Sampai mana Perburuanmu?

9:16 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

---Catatanku tentang ‘gerakan ilmu’[2]

Oleh David Efendi)*
“Tanpa membaca, peradaban kelam, langit hitam, dan kemanusiaan pun akan tenggelam”


Waktu TK ABA di Lamongan saya sama sekali saya hanya mengenal gambar-gambar ditempel di dinding dan buku cerita yang sangat tua kalau tidak dikatakan butut. Di madrasah saya, tidak disediakan perpustakaan atau ruang baca, di mushola dan masjid hanya ada kitab al qur-an yang umurnya lebih tua dari kebnayakan anak seusia saya bahkan sangat tua sampai warnanya mirip tanah terbakar. Menginjak memasuki smp saya melihat ada perpustakaan, tetapi hanya buku dari pemerintah saja alias buku paket dan saya tidak tertarik. Saya bersukur ada majalah kuntum yang waktu itu saya diberitahu pak guru bahwa yang membuat adalah pelajar Muhammadiyah di Yogykarta. Saya tidak kebayang di mana Yogyakarta itu lokasinya. Kita tidak bisa membaca di rumah hanya membaca di sekolah karena jumlahnya terbatas.

Ketika saya beranjak ke SMA di Lamongan, saya melihat perpustakaan besar tetapi sebagian besar memang buku mata pelajaran tetapi ada beberapa hanya saja kita dibolehkan ememinjam selama seminggu, dan jika terlambat dendanya 500 rupiah. Tahun 2002, saya belajar bahasa inggris di Pare dan tinggal di ponpes Darul Falah, ada perpustakaan punya tokoh islam di sana yang konon dulu dipakek Geertz meneliti. Tidak heran, jika di perspustakaan itu sebagian besar bukunya bahasa inggris, jerman, dan perancis serta bahasa belanda. Saya hanya bisa membaca judul-judul bukunya saja. Saya menyesal kenapa tidak serius belajar bahasa inggris sehingga saya hanya berhenti membaca cover buku saja.  Setahun kemudian saya masuk sebagai mahasiswa UGM, di sanalah saya menemukan perpustakaan raksasa yang tidak ada bandinganya selama hidup waktu itu, kita bisa meminjam 3 buku dan maksimal dua minggu. Saya sudah senang karena ada beberapa perpustakaan dan bisa pinjam di beberapa tempat baik di fakultas, jurusan, atau fakultas lain.


Kelebihan tinggal di Yogyakarta, kita sama sekali tidak ada kesulitan akses buku. Jika uang gak cukup beli tentu saya biasa embaca di social agency, atau di gramedia. Di shopping waktu tahun 2003-2004 masih kayak pasar biasa dan bebas membaca tidak seperti sekarang suasananya tidak nyaman untuk membaca di depan toko. Selain, itu banyak pameran buku yang menyenangkan karena selain harga murah, kita bisa berburu buku di tumpukan buku yang dipamerkan, mencari buku bermutu dan berkualitas. Biasanya, saya sangat hobi fotokopi jika menemukan buku bagus milik teman atau perpustakaan. Saya masih ingat, teman foto kopi itu banyak selain di kampus, ada teman IPM yang selalu join kopi buku yaitu Mas Mul, Mas Danan, Kapur, Arie, Nugi, Umat Iskam, dan Mudzakkir. Sebagai nostalgia, antara tahun 2005-2008 saya merasakan nikmatnya menyeruput kopi the di kantor dengan membaca dan diskusi bersama di KH dahlan atau agus salim 64a, atau di angkringan sego kucing dengan tidak melupakan membawa buku, dan tentu saja di warung pecel lele Muallimin. Walau tidak membaca secara sunguh-sungguh di tempat umum, tapi membawa buku itu memancing diskusi, membuka pertanyaan dan menjadi Sokrates satu sama lain.

Tahun berganti, benua yang aku injak pun berubah. Dari benua asia ke benua Amerika. Saya menikmati petualngan mencari buku. Di kampus saya perpustakaan ada dua bangunan masing-masing 4 lantai dan 6 lantai. Bukunya jutaan jumlahnya saya tidak tahu. Setiap hari ramai dikunjungi mahasiswa dan masyarakat bahkan homeless biasa membaca buku sebab masuk perpustakaan tidak diminta menunjukkan student ID card. Waktu pinjam pun lama yaitu 6 bulan dan tanpa batasan jumlah buku yang kita pinjam. Ini adalah saat-saat yang aku tunggu, bisa berinteraksi dan berdialog dengan jutaan ilmuwan dalam karya-karya buku terhebat dalam sejarahnya. Saya, jika dibandingkan mahasiswa lain yang notabene berkulit putih, jauh tertinggal dalam membaca. Mereka sepertinya hanya membaca dan membaca setiap waktu aku melihatnya. Mereka tidak kesulitan emmbaca karena memang bahasa mereka, sedangkan saya sedikit terseok-seok di perjalanan membaca. Tapi, perburuan ini sudah lumayan jauh, tidak ada kata lain selain harus maju terus, no retreat no regret.

Stategi lain ketika kita tidak bisa mendapatkan akses buku adalah dengan membaca ringkasan buku yang sekarang banyak dimuat di media massa, internet, dan sebagainya. Dikusi juga sarana yang penting untuk mengunyah buku dan menjadikan kita mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan beragam pula. Dengan demikian kita diharapkan mampu mengolanya dan saat yang tepat menuliskannya entah membantah, merevisi, atau sama sekali memunculkan ide baru yang lagir dari proses pembacaan.Membaca, sebaiknya, memang atas motivasi sendiri dan bukan karena motivasi pragmatis di luar diri kita sendiri. Mengapa demikian, karena itulah yang akan menjamin kelangsungan tradisi membaca kita dan anak cucu kita.

Kesempatan akses buku zaman sekarang sangat berbeda dengan keadaan 20 tahun yang lalu atau ketika zaman orde baru misalnya dimana sensor buku diadakan, dan kebebasan menulis juga dikekang sehingga secara langsung berdampak kepada kuantitas dan ragam bacaan yang tersebar di perpustakaan, pasar, dan media. Hari ini, taman baca dan perpustakaan berkembang pesat, di Indonesia penerboit buku luar biasa berkembang pesat tinggal kita bertanya kapan kita mulai emmbaca, kualitas buku seperti apa yang kita harapkan, atau bahkan berharap pemerintah mensubsidi buku murah. Tidak bisa disangkal lagi, kita berada di lautan ilmu. Tapi, sebagian besar kita tidak memanfaatkannya. JIka perumpamaan ayam mati di lumbung padi itu berlaku dalam kehidupan dan tradisi membaca kita tentu ini sangat ironis. 

Sekedar berbagi, saya sangat menaruh perhatian trdaisi membaca di keluarga saya di mana saya mengalokasikan anggaran yang 'besar' untuk membeli buku ketimbang membeli barang lainnya. tepat dua bulan setelah anak saya lahir, Hafiz, saya dan istri membelikan kado untuknya buku dari Mizan yang kata banyak orang too expensive. Dan nampaknya anak saya merasakan kehebatan buku itu dan menekuni setiap hari berinteraksi dengan buku. Kado ulang tahun istri, tidak ada yang istimewa selain buku bacaan. Dengan uang sebesar 9 juta saya habiskan membeli buku pada tahun 2008. Selain buku untuk rumah baca ada juga buku yang siap dijual. Idealisme masih kuat, saya akhirnya mewujudkan rumah baca di desa saya diliahirkan tetapi antusiasme warga tidak dapat membahagiakan diri saya sehingga saya merasa terus tertantang. Saya juga memberikan buku ratusan mungkin kepada guru di Sedayu dan di Modo,. Lamongan agar dapat dimanfaatkan sedemikian rupa. Waktu saya di IPM saya mempunyai ambisi gerakan hibah buku nasional tetapi kurang menggigit lantaran kesibukan saya pribadi dan lemahnya tim yang ada. Walau demikian ratusan buku berhasil dikumpulkan dan didistribusikan ke beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Jember, dan Lamongan.

Hanya disini saya berhasil menjumpai, bagaimana 24 jam dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan perpustakaan tidak ada tutupnya dan tidak ada kekurangan pengunjungnya. Namanya Library Hamilton dan Sinclair Library. Keduanya ada di University of Hawaii, USA dimana saya sedang menempuh study master saya. Suasana tenang dan nyaman begitu terkesan saya di lingkungan library, banyak teman, dan juga sumber bacaan yang tidak terbatas, jika kita butuh referensi apa saja semua tersedia, mulai buku abad pertama manusia mengenal tulisan sampai buku mutkahir yang keluaran terbaru dengan wacana paling up date di bumi. Subhanallah, lautan buku ini menguji nyali saya: apakah terus membaca atau mati di dalam tumpukan ilmu.

Tidak ada hari tanpa membaca. Itulah kesimpulan umum saya. Saya juga tidak mensia-siakan waktu bercengkerama dengan buku setiap hari. Paling tidak 6 jam membaca sehari lumayan bisa membantu mengerti dunia. Di sisni, di gedung-gedung library di sini anehnya tidak saya temukan motivasi membaca atau peringatan agar menjaga buku. Mungkin lantaran manusianya sudah sadar fungsi sesungguhnya buku ditulis. Berbeda dengan di Indonesia, plakat motivasi membaca menempel di banyak sudut library. Suatu hari di tahun 2007 saya ke perpustakaan pasca sarjana UGM, utara Graha Sabha Pramana, tertempel lukisan besar bertuliskan: Banyak baca banyak lupa, tidak baca tidak lupa. Aku tidak sulit memahami sindiran itu, tetapi setahu saya kebanyakan kita ya masuk golongan tidak baca tetapi merasa bisa dan mengerti. Ini repotnya. 

Salah satu manfaat membaca, sekiranya, adalah menjaidkan kita berproses tiada henti dari learn-unlearn-learn, atau meminjam buku yang ditulis Donals Rafsfled (2011), mantan sekretaris pertahanan USA yang diberikan judul known and unknown. Ini juga berasal dari kegiatan membaca sehinga kita tahu bahwa kita tahu, kita tahu bahwa kita tidak tahu, kita tidak tahu bahwa kita tahu, dan jangan sampai yang paling parah terjadi akibat kita ogah membaca yaitu orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.

Untuk menutup catatan ini saya akan mengutip dan mengadopsi kata Alfin Tofler, " The illiterate of the 21 st century will not to be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn." Bahwa buta aksara zaman sekarang bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, melainkan orang yang tidak mau membaca dan menulis sebagai pekerjaan utama manusia dalam memahami dunia sekitar dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Fatalisme modern, adalah ketika orang menolak belajar yang diawali dari penolakan terhadap tradisi membaca dan menulis. Mari membaca untuk mengubah dunia!

Berburu Buku, Berburu Ilmu

8:44 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments


---Catatanku tentang ‘gerakan ilmu’

Oleh David Efendi)*

“Gerakan membaca dan gerakan ilmu adalah kembar siam. Menjadi senyawa dalam IPM. Artinya IPM tidak bisa hidup tanpa gerakan membaca-ngilmu”

Saya pribadi sudah terlanjur mengimanai dua proverb yang popular dalam kehidupanku dan tentu saja bagi pecinta buku. Pertama, saya yakin tanpa buku, tidak ada ilmu. Meski banyak alasan dan argument bahwa tanpa buku orang bisa mendapatkan ilmu, tetapi keyakinan saya  bahwa sepandai-pandai orang yang belajar dari bukan buku, masih lebih dahsyat orang yang mengasuh menimbah ilmu dari buku. Buku adalah satu-satunya guru yang tidak ada matinya. Sedangkan proverb kedua adalah saya ambilkan dari satu kalimat yang saya lupa sumbernya karena saya membaca kalimat ini dari buku beberapa tahun yang lalu, bunyinya: “Jika semua rakyat berdaulat membaca, maka tidak ada penguasa yang berdaulat kata-katanya.”. jadi, membaca buku, pengetahuan, dan ilmu bisa meledakkan revolusi social dan politik. Sekejam apa pun penguasa itu.

Sebagai aktifis gerakan membaca, kalau boleh saya mengklaim begitu, saya tentu merasakan apa yang dirasakan Taufik Ismail mengenai tragedy nol buku yang sampai sekarang nampaknya belum beranjak sedikitpun. Buktinya, seorang teman memposting berita menarik dari kompas. Berikut adalah cuplikannya: “…sekitar 70 persen buku terserap di Pulau Jawa-Bali. Tingginya biaya distribusi buku ke luar Pulau Jawa menjadi salah satu sebab timpangnya penyebaran buku. Selain menghadapi persoalan distribusi buku yang tidak merata, perbukuan di Tanah Air juga menghadapi persoalan rendahnya minat baca masyarakat. Berdasarkan kajian Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang punya minat baca tinggi. Satu buku rata-rata dibaca lima orang. Kondisi ini menempatkan minat baca Indonesia terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur.” (Kompas, Feb 11, 2011)
Kemudian, teman-teman saya menanggapinya serius. Teman-teman ini rata-rata bergerak diide yang smaa dengan saya. Mereka adalah pembaca ulung tak terkalahkan, pemburu buku di mana saja, dan dengan uang pas-pasaan ditambah hutang untuk membeli buku baik di pameran, loak, buku bekas, dan foto kopi. Teman-teman yang saya namai pemburu buku itu adalah antara lain: Mudzakkir, Moel, Paksi, Nugi, Hendra, dan beberapa yang tak saya sebut namanya. Saya benar salut atas tradisi membaca dalam kesehariannya. Karena lingkungan itulah yang menjadikan saya betah dan tahan lama di situ. Saya pun mencoba mencintai buku sebisa saya, berburu buku sebanyak saya bisa karena itu akan bisa menjadi warisan berharga.
Perdebatan hangat muncul ketika Masmulyadi memberikan satu kritik bagaimana pemerintah harus memberikan kotribusi besar untuk memerangi budaya baca yang tengkurap.  Masmulyadi merefleksikannya dengan apik sebagai berikut: “Perjuangan generasi pak Karno di mulai dari kerja wacana lewat kelompok studi dan kerja pena (nun walqalami wamaa yasthuruun). Tahun 1924, Hatta terlibat di Perhimpunan Indonesia dengan jurnalnya Indonesia Merdeka. Soekarno pada 1926 mendirikan kelompok studi Algemene Studieclub dengan jurnalnya, Indonesia Moeda disaat yang sama pak Karno juga menjadi editor di majalah Bendera Islam milik Syarekat Islam. Demikian halnya dengan Natsir di Persatuan Islam dengan jurnal Pembela Islam. Dari menulislah revolusi Indonesia dihelat ... menulis mensyaratkan membaca. Pemerintah dengan sangat baik menyiapkan bacaan bermutu kelas premium, "Serial SBY". Selamat membaca. Semoga bacaan ini menginspirasi revulusi Indonesia jilid II.”

Sementara kawan Mudzakkir merospon dengan psimisme dan optimism, pesimisme terhadap political will pemerintahan mengenai kemauan mencerdaskan anak bangsa. Persoalan mendasar menurutnya adalah akses terhadap buku yang terbatas. Bisa jadi buku sangat mahal terjangkau. Dalam hal ini organisasi pelajar masih mempunyai peluang untuk berbuat banyak diantaranya baik menggandeng instansi pemerintah (membangun Taman Bacaan2), instansi swasta CSR perusahaan yang pro terhadap melek baca, hingga instansi luar negeri. Saya tertarik mengutip kata-kata Mudzakkir yang layak jadi maudlotul hasanah: “Menurut saya gerakan ini tidak boleh ditunda-tunda, karena kalau kita menunda, maka sama sj kita mendiamkan bencana peradaban. Tragadei Nol buku yang disampaikan oleh Taufiq Ismail semakin dahsyat terjadi hampir merata di seluruh negeri.”  Dia, dalam bahasa saya benar-benar mengajurkan berburu buku dan agar tangkapan bukunya besar, tentu perlu dibangun sekutu.

IPM, selamatkan anak bangsa dari kekurangan membaca? Genderang perang sudah pernah ditabuh IPM semenjak 2003 secara formal, memunculkan term 'gerakan iqro' yang tetap sampai sekarang masih menjadi subordinat dalam pikiran dan perbuatan pengurus IPM itu sendiri. Banyak hal lebih sebagai superior alias prioritas para aktifis yang butuh mengejar masa depan, karier, dan kepuasan individu lainnya. Saya memahami, bahwa negara tidak ingin rakyatnya terlalu cerdas, sehingga akses buku hanya terbatas pada buku-buku yang sudah basi, tidak menarik, buku yang ada hanya mengajarkan ketertundukan kepada sistem dominan dan hegemonik. Maka bacaan alternatif harus dipopulerkan, seperti buku-buku resist. Bahkan saya berangan-angan suatu saat saya berharap IPM menerbitkan buku dengan judul, "kiat-kiat menjadi 'nabi' di zaman modern, atau yang lebih provokatif, post nabi Mirzam, dan sebagainya yang menyulut orang berfikir berbeda dan tentu harus memegang prinisp pencerahan bukan sekedar membuat sensasi.

Sehingga kedepan, militan tidak hanya didefinisikan sebagai alumni TMU, atau yang hubungannya baik dengan elit Muhammadiyah, atau tahajud, tetapi sebagaimana buku bacaan itu mencerahkan dirinya dan menciptakan perubahan-perubahan berserta kemenangan yang diraih. Jadi tentu saja kita semua mau ikhtiar untuk selamatkan IPM dari kegagalan gerakan membacanya dan kembali mendayung atau membangkitkan bahtera NUH untuk menyelamatkan buku-buku pencerah, dan anak bangsa yang mau membacanya.  Dengan, kata lain, gerakan ilmu hanya bisa dimulai dari berburu buku dengan sekuat tenaga sebagai manifestasi dari man jada wa jada dan jika ingin mendapatkan pencerahan dan mencerahkan orang maka secara sabar harus mau menghadapi proses, membaca, mengkritisi, menuliskan dan mendisksikan dengan teman-teman sesama penumpang kapal gerakan membaca itu. Kedua ini adalah tepatnya sebagai manifestasi dari man shobaro zhofiro, barang siapa mau bersabar maka akan mendapatkan hasil yang baik (beruntung). Bukan rahasia lagi, membaca adalah aktifitas yang full of kesabaran dan kearifan serta dalam banyak hal radikal. Jadilah, sekali-kali, pembaca yang radikal.

Membaca jika berarti menyelamatkan agama, jadi Selamat berjihad untuk anda semua!

Hamilton Library, Feb 11, 2011

Negara Nyaris Bangkrut itu

11:39 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

12967256362132255273
David Efendi

Dunia terus bersiklus menghadapi takdir dan beserta halang rintang yang dilakukan dan diperbuat manusia. Di satu sisi, orang dulu mengklaim bahawa peradaban muncul dari hilir sungai-sungai besar seperti sungai Nil, Gangga, Eufrat, dan sebagainya. Dari aliran itu falsafat hidup kokoh berdiri dan dipertahankan. Di sisi lain, bangsa-bangsa barat dengan percaya diri bahwa mereka jauh lebih beradab, dengan semangat kapitalisme, baik yang di jiwai atau tidak oleh etika protestan itu mengenalkan kepada dunia system pasar, eskploitasi, kolonilisme, dan imperalisme sampai globalisasi. Karena mereka menemukan tekhnologi lebih dulu, karena itu merasa mempunyai kekuasaan maha besar dibandingkan negara pedalam nan tertinggal jauh (backwardness countries).
Hari berbagai pergolakan dunia terjadi, bara api revolusi kembali mengangga setelah sekian ratus tahun diam di eropa, amerika, dan asia. Semua sedang menunggu kejutan besar. Bumi makin panas, merentah, dan sirna…lenyap, hilang tanpa jasadnya.

Dalam waktu bersamaan, kita lihat beberapa negara “super power ” sedang menuju kebangkrutan hebat. Amerika terjebak hutang nasional luar biasa jumlahnya sampai $14 trilyun (national debt clock-http://zfacts.com/p/461.html). Konon China adalah pemberi pinjaman uang terbesar ke Amerika). Sumber lainnya menyebutkan bahwa Hutang pemerintah Amerika sebesar $11,033,157,578,669.78. Jika semua penduduk Amerika disuruh arisan maka setiap kepala terbebani $36,000, termasuk laki-perempuan, dan anak-anak (http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-4872310-503544.html). Hutang Amerika bertambah sebasat $1.72 million setiap menitnya selama waktu yang tidak ditentukan. Anehnya Amerika tetap bisa memberikan pinjaman kepada bangsa miskin lainnya agar bisa survive; anehnya tetap menjadi super power, anehnya, banyak negara yang menghamba kepada Amerika. Tidak bermasksud merendahkan Pak Beye, tetapi faktanya kebijakan pemeirntah Indonesia selalu didekte dan digurui oleh Amerika. Siapa yang meragukan ini?
Begitu juga Jepang yang dianggap bangsa besar juga bangsa penghutang luar biasa dan mengalami persoalan serius mengurus rumah tangga sendiri: aging, birokrasi yang tanpa reputasi, kemunduran perdagangan, dan sebagainya. Tahun 2005, menteri keuangan Jepang mengumumkan bahwa hutang pemerintahnya mencapai 795,8 trillion yen ($7,1 triilion) dan terus mengalami kenaikan; atau jika jumlah tersebut ditanggung setiap penduduknya maka setiap kepala mendapatkan beban sebesar 6.24 million yen atau sebesar $55,900. Hutang ini membebani 160% dari total GDP negara. Sebagai negara industry dan sempat mendapatkan ‘miracle’ pada tahun 1960-an pasca perang dunia 2 (Chalmars Johnson, 1982), tentu ini menghentakkan semua orang.

GDP-Gross domestic product, adalah sebagai indicator penting kesehatan suatu bangsa/negara. Jika hutang yang dimiliki lebih dari 100% dari GDP maka negara tersebut sedang dalam bencana menyambut kematiannya. Kira-kira begitu ekstreemnya. Mari kita lihat data hutang negara dan porsentasi dari GDP: Zimbabwe 304.30 %;  Jepang 192.10 %; Lebanon 160.10; Jamaica 131.70; Singapore 117.60;  Italia 115.20%; Yunani 108.10; Sudan 104.50%; Islandia 100.60%; Amerika 39.70%; Mesir 79.80%; dan Indonesia  29.80 % (http://www.economicshelp.org/blog/economics/list-of-national-debt-by-country/). Nampak, Indonesia masih mending, tetapi potensi untuk terjebak lebih parah sangat besar karena tingkat keparahan hutang Indonesia juga dipengaruhi oleh negara bosnya seperti Amerika, Jepang, dan sebagainya. Singapura yang kelihatannya mentereng juga besar hutangnya!
Secara umum, negara di Asia tenggara hampir semua mengalami persoalan kemiskinan, rawan pangan, dan jebakan hutang. Walau Jepang mengalami kemiskinan relatife serius, toh jepang bisa meminjamkan uangnya ke Indonesia dan negara lebih miskin (based on GDP), sekali lagi, untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Jadi kesimpulannya negara ‘besar’ sangat tergantung negara miskin. Dan apabila negara miskin ini mengalami revolusi rejim, secara massa, menjadikan pemerintah berganti haluan, melakukan nasionalisasi, membangun dictator independen, maka kolaps juga negara seperti Amerika dan sekutunya. Bagi saya, ini adalah hokum alam. Sesuatu yang kelihatan lemah tidak bisa diremehkan. Sebagai bukti, kita melihat Tunisia yang berhasil mengusir diktatornya, Mesir sedang dalam proses meruntuhkan Firun Hosni Mubarak, dan beberapa negara lainnya sedang menunggu hari dimana revolusi ditunjukkan kepada dunia.

Teori institutionalism desain yang saya pelajari tidak bisa menjawab, teori planned rasional atau market oriented dan sebagainya saya kira mungkin karena saya kurang paham atau memang tidak cukup bertenaga menjelaskan keragaman dan kemassifan persoalan yang muncul seluruh negara negara di bumi. Teori kehebatan kapitalisme dengan laissez faire juga amburadul di Amerika ketika bertubi-tubi dihantam badai krisis, dan sementara komunisme juga tercerai berai dan justru melahirkan perbudakan luar biasa di Jernam, Rusia, dan sebagainya (paradok modernitas; sosialisme; komunisme). Negara semakin bercampur tangan atau semakin lepas dari system kehidupan social ekonomi politik keduanya membawa bencana. Bukti kemunculan kapitalisme semu di Asia Tenggara, kegagalan kapitalisme di berbagai negara developed, juga tergunncang nya ekonomi Jepang, Taiwan, dan Korea yang bagi saya menjadi kritik bagi Kunio Yoshihara (1992) yang hanya menempatkan asia tenggara sebagai lading capitalist rented dan tergantung kepada negara.

Apakah ini arus balik zaman? Atau kah ini sedang terjadi revolusi peradaban bumi akibat penuaan yang menjadikan iklim panas dan pikiran terbakar? Atau keadilan sedang menunjukkan jati dirinya sebagai hukum alam setelah hokum manusia yang timpang, terseok, dan roboh di tangan para penguasa? Tidak ada teori yang mutlak bisa menjelaskan fenemena ini. Apakah ini menjadai justifikasi bahwa 2012 adalah akhir kehidupan di planet bumi? Saya hanya bisa mengatakan bahwa mungkin dengan pertanda berbagai kekacauan di bumi manusia ini mengamini ramalan qiamat tahun depan, 2012. Wallahu ‘alam.

Feb 3, 2011

Pak Beye, Good News itu Bad News!

8:49 AM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

David Efendi

Pakem ilmu jurnalistik itu nampaknya tidak lekang oleh waktu dan senantiasa laku untuk digunakan pada kondisi sekarang. Semakin ambisius pemerintah mengungkapkan keberhasilannya menunjukkan ""kerja kerasnya" hanya untuk menutupi kelemahannya (political image). Jubir dan penasehat presiden digunakan untuk mencounter kritik. Jadi apa pun berita bagus yang disampaikan pemerintah adalah 180 berbeda dari kenyataan. Jadi, masuk ke dalam kategori berita buruk (bad news). Baru saja detik.com melangsir berita soal kebanggan Pak Beye dalam keberhasilannya di tahun 2010 sebagai peringkat dunia nomor 16 entah bidang apa yang dia maksudkan dan indicator pun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nyata di hadapan rakyat Indonesia dan tentu saja tuhan yang maha esa.

Seperti biasa, pak Beye tetap mempertahankan citra baiknya dengan banyak mengadakan show of force kepada publik bahwa banyak pendukungnya dan bisa mengklaim keberhasilan dengan dukungan kaum intelektual yang sudah dijinakkan. Klaim keberhasilan selalu lebih santer disbanding pengakuan atas kegagalan dan kelambanan mengurus persoalan kronis negara baik korupsi, pemberdayaan kelompok miskin, atau persoalan premanisme dalam pemerintahan. Pak Beye, nampaknya, semakin sering pidato semakin hebat menutupi kebobrokan pemerintahannya. Ia mengungkapkan pelampiasan dalam tajuk keberhasilan pemerintah. Hal itu diutarakan SBY dalam pembukaan Raker 2011 di hadapan menteri, pimpinan lembaga negara, pimpinan BUMN, dan pengusaha, di Ruang Plenary Hall, JCC, Senin (10/1/2011).
Dalam berita itu disampaikan ada 10 keberhasilan pemerintah di tahun 2010 antara lain; (1) Pertumbuhan ekonomi yang baik; (2) Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat meningkat seperti bidang pendidikan dan kesehatan; (3) Stabilitas keamanan dan politik terjaga. Pemilu kepala daerah umumnya lancar. Kalau ada protes itu wajar sebagai bagian dari demokrasi; (4) Minus terjadinya kelemahan hukum, tetapi pemberantasan korupsi, pemberantasan terorisme, penanggulangan narkoba terus berjalan dengan baik; (5) Keamanan dalam negeri terjaga; 6. Proses investasi dan pelayanan publik di daerah kemajuan; (7) Kemiskinan dan pengangguran dapat dikurangi; (8) Beberapa indikator eknomi mencatat rekor seperti income perkapita, cadangan devisa. Indonesia berada di peringkat 16 ekonomi dunia; (9) Upaya pengembangan UMKM makin baik di daerah;dan (10) Aktif di berbagai kegiatan luar negeri. Contohnya aktif di dalam pemeliharaan perdamaian dunia.(detik.com, Jan 8,2011)

Penulis ingin melihat realitas yang kontradiktif sebagai bantahan atas arogansi kekuasaan pemerintahan orde Cikeas juga ke dalam 10 butir utama antara lain; (1) Pertumbuhan ekonomi bisa jadi secara matematika baik tetapi realitas tidak demikian; (2) menurut pemerintah sejumlah indikator kesejahteraan rakyat meningkat seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Kita tahu sendiri bagaimana mahalnya sekolah—hanya bisa diakses orang beruang; (3) Stabilitas keamanan dan politik  kita pertanyakan. Kekerasan etnis, kekerasan berbasis agama, dan lemahnya perbatasan negara. Sekali lagi indikatornya apa?; (4) Sangat jelas, penegakan hokum doyong dimana-mana, tidak ada kasus besar terselesaikan seperti century, Gayus, dan pelemahan terhadap KPK dan MK secara sistematis. Selain itu pemberantasan korupsi hanya bagian kecil-kecil saja; (5) Tidak ada bukti, bahwa keamanan dalam negeri benatul-betul nyata; 6. Proses investasi dan pelayanan publik hanya bagus di sebagaian kecil daerah. Pelayanan pemerintah pusat paling buruk; (7) Kemiskinan dan pengangguran dapat dikurangi secara kuantitas, tetapi kualitas penderitaan semakin parah; (8) Beberapa indikator eknomi yang digunakan pemerintah sangat developmentalis, terjebak kepada angka-angka sebagai pengikut bank dunia atau ADB; (9) Upaya pengembangan UMKM hanya program kerja setoran dan jangka pendek untuk bisa dikatakan sebagai anti-poverty policy; dan (10) Keaktifan Indonesia dalam forum international hanya sebagai pendengar setia tanpa mampu berkontribusi kepada keputusan penting. Taruhlah contoh soal global warming, perang timur tengah, penggundulan hutan, bahkan masalah dalam negeri mengatasi premanisme FPI dan Pamongpraja saja ‘impoten’.

Nampak sekali pak Beye samakin takut dengan bayangan sendiri di tengah frustasi publik yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kita membaca pemerintah akan kembali mengeluarkan program penyantunan kepada rakyat sejenis BLT menjelang pemilu 2014 untuk menjaga lingkaran kekuasaan tidak melesat ke mana-mana dan berada tetap di bawah control Pak Beye dan pelaku bisnis besar di Indonesia tanpa mengecewakan dunia internasional, lembaga donor, dan institusi financial dunia. Kesimpulannya adalah bahwa buruk akan tetap buruk, upaya menutupinya hanya menunda kemarahan publik dan kegoncangan sosial.

Ref:
http://us.detiknews.com/read/2011/01/10/101139/1542824/10/good-news-di-tahun-2010-versi-sby?9911012)

Arogansi Kekuasaan

2:37 AM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

by David Efendi on Sunday, January 9, 2011 at 4:05am


"L'État, c'est moi" ("Negara adalah saya") 
---Louis XIV dijuluki juga sebagai Raja Matahari, Perancis

Orang atau segerombolan orang menjadi sombong (arogan) ketika mempunyai kekuasaan (power). Mereka bisa memaksakan kehendak karena punya modal kuasa dan mendominasi alat kekerasan secara 'sah'. Mereka, setelah mengantongi kekusaan baik legitimasi tradisional, karismataik atau legal-formal, lalu merasa sudah memiliki otoritas (authority) untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap isu sosial tertentu atau kepentingannya. Jika kekuasaan itu melekat sebagai pejabat pemerintahan maka kekuasaan itu berarti kemampuan untuk berbuat, tetapi kemampuan itu tidak selalu digunakan secara tepat. Dalam banyak hal, misalnya, negara mampu membela hak kaum tertindas tetapi mereka berbuat bukan untuk itu. Mereka digerakkan untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kelas tertentu (baca: kapitalis).

Persoalan pertama muncul akibat kesenjangan pemahaman yang sangat besar antara pemerintah dan yang diperintah mengenai apa itu sebenarnya 'kekuasaan', dan 'jabatan politik' lainnya. Para politisi terpilih dalam pemilu meyakini bahwa kekuasaan adalah bagaimana untuk mendapatkan apa dan dengan siapa akan mempercepat tercapainya tujuan utama. Sementara rakyat atau konstituen berfikir bahwa politik adalah sarana mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara dengan memperjuangkan kebutuhan rakyat. Para penguasa berhutang budi kepada para sponsor dalam pemilu sehingga 99% upaya dan daya digunakan untuk membalasa budi para investor politik secara setimpal atau bahkan lebih baik lagi jika berkeinginan menjago lagi dalam pemilu berikutnya. Rakyat yang terlalu berharap lebih, bisa menderita kecele yang sangat besar.

Kekuasaan itu punya wajah janus. Artinya, jika dipegang dan dikendalikan oleh orang yang tepat dan menjaga amanah rakyat tentu kekuasaan bisa berbuah kesejahteraan. Sebaliknya, apabila kekuasaan mutlak itu dimiliki individu atau kelompok banidt, preman baik berkerah putih atau biru maka kekuasaan itu cepat atau lambat akan merusak sendi-sendi masyarakat sipil. Di tangan pihak ini kekuasaan menjadi angker, berdarah dingin, dan sangat arogan.Ini kemudian memunculkan model pemerintahan totaliter, kleptokrasi, dan predator state, meskipun jargon yang digunakan adalah demokrasi sebagai syarat akreditasi dunia international dan akses mencari pinjaman (hutang) luar negeri.

Pertanyaannya, siapakah aktor 'jahat' itu? bukankah negara ini dikuasasi oleh intelektual dan golongan cerdik pandai dengan kredibilitas pengetahuan, teknokrasi, yang jauh melampau pemimpin bangsa setengah abad yang silam? Mengapa tidak ada tanda-tanda perbaikan sedikit pun? Jumlah kemiskinan semakin meningkat dan semakin parah di berbagai lini kehidupan.

Arogansi kekuasaan ternyata berada tidak jauh dari peran serta kaum intelektual atau cendekiawan dan profesional. Mereka atas nama legitimasi pengetahuan ikut menjadikan rakyat sengsara sebab pengetahuannya digunakan untuk mengabdi kepada penguasa dan penguasa mengabdikan dirinya kepada kekuasaan global yang bernama kapitalisme itu. Jejaring penghambaan berakhir kepada runtuhnya kemanusiaan rakyat yang notabene pemilik kedalutan negara. Golongan intelektual menjadi parasit bagi orang miskin sehingga di sinilah letak arogansi intelektual mulai dibenarkan. Dalam term Benda, disebut sebagai pengkhianatan intelektual (the betrayal of intelectual).

Mereka, kaum cendekiawan mendukung kebijakan neoliberal, mendukung pengrusakan likungan dengan riset dan survey, menolak kearifan lokal dan menganggap local value sebagai local stupidity, dan sebagainya. Barat telah mengubahnya emnjadi anti nilai-nilai luhur aseli bangsanya dan menjadi silau untuk mendapatkan kepuasan intelektual jika mampu merubah pikiran rakyat.
Kasus ini membenarkan Faucolt bahwa pengetahuan itu tidak netral dan pengetahuan yang bersekongkol dengan kekuasaan yang dzalim dan tidak berdikari akan menghasilakan dampak jangka panjang atas penderitaan rakyat. Para lulusan luar negeri, menjadi kelompok think thank yang destructif baik dalam mafia berkeley, atau geng colombus atau Ohio yang sering kita dengar. Mereka saya sebut sebagai intelectual hit man dan mempunyai arogansi melebihi pengausa itu sendiri. Dengan legitimasi jebolan universotas hebat menjadikan bisa berbuat apa saja, dalam kuantifikasi nasib rakyat melalui angka-angka yang tentu saja hanya angka dan tidak mampu menjelaskan batas etika, nilai, dan penderitaan rakyat.

Jika golongan kelas menengah terdidik ini menjadi pejabat, dia kita sebut teknokrat. Tekhnokrat selalu mengidab penyakit pemuja developmentalisme, modernism dan pro privatisasi yang berujung kepada ketidakberadayaan negara untuk memproteksi rakyat dari kejahatan pasar (invisible hand) yang tidak lain tidak bukan adalah sistem kepercayaan yang menuhankan materi. Privatisasi hasil pikiran tekhnokrat, tidak kurang dan tidak lebih hanyalah order kelompok kapitalis nasional dan global dalam rangka akumulasi kapital. Dalam kata lain, privatisasi adalah menyerahkan kesejehteraan dari rakyat kepada swasta--kaum pemodal. Di samping itu, adalah upaya menjauhkan rakyat dari negara dan merampas tanggung jawab negara sebagai penyedia jaminan sosial bagi rakyatnya.

Jadi, arogansi intelektual ini sekarang menjadi sumber persoalan. Orang belajar tinggi-tinggi bukan untuk rakyat, orang meraih gelar profesor bukan digunakan untuk menolong kesengsaran umum, memberdayakan yang lemah, dan memberikan pancing bagi yang tidak bekerja, atau mengajarkan berhitung bagi kelompok tertindas, dan sebagainya. Orang mendapatkan pengetahuan hanya digunakan untuk bemper penguasa, dan mendapatkan imbalan secukupnya untuk melanggengkan ketidakadilan sosial. Pendek kata, bencana terbesar adalah akibat dari penolakan kaum intelektual terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara praktis, yaitu ketika kaum terdidik ini menjauhkan diri dari rakyat tertindas.

Keywords: Politik, power/knowledge, Demokrasi, Partisipasi, propublik, republik, predator state, penghkianatan intelektual

Runtuhnya Ide ber-Negara

2:33 AM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

by David Efendi on Sunday, January 9, 2011 at 11:29pm

Tulisan ini terinspirasi oleh beberapa bacaan dan diskusi dengan teman di dunia facebook. Di dunia sedang tunggang langgang ini konon negara dipertanyakan eksistensinya dan juga dinihilkan keberadaanya. Beberapa orang mengklaim tidak perlu negara, tidak relevan mencantumkan kebangsaan. Mereka utopis seperti lagu Jhon Lenon, "jika tidak ada negara". Tapi rasionalitas juga dibangun sebab kenyataanya beberapa batas geografi antar negara mulai menghilang. Di sisi lain, banyak kelompok negara yang semakin memperketat batas geografi untuk lalu lalang warganya tetapi membuka gerbang selebar-lebarnya untuk kepentingan bisnis, mengimpor barang dan tentu saja membunuh produk lokal. Artinya menghabisi masa depan rakyat sendiri atas nama perdagangan bebas. Di sinilah neoliberal berwatak iblis. Tetapi banyak yang mau berteman dan berinteraksi dengannya.
Dalam tulisan singkat ini penulis hendak mendiskusikan bagaimana ide negara itu muncul, dan bagaimana psimisme era modern yang berimplikasi terhadap pasang surut ide bernegara dalam kepala warga negara. Sampai abad 21 ini perdebatan negara didominasi oleh wacana negara demokcratik dan non-democratik, juga dikotomi antara demokrasi dan kesejehteraan. Beberapa ilmuwan menyatakan dmeokrasi tidak selalu berakhir dalam kesejahteraan umum dan ini menjadi salah satu perdebatan sengit antara kebebasan bereskpresi dengan terwujudnya kesejahteraan. Salah satu yang membela kebebasan politik penting adalah Amartya Sen dalam bukunya Development as freedom (1999).

Ide Negara
Beberapa political scientist seperti Hobbes, Locke, Roesou berpendapat bahwa lahirnya negara adalah dalam ranka menjamin kepentingan umum melalui kontrak sosial. Individu menyerahkan kedaulatannya kepada 'negara' atau dalam bahasa Hobbes divine being--kekuatan yang besar diluar diri individu. Keyakinan akan pentingnya kontrak sosial ini berakhir pada terbentuknya pemerintahan republik dimana kedaaluatan berada ditangan rakyat dan untuk melaksanakan kedaulatan itu dibentuklah institusi negara sebagai alat meonopoli kekerasan secara sah dalam rankah menciptakan ketertiban umum. Konsep ini sudah jelas tetapi dalam praktek selalu memunculkan perdebatan panjang dan tidak pernah selesai.

Jika di setiap kepala warga ada ide negara, pemilu akan berjalan dan  pemerintahan baru akan terbentukin. Begitu rutinitas negara-negara di dunia penganut demokrasi. Lalu apa yang terjadi jika demokrasi itu macet, atau meminjam bahasa Budiono (2011), mengalami disfungsi dan degenerasi? Degenerasi saya bahasakan sebagai konflik interest dalam diri aktor politik yang menjadikan negara sebagai sandera untuk kepentingan jangka pendek politisi dan aktor disekelilingnya. Degenerasi tidak lebih dari premanisme atau pemerintahan banidt yang menggusur nilai demokrasi menjadi nilai bisnis an sich. Degenerasi sebagai produk 'mutan' dari demokrasi yang merusak. Sebelumnya hal ini ditandai oleh keruskaan birokrasi, terkontaminasinya ideologi negera kesejahteraan menjadi negara feudal, predator, dan terinveksi virus neoliberalisme yang menjauhkan mastarakat dengan negara, mengeliminasi ksejehateraan dalam diri rakyat.

Ide negara, meski demikian, tetap melekat pada diri masyarakat. Satu hal yang menjadi kekhawatiran publik adalah masyarakat sudah tidak peduli terhadap pilihan demokrasi atau autocracy, bagi rakyat hal yang utama dan terutama adalah segera terpenuhinya kebutuhan jangka pendek. Hal ini mengakibatkan masyarakat akan memilih sosok pengaus ayang kuat yang mengetahui kebutuhan mereka meski secara jangka panjang totalitarian selalu berakhir dengan mengenaskan baik di pihak rakyat kebanyakan atau penguasa. Kisah dramatis ini sudah dialami oleh Perancis pada abad ke-18 yang lewat. Dalam batas tertentu, munculnya Suharto pasca pemerintahan demokrasi parlementer atau presidensial di Indonesia adalah bentuk lain munculnya sosok 'totaliter' atau pemerintahan despotic. Sebagai tambahan, kemenangan SBY (sosok militer), pasca pemerintahan sipil adalah akibat frustasi rakyat terhadap demokrasi mainstream sipil yang lemah. Rakyat ingin penguas akuat, walau sejahat apa pun. Inilah tantangan demokrasi akhir-akhir ini.
Tantangan ini belum selesai dijawab Amartya Sen, yang menolak dikotomi demokrasi dan kesejehteraan sebab beberapa kasus menunjukkan rakyat cenderung tidak peduli terhadap kebebasan berpendapat lantaran kebebasan berpolitik tidak mendatangkan kesejahteraan. kalaupun butuh proses, rakyat tidak akan sabar menunggu kemiskinan dan penderitaan menurun sampai ke anak cucu cicitnya. Mereka membutuhkan kue demokrasi itu langsung diberikan dan dinikmati sebagaimana janji-janji demokrasi. Rakyat sudah kehilangan kesabaran menunggu demokrasi kesejahteraan itu.

Kembali ke ide negara, walau kesusahan dihadapi rakyat bertahun tahun dengan tingkat akselerasi penderitaan setiap harinya rakyat nampaknya tetap setia. Tetapi kesetiaan itu akan menjadi bara dalam sekam yang suatu wkatu muntah dalam berbagai ekspresi frustasi sosial atau putus asa secara kolektif. Beratnya kehidupan, kemiskinan, dan mereka menyaksikan anak cucunya menderita tentu akan mengancam ketabahan sebagai warga negara. Hal ini ditambah dengan ketidakstabilan sosial, rendahnya keamanan, dan tidak ada jaminan akan membaiknya "nasib" di kemudian hari. Ini akan mengakumulasi dalam ritual kekerasan baik secara laten atau manifest yang dalam bahasa James C. Scott (1985) disbeut sebagai perlawanan orang-orang lemah, atau bahasa Thoreu yang dikutip Mahatma Gandhi sebagai civil disobideience (pembangkana sipil).

Jika pembangkangan sipil meluas dan massif, maka eksistensi negara menjadi goyah, kekacauan akan terjadi dimana-mana dan alat negara seperti tentara dan polisi hanya menjamin keamanan penguasa dan persetan dengan nasib orang-orang kecil tertindas. Ini pula akan menggiring konflik antara rakyat dan pemerintah/polisi dan tentara, lalu jika pemeirntah menggunakan sipil (pamong praja) untuk menghadapi sipil, maka terjadilah perang sipil yang korbannya akan sangat banyak. Ini akan menguras sumber daya ekonomi, material, dan juga mental masyarakat. Sebagai klimaknya, mengikuti para ilmuwan politik, keadaan kacau ini juga bisa berpotensi melahirkan penguasa baru bertangan besi dengan kekuasaan yang totaliter. Kata-kata Louis XIV akan kembali bergema, bahwa "negara adalah saya".

keywords: Leviathan, utopia, Ide, Kesejahteraan, Predatory state, Bandit, demokrasi, privatisasi, failed state.

Privatisasi Negara, Matinya Republik

6:44 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

David Efendi
 "...sungguh tahun 2010 adalah bencana politik bagi kita semua. Ketika kepemimpinan republik bertubi-tubi terbelenggu kepentingan elite politik maupun privat..." (Erlangga Pribadi, Kompas 12/23/10)

Tulisan ini sedikit menyimpang dari beberapa tulisan sebelumnya mengenai kritik terhadap kecenderungan pemerintah untuk memprivatisasi (swastaniasi) badan usaha milik negara (BUMN). Model swastanisasi sektor BUMN adalah jelas sebagai skenario kapitalisme global untuk melumpuhkan negara sebagai pensubsidi kebutuhan utama rakyatnya. Kaum penganut neoliberal tidak senang jika rakyat sejahtera karena campur tangan negara. Dalam negara berbentuk republik justru negara berkewajiban mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai cara. Artinya campur tangan negara mutlak diperlukan. Negara leviathan di era modern kemudian diartikan sebagai kekuatan negara untuk berpihak kepada rakyatnya, menggunakan segala sumber dayanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia ditengarai adanya sifat condong kepada mekanisme pasar itu semenjak periode Orde Baru (1966-1998) lalu dilanjutkan secara parsial dan tidak terlalu kentara pada periode pemeirntahan setelahnya sampai sekarang pada era SBY-JK (2004-2009) dan SBY--Budiono (2009-2014) di mana mereka berusaha privatisasi krakatau steel. Malangnya, pembicaraan privatisasi ini ketika bencana bertubi-tubi menghantam Indonesia, menambah jumlah kemiskinan baru di berbagai daerah mulai lapindo, wasior, mentawai, dan Yogyakarta. Inilah ketidakarifan pemerintah yang minus sense of crises, kekurangan empati dalam segala tindak tanduk dalam pembuatan kebijakan. Penulis tidak hendak membahas privatisasi BUMN tetapi lebih kepada etika berpolitik dan bernegara yang penulis beri judul provokatif: privatisasi negara dan ancamannya terhadap eksistensi nilai-nilai falsafah republik (res publica).

Privatisasi negara diartikans sebagai fenomena personalisasi jabatan atau kekuasaan pemerintahan yang melekat kepada diri baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif bahkan dalam partai politik. Kecenderungan ini terlihat dari fenomena merumahkannya kegiatan publik-kenegaraan menjadi project atau mekanisme sempit berupa pertemuan keluarga, elit partai koalisi dan sebagainya. Demokrasi yang merupakan perdebatan publik menjadi pembicaraan private atau individu tertentu. Dari sinilah politik dijinakkan dalam arti demokrasi dipersempit sebagai kedai, restoran, atau semacam kumpulan aktor politik. Hal ini bisa terlihat dari seringnya pembicaraan isu negara oleh sekretariat gabungan dan rumah pribadi presiden di Cikeas. Secara komunikasi politik ini semakin merusak tatatnan demokrasi selama ini dibangun. Jika pemerintahan suharto eksekutif sangat kuat dari pada legislatif, jika pemerintahan mega dan gus dur lebih kuat legislatif maka pemerintahan sby jilid kedua lebih terlihat bahwa aktor diluar eksekutif dan legistaltif yang kuat. Sebut saja setgab. Fenomena setgab adalah fenomena informal government, sejajar dengan mafiaso di Italia atau bossism di Filipina.

Di bawahnya mekanisme kenegaraan ke dalam rumah pribadi atau rumah sekumpulan individu adalah upaya pelemahan terhadap negara. Aktor sangat kuat dan negara lemah/dilemahkan. Ini adalah ancaman terbesar negara dunia ketiga mengikuti model demokrasi liberal ala Amerika. Persis, di Amerika, kongres hanya mengikuti keputusan bos-bos perusahaan besar yang selama ini mensponsori perang dan program pemerintah federal. Para pemagang modal/kapital kekuatanya dan daya tawarnya di atas segalanya termasuk rakyat (konstituen) para politisi. Jadi, dalam demokrasi liberal seperti di Indonesia saat ini, rakyat tidak bisa berharap sebab hanya menjadi alat legitimasi sementara produk kebijakan bukan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Meraka hanya mengalokasikan sedikit anggaran negara untuk menyantuni rakyat dalam label negara kesejahteraan seperti BLT, BOS, Keluarga harapan, dan PNPM Mandiri. Itu hanya alat justifikasi bahwa Indonesia masih pantas disebut negara kesejahteran (welfare state) atau penganut social welfare sebagaimana konstitusi UUD 1945 menyebutnya (khusunya pasal 34).

Tepat sekali, bahwa Indonesia sebagai negara sudah jatuh ditangan para pemilik kapital, bos nasional sampai lokal. Para big bos atau raja besar baik lokal dan nasional mempunyai karakter 'garong', ‘preman’, dan bersifat parasit terhadap negara. Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan sebagaimana Weber yang mengatakan negara sebagai lebaga sah memonopoli kekerasan untuk menegakkan ketertiban dan tentu saja melekat upaya mensejahterakan pemilik republik. Karena republik itu sendiri diartikan sebagai kembali ke publik atau untuk kepentingan umum (res publica). Jika tidak, maka nama republik menjadi tidak relevan untuk digunakan.

Lalu apa, jika bukan republik?
Ketiak perdebatan mengenai keistimewaan propinsi Yogyakarta SBY menyinggung bahwa tidak bol;eh ada monarki dalam sistem demokrasi (liberal). Tetapi beberapa kalangan termasuk ilmuwan politik justru pemerintah pusat, partai penguasa menjalankan model politik feudal, monarkhi dalam batas tertentu lantaran kepengurusan partai, menteri, dan berbagai penentu kebijakan hanya berdasarkan aspirasi elite atau berasal dari keluarganya. Personalisasi kekuasaan sangat kentara dalam bingkai keluarga SBY dan antek-anteknya. Kalau pun merekrut tekhnokrat, meraka dipilih karena loyalitas dan bukan kompetensi sebagai profesional dan kemampuan menemukan soulsi dari persoalan kebangsaan. Jika pemerinatahan sekarang tidak dibilang monarkhi, tentu ada sebutan lainnya yang layak seperti shodow state, private state, autocracy, undemocratic state, atau negara swasta (kumpulan/korporasi pebisnis nasional dan global).
Apa pun sbeutannya, label-label itu mengarah kepada nihilisasi keberadaan republik secara substansial dan konseptual. Tidak ada dan tidak seharusnya teradi di negara republik demokrasi dirumahkan, diswastakan sebagai milik sekumpulan orang/bandit yang sangat menentukan kebijakan. Privatisasi demokrasi artinya membunuh republik dan sebagai akibat jangka panjang adalah kelangsungan kemiskinan, pengangguran, dan eksploitasi kemanusiaan yang berkepanjangan sebab persoalan ini hanya mungkin diatasi ketika republik ditegakkan, sendi-sendi ‘leviathan; di bawah kembali untuk tujuan kebaikan dan ketertiban umum dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kata singkat, privatisasi negara sedang berlangsung mulai dari privatisasi demokrasi di mana berbagai kebijakan pemerintahan didistorsi dalam mekanisme kekeluargaan atas nama partai koalisasi atau bertukar kasus untuk saling melindungi. Sebagai akibatnya negara terus mengalami kelemahan secara subtansial dan paradigmatic. Label republik atau res publica diganti res-privata, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah penelenataran terhadap pemilik republic itu sendiri (rakyat). Dalam keadaan ini negara tidak bisa membela rakyat dan tidak mampu menggunakan kekuasaannya untuk rakyat sebab aktornya sudah dibajak dan berpihak kepada kepentingan ekonomi politik untuk melanggengkan kekuasaanya. Sama persis, mereka adalah penganut neo-liberal an sich, demokrasi liberal yang selalu berkutat kepada siapa mendapatkan apa dan bagaimana (Laswelian), dan tentu saja mereka penggemar berat Lord Acton dengan bangga mereka mendapatkan kekuasaan yang absolute dan menyimpangkannya secara absolute. 

Keywords: Negara, Republik, black kapitalis, black market, self-government, personalisasi, relasi kuasa, capitalist hit man, state label, politisi-pengusaha, state subordinat, failing state, tragedy of the common.

Halemanoa, Jan 6, 2010

Lenyapkan Mafia, Agenda Mendesak Bangsa

5:39 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 1 Comment

David Efendi

"Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain"
— Pramoedya Ananta Toer
Manusia-manusia rakus digerakkan oleh mimpi kekuasaan ekonomi-politik mencoba menggunakan segala macam startegi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Mereka tidak enggan menaklukkan kebenaran atas nama demokrasi atas nama hak asasi manusia. Mereka meruntuhkan tesis besar mengenai idealinya sebuah republik atau res publica menjadi res privata yaitu transformasi kapitalis dari ruang publik menjadi hak milik perseorangan. Mereka juga mengkebiri negara leviathan sehingga kewenangan dan segala penentu jatuh ke tangan kelompok individu. Kelompok tersebut hadir di banyak negara dengan nama yang beragam mulai bos lokal-nasional, gengster, mafioso, preman, Jawara, Blater, dan sebagainya.

Dua istilah yang sering dikaji adalah kelompok bandit republik, dan negara predator. Kelompok bandit lebih dilihat sebagai aktor informal government dalam negaraa lemah. Mereka meminta projek dan keuntungan dari kebijakan negara dalam berbagai subsidi atau distribusi sehingga mengalir ke tangan orang tertentu yang dekat atau mendukung terpilihnya politisi. Bentuk bandit bisa dilihat dari kasus Bossism di Filipina, Beberapa propinsi di Indonesia, kasus zaman Suharto, dan untuk kasus era SBY lebih dikenal sebagai predatory state. Predatory state diartikan bahwa negara yang dikuasi oleh aktor-aktor politisi-pengusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dari kebijakan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (Polak 2001; Sidel 1983; Robinson 2001). Misalnya dari pajak, dari pengurangan subsidi BBM, dan kenaikan harga pangan lainnya. Negara predator siap memangsa rakyat sendiri sebagai karakter utamanya. Mereka dekat dengan MNC (multinational corporation), atau TNC (transnational corporation), untuk agenda ekonomi neoliberalnya. Rezim sekarang lebih dekat ke arah ini.

Jika Amin Rais menulis banyak hal persoalan bobroknya menejemen negara dan sumber daya alam dalam buku selamatkan Indonesia, agenda mendesak bangsa (2008) maka penulis di sini ingin mengambil salah satu agenda yang tidak kalah mendesaknya yaitu pemberantasan dan pelenyapan para mafia yang berdiri terdepan di gerbong demokrasi dan disentralisasi. Para mafia tidak hanya berada di luar panggung perpolitikan, mereka adalah pemain, pelaku utama dari segala bentuk pembuatan undang-undang, sistem pemerintahan dan sebagainya. Jika di Filipina Bos, menurut Sidel (1998) berada di luar politik hanya mempengaruhi kebijakan dan menjaidkan politisi menjadi suboridnate dari kekuatan bossim maka di Indonesia bos tersebut adalah politisi kawakan. Mereka sudah banyak makan garam, keluar masuk penjarah tetap tidak gentar menjadi pengusaha dan politisi lantaran yang belum masuk sel tidak kalah buruknya dari yang sudah berpengalaman di rumahkan (dipenjarah).

Akibat dari lahirnya bandit dan negara predator ini sangat jelas terlihat jika kita konsen terhadapnya. Beberapa akibat adalah negara semakin lemah dan tidak berdaya untuk mensokong negara sebagai republik yang berorientasi welfare state atau sosial welfare sebagaimana konstitusi menyebutnya. Negara predator bisa sangat kuat, tetapi kekuatan itu bukan berpihak untuk rakyat tetapi untuk bos global dan nasional saja. Dalam berbagai kebijakan menganut model lama yaitu trickle down effect. Jika negara diuntungkan ratusan trilyun rupiah dari pemangkasan subsidi bBM dan kenaikan harga maka rakyat cukup diberikan 18 triyun dalam program BLT (Bantuan langsung tunai) atau SLT (Subsidi langsung Tunai). Hal ini berbeda dengan Mexico dan Amerika latin yang mempunyai program serupa tanpa menunggu BBM naik karena kewajiban mewujudkan kesejahteraan bukan sebagai kompensasi.

Quo Vadis Pemberantasan Mafia?
Di Indonesia ada banyak istilah yang relevan digunakan untuk melabeli para parasit negara dan masyarakat mulai dari koruptor, mafia peradilan, boss lokal, local strongman, bandit, preman, dan julukan lainnya. Mereka sangat oportunis ketika tidak menduduki kekuasaan dan sangat predatoris ketiak menjabat sebagai politisi atau pengambil kebijakan. Sebagaimana tulisan-tulisan lainnya, kaum kapitalis yang menjelma sebagai berbagai model bandit ternyata bisa survive dari berbagai rezim baik demokratik atau non-democratik, monarkhi atau republik, dan sebagainya. Inilah kesulitan yang paling besar selama ini. Sebagai contoh, demokratisasi di Indonesia yang berujung kepada meluasanya wewenang daerah dalam kerangka otoda dan desentralisasi hanya memberikan peluang sangat besar bagi para bos lokal, dan bandit mulai dari pusat, daerah, desa melakukan kongkalikong untuk menguasai sumber daya ekonomi melalui kekuasaan formal dalam pemerintahan. Sebagai contoh, partai politik harus mengucurkan dana untuk pemenangan pemilihan kepala desa agar nantinya juga akan memenangkan pemilu legislatif, pemilukada, dan pemilu presiden. Ini adalah jejaring yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh bandit politik secara sistemik.

Kebutuhan kita untuk memeranginya adalah; Pertama, kita mengidentifikasi secara sosiologi aktor-aktor yang sudah berada dalam jejaring bandit atau mafia. Kedua, kita juga petakan secara politik apakah masih ada partai politik yang bisa dijadikan parner untuk melawan mafia. Jika tidak maka unsur gerakan sosial perlu diperkuat, diberdayakan, dan dijadikan organisasi perlawanan untuk bandit desa sampai pusat. Ketiga, kita harus bergerak untuk merebut simpati massa agar tidak terkontaminasi alam pikirnya oleh kekuasaan mafia dan bisa memilih calon politisi yang kredibel atas dasar kebutuhan dan tentu saja benar-benar pro-rakyat. Terakhir, kita harus percaya kepada kekuatan sendiri. Perjuangan memang beresiko tetapi tidak ada yang tidak mungkin bahwa kita bisa mengubah keadaan buruk ini.

Akhirnya, kepercayaan kita mesti kita tumbuhkan. Pemerintah sudah membentuk KPK dan lembaga pemberantasan mafia yang dipimpin Deny Indrayana. Salah satu tugas kita adlaah meyakinkan bahwa mesin itu mampu menangkap dan melibas habis mafia dan kaum bandit berkerah putih. Kita harus mengawalnya dengan berbagai cara sambil kita juga mengawasi tingkah pola dan manufer bandit di daerah dan di desa. Kelompok anti abndit dan mafia harus ditumbuhkan di berbagai daerah spesifik atau lokal. Jika ini bisa maksimal maka rantai bandit akan diputus, Kekuatan rakyat kebanyakan yang anti bandit masih jauh lebih besar. Hanya kekuatan rakyat yang bisa menghentikan bandit, hanya dengan cara menolak memilih politisi bandit masyarakat kita akan berubah menjadi lebih baik.

Keywords: Bakrie, Bossism, kedaulatan, weak state, gengster, informal government, failed state.

Honolulu, Jan 4, 2011 (editan dari Dec 28 2010)

8 Dosa Sosial Pemerintah

5:30 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments


David Efendi

“It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart.” (Mahatma Gandhi)
Tentu pembaca akan sebagian setuju dengan pendapat bahwa menghitung dosa lebih baik dari pada menghitung-hitung pahala yang kita merasa sudah banyak melakukan. Menghitung dosa artinya kita instropeksi dan evaluasi sedangkan menghitung pahala artinya pamrih, riya, pamer dan ujungnya akan menjadikan manusia sombong dan terbuai oleh kekuatan yang ia sendiri tidak memilikinya. Lalu kenapa kita perlu berhitung dosa pemerintah? Tugas manusia adalah mengoreksi diri sendiri dan berbuat untuk sesama, jika kita tidak mengoreksi pemerintah lalu siapa yang akan mengevaluasinya? jika pemerintah salah bukankah akan membawa dampak yang besar menyangkut hajat hidup orang banyak?

Hal inilah kenapa manusia dibumi ini harus menaruh perhatian yang serius kepada pemimpinnya. Jika pemimpin baik akan dicintai rakyatnya dan jika buruk dosa sosial yang akan dihasilkannya. Ada dua hal yang harus dipahami yaitu dosa sosial, dan pemerintah. Pertama, dosa sosial (social sins, meminjam istilah Mahatmagandi) kita artikan sebagai dosa yang dilakukan orang perorang sebagai individu, kelompok, dan lembaga kekuasaan yang mempunyai dampak langsung di muka bumi atas kehidupan banyak orang baik langsung maupun tidak, baik terang atau tersembunyi. Sedangkan Pemerintah atau governmant sebagai lembaga atau isntitusi yang mengatur kehidupan komunitas tertentu dengan aturan hukum yang sudah menjadi kesepakatan umum melalui kontrak sosial atau politik. Anggota komunitas sudah emmberikan haknya kepada lembaga tersebut dan berharap mendapatkan perlindungan dan pelayanan sebagai simbiosis mutualisme  (saling menguntungkan).

Masa 32 tahun bukanlah sebentar, karena itu setapak demi setapak sepak terjang Orde Baru itu berdampak luas terhadap perilaku masyarakat secara keseluruhan. Akhirnya di dalam masyarakat terbangun sikap dan perilaku yang oleh Mahatma Gandhi disebut sebagai “dosa sosial”. Menurutnya, masyarakat terpuruk hebat karena berlangsungnya 7 (tujuh) macam “dosa sosial”, yaitu: politics without principle; wealth without work; commerce without morality; education without character; pleasure without conscience; science without humanity; dan workship without sacriifice. Apakah dalam masyarakat kita sekarang ini “dosa-dosa” sosial tersebut masih ada? Saya kira masih! Bahkan mungkin lebih merajalela. Berikut adalah 7 dosa sosial pemerintah Indonesia terutama orde cikeas yang dianalisi menurut pemikiran cemerlang seorang Mahatma Gandi yang ditulis tahun 1925 dan satu tambahan dosa sosial menurut Arun Gandi. Berikut adalah detailnya semoga menjadikan manfaat dan bukan mudhorat dari catatan singkat ini.

Pertama, Politics without Principle. Hal ini secara bebas dapat diartikan bahwa perilaku politisi yang tidak mempunyai prinsip yang memegang teguh nilai-nilai kebaikan umum, kebenaran dan kejujuran sehingga mereka semakin memperkuat pandangan negatif orang awam bahwa politik itu kotor lantaran pemainnya yang berlumpur dosa dan bukan politiknya. Orang yang mempunyai prinsip, pejabat yang memegang teguh prinsip dengan nurani maka output yang dihasilkan seharusnya progres untuk kepentingan poltiik kebangsaan yang bermartabat. Belajar prinsip, etika, atau moral pejabat tidak perlu mahal dan jauh ke Yunani.di bagian terkecil bangsa ini penuh dengan ayat-ayat moralitas dan kebajikan.
Kedua adalah Wealth Without Work artinya memperkaya diri dengan cara-cara melawan hokum dan keadilan seperti cuci uang, rentenir, koruptor dan segala jenis model penyuapan yang sudah dipraktikkan sekian lama meski dalam konteks Indonesia masih ada perdebatan apakah kebiasaan KKN diajarkan oleh colonial Belanda atau bahkan semenjak jauh sebelum belanda datang ke pulau nusantara ini. Kita bisa mempertanyakan soal rekening gendut para petinggi polri dan tentara, calon presiden dan kepala daerah yang begitu besarnya diumumkan KPU menjelang event pemilihan umum. Ketiga, Pleasure Without Conscience. Kesenangan yang minus nurani yang mengakibatkan lunturnya toleransi, hilangnya solidaritas lantaran mementingan kesenangan dan kepuasan pribadi diatas kepentingan orang banyak. Hal ini diekpresikan oleh berbagai kebijakan Negara yang tidak pro rakyat, tidak menguntungkan grassroot sehingga seolah elit politik yang panen raya capital seentara rakyat bawah menderita kematian yang mengancam.

Keempat, Knowledge without Character. Miskinnya karakter pemerintah menjadikan bangsa kaya raya ini berubah menjadi bangsa pengemis lantaran para elitnya selalu didete kapitalisme global seperti IMF dan Bank Dunia (Pramudya ATour, The new ruler of the wordl). Keunggulan pengetahuan, kepandaian hanya digunakan untuk memperpuruk keadaan bangsa seperti munculnya kelompok tekhnokrasi, meritokrasi tahun 1970-an yang hanya menjadi justifikasi dan alat legitimasi negara untuk berbuat lebih buruk. Kita lihat mafia berkeley, mafia columbus, dan sekarang kelompok baru sudah terbentuk seperti kelompok yang memainkan angka-angka kemiskinan dan membuat kebijakan yang kalap seperti orang salah minum obat atau over dosis.

Kelima, Commerce without Morality. Berdagang dengan membolehkan segala cara adalah tragedy kemanusiaan sebagaimana yang sudah dipraktekkan pengusaha hitam, kapitalis kelas kakap yang secular dalam artian membunuh moralitas dalam urusan transaksi perdagangan dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Ini lah yang disebut oleh Garret Hardin (1968) sebagai the tragedy of the common. Pemerintah yang terlalu friendly dengan kapitalis sangat memungkinkan mendatangkan tragedy tersebut dan selama ini Negara pura-pura memusuhi kapitalis tapi sebenarnya mereka itu seperti ungkapan benci tapi cinta atau ‘friendly enemy’. Keenam, Science without Humanity. Di Indonesia pernah membesarkan dewa perusak ekonomi meminjam istilah yang penulis baca dari the confusion of hit man pada saat masih kuliah di UGM seperti agen donor pinjaman international yang menjerat Negara berkembang atas nama kuasa pengetahuan, the power of knowledge telah menjadikan Negara miskin semakin miskin lantaran besarnya bunga yang harus dibayar hingga menggadaikan kekayaan alam dan bumi yang kaya raya secara murah bahkan gratis kepada kapitalis global. Pengetahuan atau ilmu tanpa nurani kemanusiaan akan menjadi mesin pembunuh paling dahsyat abad ini. Sama bahayanya jika pengetahuan tanpa agama atau sebaliknya. Jika individu hanya membnuh satu orang maka tekhnologi bisa membunuh jutaan orang dalam perang-perang dunia yang pernah terjadi baik perang dunia 1 (year) atau perang dunia 2 (year). Sederhana saja, pengetahuan yang pernah dijadikan indicator kemiskinan dan menjadikan kebijakan yang salah lantaran madzab ekonomi yang tidak berakar pada tradisi dan kearifan lokal. Praktik mafia Berkeley pada saat penguasa orde baru di atas langit (tidak hanya daun), mafia colombus atau mafia survey akhir-akhir ini yang mengukuhkan rezim kuantitatif di Indonesia. Jika kemiskinan diangkakan, ditabulasi dalam bentuk terdistorsi serta dibuat indicator siapa miskin siapa tidak oleh orang yang tidak pernah merasakan kemiskinan betapa akan menjadikan berbagai tragedy? Salah resep dan salah minum obat serta overdosis yang mematikan bagi wong cilik. ICMI, LIPI, dan lembaga-lembaga riset pelat merah bisa saja terlibat dalam rezim pengetahuan yang memblinger (menipu). Bagaimana pengetahuan obyektif bisa diciptakan? Untuk kepentingan sebasar-besarnya rakyat?
Ketujuh, Worship without Sacrifice. Dalam konteks sekarang perjuangan dalam agama sering dimaknai beragam seperti kelompok islam tertentu merasapaling ebnar dan memaksakan kelompok lain berfikir dan bertindak sebagaimana mereka berbuat dan berperilaku. Banyak orang merasa menjadi pembela tuhan meski dengan ekspresi anti ajaran agama secara berkebalikan sehingga penuh anomaly akibatnya. Kasus berbagai penyerangan kelompok Ahmadiyah, gereja, dan sebagainya adalah manifestasi dari pemahaman agama atau ibadah tapi miskin pemaknaan kemanusiaan meski dalam segala kitab suci pasti menjunjung dan memuliakan kehidupan bukan saling memusnakan. Negara seperti Indonesia yang mirip theokrasi sebab banyak mencampuri urusan agama maka seharunyalah mampu menjadi pengayom keyakinan dan kepercayaan rakyat selama hal tersebut tidak menimbulkan keresahan public. Bagi saya, makna dosa social ini bukan mewajibkan orang melakukan perang tapi menghindari hawa nafsu perang (untuk FPI dan balatentara) adalah pengorbanan yang besar sebagaimana nabi bilang, seusasi peperangan, bahwa perang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Inilah pengorbanan itu dan manusia lebih down to earth, akhirnya manusia lebih mengutamakan menghindarkan dari segala bentuk kekerasan (zuhud).

Kedelapan, Rights Without Responsibility. Dosa social ke delapan ini bukan berasal dari kata-kata gandi tapi dari anaknya namun hal ini sangat relevan dengan keadaan sekarang seperti berbagai kebijakan dan pernyataan pejabat public dan politik yang tidak menunjukkan sikap bijak dan bajik di tengah masyarakat yang tidak berpemimpin secara utuh lantaran pemimpin agama dan pemerintah tidak memenuhi kreteria sebagai pemimpin di tengah rakyat yang tergerus distrust akut. Taruhlah contoh alas an menaikkan BBM, tariff dasar listrik, pernyataan mengenai resiiko bencana penduduk pesisir pantai yang dinyatakan oleh Marzuki Ali, ketua DPR RI, oleh banyak kalangan dinilai perbuatan yang tidak bertanggung jawab meski bicara adalah hak tapi tidak seharunya hak itu untuk menyakiti korban bencana yang sudah kesusahan.
Demikian dosa-dosa yang saya lakukan, kita lakukan, pemerintah lakukan selama ini.Karena dosa pejabat pelaksana pemerintahan yang paling berat dampaknya maka selaykanya kita selalu melakukan check and balance dalam ranka menjaga agar pemerintah tidak berbuat kerusakan di muka bumi Indonesia. Jika tetap melakukannya maka rakyat yang sadar harus bergerak menghentikannya sebagaimana yang selama ini dilakukan para pemimpin kita yang mulia hati dan tindakannya seperti Mahatmagandi, Kia Dahlan, Hatta, Soekarno, Guevara, Gie,dan seterusnya.

Oct 23,2010

Negara Facebook

5:27 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

David Efendi

Facebook, seperti halnya sebuah negara besar, kini penduduknya melampaui 400 juta manusia (sangat mungkin ada yang bukan bangsa manusia, seperti binatang piaraan, dan manusia yang sudah meninggal dunia he he). Tidak hanya individu yang bergabung, tapi juga ada yang satu keluarga termasuk bayi didaftarkan di facebook. Ada juga komunitas lembaga sosial, organisasi agama bergabung dan kelompok civil society lainnya bahkan anggota dewan dan menteri juga punya facebook. Sudahkah anda menjadi friend SBY silakan di add nama lengkapnya susilo bambang yudoyono. Tapi jangan berhadap bisa chatting dalam waktu dekat lantaran sedang sibuk rapat dan menonton korban bencana alam di berbagai daerah dan hebatnya tetap bisa berplesiran ke banyak negara.

Layaknya negara yang terdiri dari presden, legislatif, dan rakyat. Facebook merupakan negara terbesar ketiga setelah India dan punya sistem administrasi yang fleksibel. Profil dalam fb seperti halnya KTP dalam negara dengan tingkat fleksibilitas super tinggi anda boleh isi atau tidak, anda bisa pakai profil foto senyum, nangis, berdiri duduk, bahkan anda taruh foto gendruwo juga boleh. Ada birokrasi dalam negara facebook, tapi tidak galak seperti petugas kecamatan saat membuat ktp musiman atau ktp menetap di Indonesia.
Facebook, mungkin lebih dari sebuah negara, tapi negara bangsa (nation-state) lantaran ada identitas yang beragam, multi etnis, agama, bahasa, dan sebagainya tapi semua boleh mengakses facebook tanpa diskriminasi dan perlakuan khusus. Brebeda dengan negara kuno yang sangat ketat dan menakutkan jika berurusan dengan birokrasi yang politis, feudal, dan hiararkhi plus oligarki. Pokoknya, facebook menjadikan anda dikenal dan mengenal tanpa batas geografi dan sekat apa saja selama terkoneksi dengan internet.
Di negara facebook, tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme alias zero kkn. Berbeda dengan negara kuno yang dihuni manusia-manusia yang silau dengan uang, rupiah, dollar dan kayu glondongan sampai rela melempar kesana-kemari angka kemiskinan dan menyalahkan alam jika ada bencana. Bencana di facebook relatif minim bahkan sampai mendekati angka nol hanya sedikit terganggu oleh para hecker yang ingin mencari keuntungan, mengundi nasib sebab di dunia nnyata mereka tidak ada tempat, tak bisa korupsi sehingga masuklah menjadi warga negara facebook dengan perilaku ‘nakalnya’ dalam rankah menyambung hidup untuk membeli koneksi internet. Harap maklum, bukankah setiap komuniats diutus setan seorang atau sekolompok makhluk jahat dan merusak. Inilah negara facebook.

Warga facebook sekarang berbondong-bondong membantu korban merapi dan mentawai serta wasior. Belum lama ini rakyat facebook juga sudah membantu membebaskan Prita, dan pejabat KPK. Kita rakyat facebook sebaiknya berkomitmen untuk menjaga planet bumi sebagai tempat dimana jaringan internet digunakan dan dikomersialkan. Kita mesti down to earth. Apapun yang terjadi, Kita jaga bersama, negara kesatuan Facebook, Republik hotspot, fakultas google, jurusan merapi!

Oct 2010

Jika Bukan Bagian Solusi, Lalu Bagian Apa?

5:25 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

David Efendi


Ada bencana ada berita dan ada masalah. Itulah hukum alam atau sunnatullah. Tapi ada juga yang mencoba-coba cari masalah?. Berdasarkan catatan radar dan seismograf pribadi saya setidaknya ada empat golongan dalam penanggulangan dan pemberitaan media seputar bencana. Kelompok pertama, adalah ahli hikmah. kedua, Penhujat yang bertopeng agama. Ketiga, Pahlawan sejati dan yang bukan-bukan. Keempat, kelompok kebanyakan tapi diam (silent majority). Berikut berita lengkapnya. Selamat menggrundelkan diri sendiri dan jangan berkelahi. Sekedar memetakan masalah, bisa jadi Ini bagian dari mencari solusi minimal untuk diri sendiri, syukur-syukur untuk negeri. Semoga tidak parah!
Pertama, adalah orang bijak. Orang bijak akan mencoba positif thinking tentang bencana yang melanda manusia. Selalu mencari ‘blessing in disguise’. Ahli hikmah mana pun yang pernah ada di bumi tentu akan menggaruk kepalanya melihat Indonesia yang tak kunjung reda dihantam badai bencana dari bumi, dari laut, dari langit dan dari penguasa. Ini adalah tragedi paling sempurna di bumi. Jika Amerika atau China, Jepang jadi Indonesia, tak akan sanggup pula mereka malampaunya. Kenapa Indonesia bisa? Kenapa bangsa Indonesia tegar? Apa rahasia dibalik gejolak api yang membakar bagagia, ketenangan, dan kesederhanaan. Jawaban ini tentu akan beragam perspektif dan saya mencoba urun rembuk di sini. Karena jika not now when, if not us who? Ahli hikmah bisa dibilang masuk ketegori solusi meski tidak manifest tapi secara psikologi sangat besar perannya.

Kedua, selain ahli hikmah juga ada ahli kutuk bermunculan seolah menjadi ahli pengamat bencana dan merasa wakil tuhan di bumi. Kelompok yang didominasi kalangan Islam fundamental dan konservatif dalam terminologi umum ini sering menyalahkan manusia, sering menganggap bencana diakibatkan manusia tidak beriman, manusia suka maksiat dan bahkan naifnya, bencana di Merapi dan Mentawai menurut mereka akibat artis yang suka mengumbar aurat: pornoaksi dan pornografi. Belum lama, FPI yang pernah diistempel premen berjubah demo di Jakarta mengharamkan bantuan dari produk pornografi versi Julia Parez. Saya tidak berani mengkategorikan, apakah kelompok penghujat manusia sebagai biang keladi bencana ini masuk solusi atau malah kacorasi. Apa ada yang tahu kelompok FPI banting tulang membantu korban bencana? saya membutuhkan datanya.

Ketiga, Kelompok superhero. Dalam hal ini ada dua macam jenis kelompok yang menjadi pahlawan beneran dan pahlawan bertopeng. Pahlawan beneran selalu melibatkan diri dalam bantuan bencana dan tidak mengutuk siapa pun kecuali mendayagunakan kemampuannya dan organisasinya untuk menolong tanpa menkibarkan berbagai umbul-umbul yang menipu. Sementara kalangan pahlawan bertopeng hanya memperbesar identitas kelompok via umbul-umbul partai dan organisasi dan hanya sedikit menolang kecuali dalam kepamrihan dan ketidakadaan strategi dan hanya membuat rumit segala urusan. Pemerintah dna partai politik masuk dalam kategori ini. Kadang kehadiran kelompok ini hanya menonton dan seolah bersimpati tapi hampa. Sebagian yang lain sibuk berwacana dan membuat kontroversi ala Marzuki Ali dan Tifatul Simbiring. Mungkin mereka merasa superhero dan paling solutif. Benerkah? begitukah? Mungkinkah mereka juga masuk solusi? bisa yes bisa no. Silakan dibincangkan.
Ada juga kelompok ‘fundamentalis politik’ yang selalu menggunakan bencana sebagai ajang melawan pemerintah, beroposisi lewat media dan sebaliknya pemegang kekuasaan mayoritas juga akan melawan dengan cara yang sama hanya pemerintah bisa menggunakan anggaran negara/rakyat untuk membantu(itung-itung pencitraan) sementara kelompok lain disini hanya menghujat pemerintah soal kelambatan mengurus korban, kegagalan kordinasi, kerumitan birokrasi dan ketidakbecusan TNI dan sebagainya. Ini apakah solusi? embuh aku juga tak mengerti nanti dituduh fitnah.

Terakhir, adalah kelompok yang diam dan menunggu. atau disebut silent majority. Ini bisa diakibatkan jarak yang jauh dan tidak ada yang mengorganisasi bantuan sehingga mereka diam dan hanya mengelus dada atau berdoa di depan layar tv menyaksikan saudaranya tertimpa kemalangan dan derita bencana yang datang tiba-tiba tanpa kabar dan berita. Detektor tsunami yang dibeli mahal, tentara yang berjaga dipantai, atau dinas kelautan  tidak berfungsi dengan baik dan menganggap bencana sebagai tamu biasa. Kelompok diam bisa termasuk ahli hikmah, bisa termasuk yang penhujat kelas kakap jarak jauh.

So far, sudah berapa yang masuk solusi dan bukan bagian bagian solusi? Anda, saya, kita, mereka? Bagian dari apa? Jika bukan bagian dari solusi lalu bagian dari apa? Masalah! Karena zaman sekarang diam saja, tidak cukup, berdoa saja belum sempurna, dan ngoceh saja di kompasiana jauh dari cukup. Lalu apa? Ayo menghimpun dana, sambil mengkritik pemerintah yang tidak jelas menggunakan dana rakyat yang melimpah, sambil membantu korban juga menegakkan kebenaran meski rasanya pahit. Untuk para penghujat, kapan tobat!
Salam,

Sedang fund rising!
Nov 3,2010

Matematika Pengungsi

5:18 PM Anak Cucu Petani , Posted in , 0 Comments

David Efendi
Beawiharta / Reuters-pengungsi-merapi-padati-stadion-maguwoharjo7
Beawiharta / Reuters-pengungsi-merapi-padati-stadion-maguwoharjo7
Jika satu orang (keluarga) di Jogja dan jateng yang tidak berada dalam zona bahaya letusan merapi membawa pulang minimal satu pengungsi ke rumahnya (atau satu keluarga), siapa mau bantu menghitung jika jumlah penduduk Yogyakarta minus pengungsi tahun sensus 2010 sebanyak 3,452,390-120,000 jadi sebanyak 3,332,390 jiwa atau kira-kira sebanyak 666,478 rumah tangga yang siap menampung 1 pengungsi/rumah (asumsi satu keluarga 5 orang) ; penduduk Jawa Tengah sebanyak 32,380,687 minus pengungsi sbanyak 200 ribu jadi penduduk yang ada di zona aman sebanyak 32,180,687 orang atau kira-kira sebanyak 6,436,137 rumah tangga yang akan siap menampung pengungsi (1 orang/rumah). Jumlah rumah tersebut jauh lebih banyak dari jumlah pengungsi. Hasilnya?  tempat pengungsian akan hanya terisi sapi dan ternak pengungsi.Ini hipotesis awalnya. Mari kita hitung secara lebih baik dan lebih ‘valid’.
Di Propinsi DI Yogyakarta jika pengungsi jumlahnya katakanlah 120 ribu maka membutuhkan rumah sebanyak 120 ribu yang siap didatangi pengungsi sementara rumah yang tersedia di seluruh propinsi Yogyakarta lebih dari 6 ratus ribu rumah secara kasar.jadi yang terpakai hanya kurang dari 20 persen dari rumah yang tersedia sehingga diambil yang terdekat dengan daerah pengungsiaan atau misalnya di jogja di Kota, kulonprogo, dan Bantul. Ini sudah cukup.

Sedangkan untuk matematika pengungsian di Jawa tengah yang jumlah penduduknya berdasarkan senses bps 2010 sebanyak 32 juta lebih hitungannya begini: Jika pengungsi di kabupaten Boyolali, Klaten, Magelang, dan lainnya dibulatkan menjadi 200 ribu maka diperlukan rumah penampung sebanyak 200 rumah sedangkan jumlah keluarga atau rumah tangga di Jawa tengah yang ada di seluruh Jawa tengah sebanyak lebih dari 6 juta rumah tangga maka jumlah ini hanya terpakai sekitar 3-4 persen saja. Tinggal pemerintah mensuplai kebutuhan pengungsi di rumah yang menampungnya.

Bahkan sebenarnya kalau matematika pengungsi ini disederhanakan tidak dihitung propinsi tapi jumlah keluarga di daereh terdekat yang siap menampung pengungsi maka barakisasi dan tendaisasi pengungsi akan tidak berlangsung lama dan hasilnya masyarakat sehat. Anggap saja pengungsi sedang ngekos dan yang membayar uang kosnya pemerintah lewat anggaran negara dan juga sumbangan masyarakat.
selain itu, sembako  dana kebutuhan pengungsi yang dirumahkan tersebut tetap ditanggung pemerintah dan bantuan sosial lainnya hanya dimasak di rumah yang mengajak pulang tadi sehingga tidak merepotkan dan membebani pihak keluarga yang membawa. Hal ini kiranya akan lebih sehat dan lebih ringan sebagai bentuk solidaritas sosial yang maksimal. Selama ini di Indonesia setiap ada bencana selalu cara berfikirnta barak dan tenda pengungsian yang selalu bermasalah dengan kesehatan, kebersihan, makanan, dan penyakit yang tersebar ke mana-mana.

Bagi saya, saatnyalah merubah paradigma barak menjadi paradigma homestay sebagaimana mahasiswa yang belajar di luar negeri biasanya mahasiswa Indonesia atau international pada umumnya tinggal di rumah penduduk setempat dengan dianggap sebagai keluarga dan belajar banyak hal dari interaksi sehari-hari. Konsep ini mungkin tidak ada salahnya jika diterapkan dalam penanganan pengungsi letusan merapi terdahsyat 100 tahun terakhir yang sudah memakan korban jiwa sebanyak 169 meninggal (data perlu divalidkan) dan korban luka dan ratusan ribu pengungsi yang sampai sekarang datanya, pengungsi jateng sebanyak; pengungsi Yogyakarta sebanyak
Gimana ya? Kalau memang kurang valid silakan dihitung ya, saya tidak good in match he he …maaf

Honolulu, Nov 6,2010

Subscribe to: Posts (Atom)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More
RSS FeedSubscribe to Our RSS feed!
Follow me!Follow Us on Twitter!
powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme