober 2010 yang tidak sedikitpun memperlihatkan simpati terhadap derita korban dan rasa keterancaman masyarakat disekitar pantai, kami dari Posko Lumbung Derma Peduli Gempa Tsunami Mentawai, mengutuk pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang tak pantas disampaikan oleh seorang ketua DPR, yang semestinya mewakilkan derita korban kepada dirinya sendiri. Pernyataan ini sekaligus juga memperlihatkan ketiadaan sisa-sisa rasa kemanusian pada diri seorang Marzuki Ali.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR dan pribadi, kami meminta Anda untuk meminta maaf kepada keluarga korban, masyarakat Mentawai dan seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir-pesisir pantai. Demikian surat protes ini kami sampaikan.
Posko Lumbung Derma Peduli Gempa Tsunami Mentawai
TTD Yosef Sarogdok Koordinator Posko
(sumber:http://hminews.com/news/ketua-dpr-kena-damprat-masyarakat-mentawai-kacian-dech-lho-zuki/)

Bagi saya, Marzuki Ali, Ruhut sama-sama tidak layak duduk di kursi terhormat di DPR. Bukan berarti yang lain layak karena jumlah anggota dewan semi bikameral ini banyak meliputi anggota  DPR RI sebanyak 560 orang, dan anggota DPD sebanyak 127. Jika ada tersisa ONI (Otak Nurani Indra) tanyakanlah pada diri sendiri.Semua itu dibiayai negara segala gerak dan gerik bahkan termasuk keluarganya. Perlu diingat juga bahwa Setiap bulan Anggota DPR menerima penghasilan sebesar Rp. 58.841.500. (Dari banyak sumber).
Terakhir, jika ada kata yang benar silakan diikuti, yang salah dibuang, ini hanya sekedar curhat bukan hasil karya ilmiah apalagi karya sejarah yang dapat dijadikan referensi. Moga ada benernya, ada manfaatnya untuk terutama menyentil penguasa. Dan terakhir saya minta maaf jika judul terlalu bombastis dan mengklaim responden yang mengikuti servey sebagai rakyat yang biasanya dikonotasikan jumlahnya ratusan juta di Indonesia. Ini hanya survey biasa ditambah opini yang tidak istimewa sebagai tukang kritik amatir dan tidak bergizi.

Samudra Pacifik, Oct 10/28/2010

David Efendi

“APBN, sebagaimana Bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya se(harus)nya di gunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat termasuk di didalamnya korban bencana alam. Ini republik bung, uang negara adalah hak rakyat bukan milik presiden atau menteri.” (Tukangkritikmakinganas.com)

Sebelum saya masuk ke kritik dan opini pribadi saya, saya sekedar sharing hasil survey yang saya adakan di Internet dengan sementara responden yang mengisi 152 orang, 95.9% setuju Marzuki Ali harus mundurdari ketua DPR RI, 93% mengatakan bahwa pernyataan Marzuki Ali tidak etis dan tidak bermoral, 23,9% meminta SBY memecat Marzuki ALi dari Partai Demokrat, dan 66,6% memeinta SBY ‘memecat’ MA dari ketua DPR…(free survey). Intinya pernyataan apa pun pejabat hari-hari ini sangat mengecewakan publik jangan pernyataan diam dan lambatnya menurunkan bantuan yang notabene anggaran negara milik rakyat saja sudah menyakitkan. Bagi yg belum partisipasi silakan: http://www.surveymonkey.com/s/B9HRG56.


Selama 10 tahun terakhir ini ada mindset yang sangat keliru terkait hubungan Negara-Masyarat (State-Society), atau negara dengan rakyat. Berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan adanya ketimpangan yang serius yaitu negara menganggap rakyat sebagai obyek belas kasihan yang tak ubahnya seperti relasi majikan dan buruh (mastery-slavery) dalam arti negara atau pemerintah merasa menjadi ‘dewa penyelamat’, “pemilik negara’ yang baik hati dengan menyantuni korban bencana, kekerasan fisik, atau karena kemiskinan dengan BLT, LPJ dan sebagainya. Perbuatan itu jangka pendek dan tidak terlalu banyak menolong kehidupan di hari yang akan datang. kebijakan instan hasilnya juga temporal.

Pemegang jabatan politik dan publik tidak sadar bahwa negara ini adalah republik, pemilik kedaulatan, bumi dan air serta yang terkandung di dalamnya adalah rakyat jadi salah besar manakalah pemerintah menteri merasa sudah banyak memberikan bantuan kepada korban bencana alam di mana saja. Kalau negeri ini sifatnya republik, tentu mendapatkan bantuan adalah hak rakyat, kewajiban membantu atau menyalurkan barang dan anggaran adalah keniscayaan bagi sebuah agen pemerintahan yang dipilih rakyat (presiden, dpr/d) dan juga yang digaji rakyat (menteri, pns, pejabat pemda, sekda, dan sebagainya).

Karena republik, presiden bukanlah raja, presiden bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi meski secara simbolik dipilih langsung. Presiden hanyalah ‘pelayan’ rakyat dalam konsep negara republik, dan kekuatan rakyat sebenarnya bukanlah presiden tapi anggota dewan baik di pusat atau daerah, meliputi DPR(mewakili orang), DPD (yang mewakili ruang) dan MPR (join session dalam semi bikameral). Karena negeri ini republik, maka tentu bukan aristokrasi yang mana negeri ini hanya dihakmiliki sekelompok partai politik, keluarga dan sekretaris gabungan. Karena negara ini bukan kerajaan yang rajanya berhak melakukan apa saja, maka kita harus kembalikan status republik yang menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan keluarga presiden, partainya presiden, dan gerombolan penjilat dan jongosnya presiden. Ini republik bung, ketua DPR Marzuki ali yang tidak pro rakyat bisa saja dilengserkan “jika rakyat menghendaki” meminjam bahasa Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Selain, rakyat korban bencana berhak menggunakan anggaran uang negara dalam ABN, rakyat juga berhak meminta bantuan TNI dan Polisi sebagai alat negara, alat untuk melindungi rakyatnya. Ini kesempatan memperbaiki nama untuk para tentara dan polisi yang sering berkelahi dan perang-perangan berebut kue anggaran dan bantuan asing dalam memberantas teroris. Kini, jika negara atau pemerintah membiarkan rakyatnya kesusahan, maka negara itu sudah menjadi teroris dan secara langsung melanggar konstitusi baik pasal 33, 34, atau UUD 1945 secara substansial. (silakan dibaca dan diresapi UUD 1945 atau bahkan yang amandemen. Tentara dan polisi adalah dari,oleh, dan  untuk rakyat. Haram jika hanya bertugas memerangi orang yang dianggap musuh negara apalagi hanya melindungi kepentingan istana (kata istana negara ini bermasalah, sebab negara kita republik bukan kerajaan kenapa pakai istilah istana, wajar saja ada raja yang dzolim).

Kesimpulannya, di saat bencana alam dan sosial yang melanda sepanjang barisan pulau, kemiskinan pasti banyak menggeliat dan rakyat sekarat maka sangatlah bijak kalau APBN dan APBD serta sumber pendapatan negara lainnya dialokasikan untuk membantu rakyat secara sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Di saat bencana, berapa uang yang digunakan untuk study banding, belajar etika, kunjungan negara, dan sebagainya yang tidak memberikan dampaak nyata bagi pengurangan kesusahan masyarakat korban bencana. Kita merindukan, kapan ada presiden, menteri, dan wakil rakyat yang gajinya dialokasikan untuk rakyat 100% karena selama ini sudah banyak mengambil uang yang bukan haknya. Hari ini saatnya tiba, uang rakyat itu dikembalikan kepada pemiliknya: RAKYAT.

Semoga ada manfaatnya. Termasuk buat Marzuki Ali, Tifatul  Simbiring, dan staf ahlinya agar berani mengingatkan bos-nya dan tidak hanya imannya pada ABS (asal bosgue senang). Peace!:p

Oct 27,2010

“Antara tahun 2004-2010. Korban Tsunami Aceh sebanyak 166,080 orang meninggal;Gempa Yogyakarta-Jateng sebanyak 6,234; korban banjir wasior 68 orang meninggal, Korban Lumpur Lapindo 2 orang meninggal; Korban flu burung 92 orang; Korban gempa Sumatra Barat 1,195 orang meninggal; Korban Tsunami Mentawai 2010 sebanyak 113 meninggal, 150 hilang ; korban pengambilan zakat 22 orang; korban tabung elpiji 36 orang meninggal (malang pos,10/10/10); Gempa Tasik melaya 52 orang meninggal; korban meninggal saat mengantri BLT sebanyak 2 orang (satu kakek, dan satu nenek); korban meninggal di depan istana presiden 1 orang’tunanetra’; korban meninggal di depan pengadilan Jakarta 1 orang; Jumlah korban letusan gunung merapi 24 jiwa.” (Efendi, 2010)



“Mengajari kembali arti pengabdian yang seharusnya dimiliki para petinggi negeri ini. Mereka yang seharusnya jadi pengabdi bukan pekerja yang terus mengeluh dan melakukan tawar menawar.”
“saya amati selama pemerintahan ini Selalu Bencana Yang terjadi. azabkah ini…?wallahu a’lam, mari semua berkaca diri……..jangan ada lagi kesombongan di diri kita…jangan ada lagi keangkuhan di diri kita…..hanya Allah yg berhak atas itu semua.”
“Turut berduka, semoga diberikan Tuhan kekuatan, dan alam/gunung memberi amaran sebelum meletus, pelajaran berharga bagi yang masih hidup untuk menurut hukum alam yang merupakan bagian dari Firman Allah”
“Kalau sekitar Presiden kita SBY itu bertanggung jawab penuh pada rakyatnya yang lagi ditempa musibah, seperti Mbah Marijan rela tetap ditempat sekalipun itu maut harus meregut nyawanya, pasti SBY sekarang juga pulang atau membatalkan ke Cina.” (mungkin yang dimaksud Vietnam sebab sby sedang kunjungan di Vietnam)
“andi arief bicara teori letusan gunung berapi? :) -dulu di kasus century dia jadi ahli hukum, sekarang jadi ahli gunung berapi… mungkin besok dia bisa juga bicara teori-teori ilmu lainnya… memang pintar presiden memilih staf ahlinya yang serba bisa :”
“Andi Arif, jangan berbicara teoretis bung…. persiapkan dari sekarang untuk kebutuhan warga disana. bilangin sama SBY gak usah lagi pencitraan pake acara nangis-nangis. utamakan bantuan lebih dahulu sebelum bencana terjadi, jgn diam saja!!!”
“Rasanya gemetar melihat foto Mbah Marijan yang bersujud. Beliaulah sosok pemimpin yang amanah yang tidak melarikan diri dari tanggung jawab sebagai juru kunci, dan di saat menyongsong keputusan-Nya. Semoga beliau mulia di sisi Allah.” Pray for our Indonesia, save our Nation”

Apa yang tersebut diatas merupakan ekpresi kemanusian, emosi dan sebagainya namun ada banyak hal sesungguhnya dari status-ekpresi anak bangsa diatas. Ini menunjukkan bahwa keterhubungan sosial di negeri ini masih di atas rata-rata manusia di bumi, solidaritas, empati sosial di Indonesia mungkin juara pertama di muka bumi. Hal ini yang sering menjadikan kepala negara lupa bahwa ada pekerjaan serius yang ditinggalkan merasa ’santai-santai’ saja lantaran ketika ada bencana masyarakat dari berbagai daerah di Nusantara akan mengulurkan tangannya sekuat tenaga. Tapi senaif itukah alasan presiden untuk tidak mempercepat kunjungan rutinitas yang tidak banyak memberikan kontribusi pada kebaikan korban bencana.
Tapi, apa pun yang terjasi rakyat ini akan terus bahu membahu untuk saling peduli dan berbagi sekuat tenaga, kami yang di Hawaii juga akan mencoba menunjukkan solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan dengan penggalian dana semampu kita bisa. Semoga tanpa presiden pun kita tetap bisa menjalankan roda kehidupan berbangsa ini. Lupakan presiden, mari kita tolong korban dan mari kita ambil uang rakyat yang ada di brangkas negara, APBN itu.

Catatan: Mohon maaf jika ada dua judul yang tidak sesuai dengan konten tulisan. Saya tidak mengerti sosok dibalik asap merapi di gambar. Apakah rekayasa atau sungguhan. Maaf jika menyesatkan. Boleh percaya boleh tidak. Salam duka cita

Oct 26,2010

David Efendi

Pada awalnya note ini judulnya ‘privatisasi pemadam kebakaran’ yang terinspirasi dari bacaan dan berita di seputar cerita kancil di Amerika yang konon pemerintah tidka boleh terlalu banyak mengurus urusan masyarakat apalagi yang privat seperti agama dan urusan nikah-ceria, pemerintah dibilang HARAM. Kisah menswastakan pemadam kebakaran dilihat dari logika negara ‘liberal’ seperti Amerika mempunyai alasan yaitu pemahaman publik bahwa birokrasi pemerintah terlalu besar dna rumit sedangkan kebakaran atau bencana butuh segera ditolong jika menunda sedetik saja ribuan nyawa bisa melayang. Kita bayangkan eraly warning tsunami, gempa dan gunung meletus hanya beberapa detik saja puluhan sampai ratusan nyawa meregang. Karena itulah pemedam kebakaran tidak boleh diurus negara yang birokratis tapi lebih baik diswastakan dengan logika bisnis yang meletakkan pelayanan nomor satu (Put the consumers first). (Baca buku Ted Gaebler and David Osborn dalam Reinventing Government).

Logika yang kita tangkap sederhana bahwa persoalan penanggulangan bencana menurut John R. Harrald 92006) butuh disiplin (discipline) kelas wahid, butuh kecerdasan (smart) nomor satu, dan juga kegesitan (agility) dalam mobilisasi kekuatan dan sumber daya untuk mengantisipasi bencana, mengurangi resiko, mengurangi dampak kekacauan pasca kejadian bencana baik yang diciptakan alam (Natural Disaster) atau manusia (Man-Made Disaster). Tanpa kedisimlinan dan unsur lainnya tersebut maka sudah bisa diramalkan bahwa bencana akan mempunyai dampak yang luar biasa bahkan walau hanya bencana kecil dampak ikutannya bisa membesar jika salah urus. Bencana alam bisa diikuti bencana sosial pasca persoalan emergency respon konflik seputar bantuan pemerintah dan recovery mengacaukan segala organisasi sosial yang mapan, dan memunculkan kelompok baru yang cenderung dominan dan sebagainya. Hal ini bisa dikaji dalam sosiologi bencana (disaster studies, Stalling 2002) atau public policy yang komprehensif sebagaimana yang ditulis Harald 2006; McEntire 2002.

Dalam pandangan McEntire at all (2002) bahwa dalam penanganan bencana perlu kebijakan yang holistik dan terukur dalam artian bisa dievaluasi setiap langkah yang diambil. Selain itu model penangan bencana harus terus diperbaiki dari satu pendekatan dan metode ke metode dan pendakatan lain yang lebih baik dan lebih optimal. Dia mencontohkan dari metode paling spontanitas serach and rescue, selamatkan yang masih hidup terlebih dahulu, lalu self-community resilient, sustainability development, lalu muncul lagi comprehensive emergency management, lalu terakhir gagasan comprehensive vulnerability management. Inilah inovasi yang ditawarkan ilmuwan untuk mengurangi dampak resiko bencana yang tiap waktu mengancam kita apalagi secara geografis dinyatakan berada dalam sabuk api (ring of fire) dari lempeng bumi.

Dalam konsep negara warisan kolonial dengan tingkat kerumitan birokrasi kelas satu di bumi, pemerintah Indonesia akan sangat sulit merubah dari satu pendekatan ke model baru yang inovatif. Pakem yang digunakan sepuluh tahun yang lalu dalam penanggulangan bencana tetap digunakan dan cenderung dipertahankan karena sudah tabiat pemerintah birokratis plus rente selalu beriman pada warisan dan keajegan atau bahasa kerenya status que. Nyaris, konsep reinventing government tidka berlaku dalam praksis birokrasi kita yang kolot bin bebal dan dalam batas tertentu tidak memanusikan manusia. Saya tidak menganjurkan semua diswastakan, setidaknya pola kerja swasta profesional sedikit banyak mulai disusupkan dalam tradisi birokrasi kolonial di masa modern-merdeka.

Kembali ke judul, privatisasi BNPB yang tentu saja bukan ide gila lantaran banyak pemadam kebakaran diswastakan di negara bagian di Amerika karena orang Amerika tidak mau mati konyol terkena dampak bencana alam dan terrorisme atau macam sebab lain jika pemadam kebakaran diurus negara bisa terlalu terlambat datangnya. Di Indonesia BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dibentuk melalui UU 24,2007 dan juga diperkuat oleh peraturan pemerintah dan intruksi presiden merupakan lembaga khusus menangani bencana yang belum nampak prestasinya lantaran terus saja dibilang masyarakat sebagai ‘polisi india’ yang datang terlambat dan semua sudah berakhir (korban sudah berjatuhan). Lembaga ini punya otoritas mengendalikan semua tindakan penanggulangan bencana, menentukan status kejadian termasuk bencana kecil besar, lokal dan nasional atau kordinasi lembaga penanggulangan bencana baik yang dari dalam negeri atau luar negeri. Anggaran trilyunan rupiah diambilkan dari APBN.

Karena BNPB ini milik pemerintah, lembaga birokrasi tentu kita akan bayangkan kehadirannya akan selalu nomor dua atau lima. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika bencana terjadi, masyarakat dan komunitas NGO, media massa, kelompok Ormas, agama akan lebih dulu emngulurkan tanganya dan cancut taliwondo menyelamatkan semampunya korban bencana dan bahkan menawarkan rumah dan kantor sebagainya untuk mengurus bencana alam. Peran kelompok bukan pemerintah iini tidak bisa dianggap remeh dalam setiap bencana alam terjadi. Ini merupakan bentuk modal sosial, kesadaran berbangsa dan kemanusian yang luar biasa. Bukti bahwa bangsa Indonesia sangat berperadaban mulia dan agung di mata bangsa lain.

Jika demikian yang terjadi, jika ribuan nyawa akan dipertaruhkan jika BNPB dibawah komando pemerintah, maka apa salahnya, apa gilanya jika BNPB diurus swasta dan disubsidi Negara jika kinerja bagus lanjut jika buruk ya dilelang siapa lembaga apa mau menjadi pelaksana silakan saja membuat proposal atau renstra dan sejenisnya. Jika PMI mau ikut, silakan, ormas agama? Monggo juga. Inikan demokrasi, demokrasi harus membawa keselamatan bagi rakyat terutama daerah yang rentan bencana.

Sebagai catatan penutup, perlu kiranya pembagian tugas yag jelas antara komunitas penolong korban bencana selama ini dengan pemerintah pusat atau daerah. Jika masyarakat bisa menolong dalam emergency atau tanggap darurat maka pemerintah perlu mengurus yang besar dan penting saja misalnya menyediakan landasan hukum, menyediakan anggaran yang cukup, memastikan asuransi jiwa dan harta benda korban, memberikan perlindungan aman bagi penduduk korban bencana dengan malibatkan TNI dan Polisi. Janganlah pemrintah yang terhormat hanya sibuk mengurus membagi roti, dan sembako karena urusan itu anak SD saja bisa. Maksudnya, perlu proporsional dalam mengurus bencana sebab haram memonopoli kebaikan. Bukankah begitu MR. Presiden?

Hi, Nov 19,2010