David Efendi


Gayus sebetulnya, secara tidak langsung merupakan keran awal pembuka skandal pajak sejak republik ini berdiri. Jika semua terungkap maka mentawai bisa ditukar guling jadi penjarah bagi koruptor. Kelebihan penjarah ini sederhana tapi perlu yaitu tahanan bisa melaut, menjadi nelayan dan jika apes, ya resiko tinggal di pulau rawan gempa dan tsunami. Sayang note ini sedang tidak bicara soal kebijakan penjarah atau tahanan tapi lebih sebagai penghargaan untuk gayus sebagai peniup peluit yang peluitnya masih dikantongi Pak Beye.
Kita dulu mengenal Stick dan Carrot dalam zaman edan jilid 1 OrBa, siapa yang loyal pada pemerintah dapat jabatan dan kesejahteraan dan yang tidak akan dikuburpaksakan baik kuburan hidup atau mati. Lalu pertanyaannya, sekarang apa bisa disebut zaman edan jilid 2 lantaran kelakuan pejabat tidak pernah direformasi, sama-sama hobi korupsi, sama-sama memanipulasi data, dan angka. Mungkin ada baiknya, Gayus diberikan gelar pahlawan nasional, atau pahlawan mavia pajak dan sebagainya agar merangsang bosnya Gayus untuk andil dalam meraih gelar pahlawan di hari tuanya. Sayang utopia ini agak berat sebab akan menerabas nurani, dan lagi pula anak-anak mafia pajak dan koruptor kelas berat negara ini sedang menduduki jabatan peninggalannya dan tak akan pernah sampai hati memenjarakannya apalagi sekedar memberikan gelar pahlawan sebagai sarkastisme kelas buaya.

Dua jasa gayus paling berharga bagi penegakan hukum di Indonesia perlu dipertimbangkan sebagai amal sosial dan politik Mr Gayus (penimbun) pajak ini. Pertama, Gayus secara damai dan legowo mau diajak pulang dari Singapura dan menyatakan pengakuannya sebagai penilep uang negara. Ini selain membudahkan melacak majikan Gayus yang masih sembunyi juga memudahkan tim pemberantas mafia hukum yang dipimpim Deny Indrayana. Kedua, lagi-lagi ini harus dicatat sebagai pretasi besar abad ini, bahwa Gayus yang menggunakan Wiq yang nongkrong di pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali yang tertangkap oleh fotografer Kompas, Agus Susanto,  lalu mengakui bahwa dirinya kabur ke Bali. Ini juga masukan yang sangat berherga bagi penegakan hukum di Indonesia. Dephum babak belur setelah kasus Artalita yang membangun istanah di penjarah, Kasus transaski sexs di Penjarah, dan berbagai jual beli obat terlarang. Apa ini tidak cukup menjadi pelajaran?

Tahun 2011 nanti diperkiraan akan banyak anak bangsa terbaik jadi pahlawan, selain jendral bintang lima Soeharto, Gus Dur, Mbah Marijan, dan Gayus pun akan menerima gelar sebagai pahlawan Nasional. Pertanda ini sudah muncul dalam mata uang rupiah yang mana Gayus menggantikan posisi Patimura dalam uang kertas sebesar seribu rupiah, Soeharto akan kembali menempati uang 50 ribu, dan Gus Dur bisa jadi moncul di uang seratus ribu dan Mbah Marijan karena mewakili orang lereng gunung cukup tampil sebagai uang recehan 100 atau 200 saja agar tetap dikenang wong cilik nan bajik dan bijak.

Saya juga usul jikia memungkinkan, orang yang tersebut diatas dijadikan perangko atau logo materai. Dengan dijadikannnya mbah Marijan logo di perangko maka dijamin pak Pos tidak terlambat mengirim surat dan pos bantuan baik BLT atau bantuan korban bencana alam karena jika tetap terlambat mbah Marijan akan bersabda lewat perangkonya: Roso roso, surate lan bantuane gek ndang dikekno”. Wah medeni ora?
Kembali ke Gayus yang misterius, pelariannya lebih jauh dari radius awan panas merapi tempo hari. Kehebatan ini melambangkan bahwa pengemplang pajak bisa saja sudah menetap di Singapura, Perancis, atau Yuinani sana bahkan sudah sampai ’surga’. Isyarat dari Gayus ini menjaidkan KPK, Pak Beye sebagai ‘ketua’ KPK tentu akan bekerja lebih keras dan lebih dari 36 jam sehari dalam mewujudkan mimpi rakyat: tertangkapnya koruptor dan dikemblaikan untuk kepentingan rakyat banyak terutama yang sedang mendesak yaitu keselamatan dan masa depan korban bencana alam.

Tangkap Gayus dan ribuan Gayus lainnya, berikan gelar pahlawan bagi yang nenyerahkan diri! “Itu!”, kata Mario teguh

Hi, Nov 2010

By David Efendi

“The new nation state is small but important” (J.Wilson,2010)


Negara kuat belum tentu besar, negara besar belum tentu kuat. Sebaliknya, negara kecil belum tentu lemah dan negara kecil bisa jadi kuat. Seperti iklan sabun, ‘kecil tapi hebat’. Dalam kontek dunia persilatan politik di Amerika Serikat partai demokrat begambar gajah bengkak (elephant), sementara partai republik di Amerika bersimbul keledai (donkey) yang kadang kurus tapi konon gesit (meski sering dibilang bodoh) begitu juga gajah merasa perkasa dan menampis tuduhan bahwa gajah itu lambat. Tidak cukup sampai di sini perdebatan du dunia internet antara kubu gajah dan keledai dan yang tidak memihak keduanya (independent).
Adalah Francis Fukuyama, seorang tokoh liberal yang sangat berpengaruh, menuliskan buku tipis yang diberikan judul memperkuat negara (state building) yang dikahiri dengan chapter ’small but wtrong’ yang memberikan masukan betapa negara tidak perlu memperluas (scope) jumlah pekerjaan tapi cukup memperkuat peran dasar didirikannya negara(fungsi).

Mari kita tengok betapa gemuk dan luasnya scope pemerintahan Indonesia ini. Hal ini merupakan fenomena tersendiri pemerintahan pasca reformasi terutama setelah pemilu 2004 pemerintah cenderung “menggendutkan birokrasi yang sudah gemuk” (meminjam bahasa Prof. Riswanda Imawan) dan hal ini terus berlanjut sampai sekarang tahun 2010 yang mana lembaga non struktural beranak pinak ibarat amuba membela diri dengan cepat hingga sampai 92 lembaga atau badan non struktural. Luasnya cakupan dalam berbagai bentuk komisi, badan, tim ini menjadikan tumpang tindih pekerjaan dan tidak efektif bahkan menhamburkan keuangan negara yang notabene keuangan rakyat.

Lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada. LNS bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. LNS bersifat nonstruktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah nonkementerian. Kepala LNS umumnya ditetapkan oleh presiden, tetapi LNS dapat juga dikepalai oleh menteri, bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah “dewan”, “badan”, “lembaga”, “tim”, dan lain-lain.

Kita coba evaluasi apa capaian dari banyaknya lembaga tersebut? apakah makin gesit pemerintah bergerak dan makin cepat menangkap koruptor kakap? atau sebaliknya sebab hukum bilogi bekerja jika merunut teori bahwa pemerintahan itu ibarat organ manusia (body politics) tentu akan sulit berjalan atau tidak stabil jika kepala lebih besar atau tangan lebih panjang dari bentuk ideal dan sebagainya. Jika menurut hukum Esinten, maka simple itu adalah bentuk paling sempurna.

Hal ini bisa jadi benar lantaran pemeirntahan kita makin lamban, koruptor bisa bangun istana di penjarah, bisa berlibur dan sebagainya. Banyaknya badan non struktural hanya memberatkan pekerjaan, banyak rapat, banyak pertimbangan dan sebagainya yang ujungnya kaan menjadikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan sulit mengatur dan mengurus diri sendiri dan rakyat sebagai ‘raja’ yang harus dilayani menjadi sangat terabaikan dan jauh dari kata prioritas.

Gagasan pemerintahan dan birokrasi harus kecil dalam artian simple tidak terlalu rumit menjadi pilihan sadar hari-hari kedepan. Dengan badan yang ideal, kecil dan gesit dan yang diurusin tidak terlalu banyak tapi serius dan detail maka pemerintaah akan lebiuh baik, dan tentu saja 240 juta rakyat akan jauh lebih terurus. Saya sangat yakin ini meski penjelasan ini belum memadai. Mari kita teruskan gagasan smart government is small ones.
Ide negara kecil yang gesit ini akan membuka peluang kembali bentuk federalisme atau negara yang sama sekali baru menyusul Timur Leste sehingga tanggung jawab negara dalam memakmurkan rakyatnya akan lebih cepat dan lebih baik mengingat jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dan tentu saja akan didukung oleh sumber daya manusia dan alam yang mumpuni dan berkelas international. Saya menyadari unitary state menjadi aliran utama madzab nasionalisme, tapi menolak federalisme secara membabi buta juga bukan hal yang etis mengingat tantangan ke depan tentu harus diantisipasi dari pada mengorbankan masa depan apa salahnya mulai mewacanakan dan mencari solusi cerdas bangsa. Bagi saya, nationalisme bisa dilakukan tidak hanya dengan unitary/negara kesatuan (dengan jumlah rakyat miskin besar, biaya demokrasi mahal) yang sering hanya digunakan alasan para elit untuk meminjam uang dari lembaga asing dengan bunga tinggi dan ujungnya rakyat yang harus membayar dnegan gagal panen, putus sekolah, dan kehilangan pekerjaan dan sebagainya akibat pemerintah gendut yang susah mengurus diri sendiri.

Sebagai kesimpulan, negara di era ‘responsible sovereignty’ yang mana suatu negara akecil adalah bagian dari tata dunia international yang harus berkontirbusi kepada upaya peace building sebagaimana amanah deklarasi of human right, pembukaan UUD 1945. Selain itu tiap negara harus berhasil memenuhi standar minimun pelayanan kepada warganya sehingga tidak masuk dalam kategori weak atau failed state yang menjadikan ancaman tidak hanya bagi pemerintah dan warga negara dalam negeri sendiri tapi juga bagi negara lain dalam berbagai bentuk terorisme (Baca power and responsibility karya Bruce Jones,Carlos Pascual, & Stephen John Stedman,2009). Jadi semakin besar suatu negara semakin besar tanggung jawab ekosospolnya, dan perlu dimengerti bahwa negara kecil bukan berarti lemah tapi justru enting dalam tata dunia global atau era global social contract (Kant [year], Hobbes 1561).

Oahu, Nov 9.2010

By David Efendi

Satu sayap meneriakkan pray for Indonesia, jaga republik, dan cintai alam dan satu lagi kelompok lain beriklan visit Indonesia, beli murah Indonesia, dan ambil semau anda dan nikmati surga Indonesia. Mungkin ini pembelahan yang extrim tapi seperti hukum alam yang hendak mengkutupkan masing-masing di ujung magnet positif dan negatif seperti tabiat kehidupan dimana keseimbangan terjaga antara surga-neraka, atas bawah, pahlawan-penjahat, malaikat-Iblis, dan seterusnya sampai pada kesimpulan pejabat-rakyat yang terpisah terlau jauh dan dinding yang menjulang tinggi menjadikan kisah manunggaling raja-abdi, majikan-buruh, dan wakil rakyat atau pejabat dengan rakyat menjadi hanya utopia yang berkepanjangan.
Indonesia memang penuh paradok dan ironisme bercampur miris di kanan kiri dan semua sudut tanah air terkait pemilik republik ini sebenarnya. Jika benar republik ini milik rakyat sebagai bentuk representasi kedaulatan tertinggi. Hal ini mengingatkan saya pada sebuah majalah yang diberikan oleh Prof John Wilson pada saya yang di dalamnya ada iklan Greek for sale yang menjual gugusan pulaunya pada siapa saja yang mau membelinya. Walau belum dibeli saya bisa meyakinkan bahwa Indonesia yang jumlahnya 17.500 lebih pulau sudah terjual dan beberapa sudah berada di kantor pegadaian international dalam artian hutang republik yang dibuat oleh pejabat.
Beberapa pembeli dengan harga sangat murah mendekati gratis sumber kekayaan alam negeri ini antara lain Freeport, Exxon Mobil, BRITISH PETROLEUM, BRITISH GAS INTERNATIONAL LIMITED, ANADIAN PETROLEUM INDONESIA, CONOCO INDONESIA, ENERGY EQUITY, LTD, EXXONMOBIL OIL INDONESIA, GULF INDONESIA RESOURCES, HUSKY OIL INTERNATIONAL, KALREZ PETROLEUM LTD, KUFPEC INDONESIA, LASMO RUNTU, MAERSK OIL INDONESIA, PREMIER OIL, PERMINTRACER PETROLEUM, PHILLIPS OIL COMPANY, SHELL COMPANIES IN INDONESIA, TALISMAN (ASIA), TOTAL INDONESIE E&P, UNOCAL INDONESIA, VIRGINIA INDONESIA CO (VICO), YPF MAXUS SOUTHEAST SUMATRA, PT. EPS PETROLEUM, PT. EXSPANS KALIMANTAN, PT. EXSPANS SUMATRA, PT. GARIS ASTA TUNGGAL, GOLDEN SPIKE LTD (PT.KODEL), PT. GUNAKARSA ENERGY, PT. HUMPUSS PATRAGAS, PT. INDOSPEC ASIA, PT. INSANI BINA PERKASA, IRIAN JAYA GAS & OIL CO.

Perusahaan ini mengeruk kekayaan sampai ke tulang sumsum dan anak cucu kita akan berada dalam keadaan yang snagat mengerikan jika tidak kita hentikan sekarang. Sayang, pemeirntah yang dipilih rakyat tidak serta merta memberikan dukungan dan mewujudkan kemakmuran untuk semua, desentralisasi atau otonomi daerah bukan secara otomatis diikuti keberpihakan penguasa kepada kepentingan publik dan mau berbagi kebahagiaan.

To be continued…saran saya baca kompasiana: http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-freeport/
Hi, Nov 2010

David Efendi

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. [George Orwell]
Political language… is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind. [George Orwell]

Orang sudah terbiasa mendengar term baru pasca peristiwa 9/11 yang didramatisir sedemikian kuat bahkan orang di pelosok kampung pedalaman pun familiar dengan yang namanya Osama Bin Landin (bukan Obama bin Laden), al qaidah, Jamaah Islamiyah, dan bahkan detail nama-nama target dari polisi dunia baik FBI (Federal Bureau of Investigation) atau CIA (Central Intelligence Agency) yang daerah operasinya tanpa batas dan seorang pengamat intelejen mengatakan bahwa perpanjangan tangan polisi dunia (USA) sangat beragam mulai dari tentara dan Polisi di semua negara, NGO, bahkan kini mulai tersebar ustadz yang merangkap mata-mata atau istilahnya sipil intelegen yang salah satu tugasnya adalah saling mematai satu sama lain.

Amerika karena sumber daya yang menentukan masa depannya ada diberbagai belahan bumi terutama di negera yang sedang berkembang paling ketakutan jika aksi terorisme terus berkembang, tapi disatu sisi isu terorisme penting bagi Amerika untuk menunjukkan bagi dunia bahwa USA masih tegar sebagai ‘polisi dunia’ atau dalam berbagai media mengklaim sebagai negara super power senjata militernya. Walau demikian banyak pengamat mengatakan karier Amerika sebagai polisi dunia akan tamat pada tahun 2012 atau paling akhir (jika diperpanjang) sampai 2016. Dan setelah itu keamanan dunia tetap terancam karena perlombaan senjata sudah nampak di depan mata baik nuklir yang dikembangkan Rusia, Iran, Chine, India, Korea Utara, dan Amerika Serikat sendiri. Perang dunia ketiga, dengan senjata ABC (atom, Biologi, dan Chemical) pun akan menjadi trend baru yang sangat mengancam kelangsungan hidup semua ekosistem di bumi, laut, dan udara.
Belum lama, tahun 2009, sebuah buku yang berjudul power and responsibility diluncurkan sebagai proyek pengamanan Amerika. Buku yang ditulis Bruce Jones dan teman-temannya, setebal 300 halaman, menyatakan dengan tegas bahwa format negara dan perrtanggungjawaban serta tafsir kedaualatan harus berubah. Jika dulu negara cukup berdaulat dan tidak mencapuri urusan dalam negara lain (traditional soverignity), kini harus berubah bahwa tiap negara harus memenuhi kebutuhan minimal rakyatnya baik keamanan, ekonomi, dan politik sehingga tidak menjadikan ancaman bagi negara lain karena transportasi global sudah menjamur, internet sudah terkoneksi dan bumi pun hanya sekepalan tangan besarnya alias borderless. Ancaman antar negara (global or transnational terrorisme) menjadi hal yang sangat gampang terjadi kapan dan dimana saja. Jika orang madura tidak suka Amerika, kapan saja bisa terbang ke Amerika dan melakukan bom bunuh diri dan sebagainya di negara lain atau tempat dimana orang Amerika tinggal. Kedaulatan yang bertanggung jawab (Responsible Sovereignity), diemikian disebut dalam buku tersebut, mensyaratkan setiap negara harus mempunyai kontribusi terhadap ketertiban dunia (wordl order) dengan melakukan berbagai bentuk perjanjian atau tergabung dalam tata baru sistem dunia global atau jika meminjam istilah atau konsep besar Kant dan Thomas Hobbes disebut a global social contract.

Bagaimana memulai kontrak sosial global tersebut? memang betul sudah ada united nation (PBB=Persatuan Bangsa-Bangsa), IOC (OKI=Organisasi Konferensi Islam), ada banyak lembaga international atau jaringan international seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization), Uni Eropa, G20,G9 dan sebagainya. Tapi walau demikian, kenyataannya dunia belum terasa aman lebih-lebih ketidakadilan global menyeruak yang mana negara maju bersifat ekpansif dna ekspolitatif terhadap negara mikin tekhnologi dan sumber daya manusia (developing countries). Salah satu hal yang menjadikan ketakutan global lainnya adalah masalah global warming. Perang abad ini adalah perang melawan kedaulatan alam dan hukumk ketetapannya tapi toh banyak negara maju yang tidak bergeming dan tetap melipatgandakan emisi yang dimuntahkan ke udara dan laut dan segala penjuruh. Orang juga gampang menyimpulkan bahwa PBB is nothing, karena perang Irak, Palestina, Afghanistan, Pakistan PBB sama sekali tidak bisa berbuat sebagaimana yang diharapkan para pembela perdamaian selama ini.

Jika dunia ini ibarat desa, ini penyederhanaan masalah, sebuah desa harus mempunyai kepala pemerintahan atau kepala desa/lurah, aturan main atau the rule of the game, alat penegak hukum seperti hansip atau polisi, dan tentu punya masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek hukum dan tata pemerintahan. Masyarakat butuh ketentraman, sejahtera dan makmur. Untuk mewujudkan itu mulailah dengan kontrak sosial, pada awalnya kepada desa bisa jadi ditunjuk oleh sebagian elit desa, dan lambat laun seiring proses demokratisasi yang melibatkan masyarakat sebagai pemilik desa, budaya dan nilai untuk bersama-sama menentukan kepala desa (pemimpin), aturan main, dan sebagainya. Maka mereka mengadakan pemilihan kepala desa secara langsung.

Sekarang kita tengok dunia renta kita, Kita punya PBB tapi proses penunjukan sekjend tidak melibatkan semua negara dan dalam kacamata demokrasi partisipasi sepenuhnya belum bisa dikatakan representasi dari negara bahkan ada diskriminasi sebab ada beberapa negara yang mempunyai hak veto di dalam keanggotaanya. Karena inilah, PBB selama ini berada diketiak Amerika dan negara super power lainnya. Dan akibatnya, perang-perang berkecamuk tidak dapat diredakan dnegan jalan damai karena juri-nya sendiri terlibat perang. Bagaimana Amerika mau jadi polisi kalau dia melakukan perang? jadi hansip saja Amerika tidak etis jika demikian.

Kalaupun Amerika tetap ngotot jadi polisi, bolehlah, lagi pula jabatan polisi tidak harus dipilih secara langsung. Ibarat hansip di kampung di Indonesia, cukup minta relawan dari warga dan dibelikan seragam lengkap dengan peluit dan pentungannya. Cukup sudah. Tapi kita masih butuh kepala desa, kita masih perlu lembaga pembuat undang-undang atau aturan yaitu semacam legislatif body. Karena itulah kita perlu adakan pemilu dunia yang pesertanya adalah seluruh penduduk bumi. Tiap negara atau gabungan negara bisa berkoalisi memperebutkan kursi legislatif di DPR Sedunia, dan juga bisa mengajukan calon presiden dunia atau kepala desa se-dunia. Mekanismenya sementara dibuat oleh lembaga international sebagai KPU se-dunia.

Dan kita mencoba membangun ketertiban desa global yang lebih baik….Ketika akhir tulisan ini terhenti saya teringat diskusi di kelas teori politik kelasnya prof. Wilson karena waktu dikelas saya tanyakan apakah pemilu dunia ini hanya utopia atau mimpi disiang bolong di pentas politik jagat raya yang lintang pukang dan keras beringas ini? Lalu dia menjawab, ” saya tidak sedang melucu, ini serius dan mungkin bisa dilakukan. untuk keamanan dunia Amerika saja tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa melakukan sendirian”. Karena kelas sudah berakhir pada jam 8 malam, aku mentok dalam pikiranku sendiri dan berkomat-kamit bahwa polisi dunia selama ini paling tidak tertib dan banyak pelanggaran terhadap berbagai kedaulatan hukum.

Hawaii, Nov 23,2010

By David Efendi

Pagi yang seperti biasa, dengan perasaan kangen tumpah.
Pagi ini, penuh dengan suasana ceria ketika kubuka jendela di lantai 9 yang menghadap ke gunung. Burung-burung dengan riangnya, pohon dan bungah-bungah yang berseri di lereng-lereng bukit yang tergiring dari kampusku. Ohh…indah betul pemberianNya.

Setiap pagi semangat harus dibangun. Jika kita bisa, banyaklah memberi makna pada kehidupan, banyaklah memberi damai pada kehidupan. Jika tidak bisa, tentu kita akan tetap berusaha sekecil-kecilnya. Senyum adalah wujud bahwa kta cinta kehidupan, menyayangi sesama dan mensukuri segala anugerahnya.
Dikala sedih orang tidak boleh lupa bahwa banyak kebahagiaan yang kita punya, banyak rizki yang sudah kita terima. Kesedihan hanya bagian kecil dari kehidupan dan sisasnya adalah keriangan seperti burung-burung yang ceria di sini. Mereka tidak takut ‘kelaparan’ atau kemiskinan lantaran mereka sadar alam ciptaan tuhan memberikan segala yang dibutuhkan setiap hari seumur hidup burung-burung itu.
Manusia sedikit berbeda, punya akal dan nafsu yang besar sehingga segunung emas pun tidak akan menghentikkan langkahnya mencari 2,3,4…gunung emas lainnya. Kadang dengan segala cara, they look for it with all of ways. Kadang menyerempet bahaya haram, kadang berada dalam lumpur haram tidak peduli sebab mata gampang dibutakan oleh nafsu kerakusan dunia.

Jika kita berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan berdamai dengan alam, dengan kebencian dan ketakutan. Jika kita bisa mensukuri apa yang ada tentu kita tidak akan pernah gelisah dengan apa yang tidak kita punya. Orang enggan membunuh iri hati dengki dalam dirinya dan senantiasa melestarikannya sebagai bagian kehidupannya. Orang merasa tidak ‘berdosa’ jika hatinya sedih melihat orang bahagia dan senang. Inilah tipu daya setan yang sudah ada di hati manusia semenjak cerita manusia pertama: Adam dan anak cucunya kita semua.

Bumi akan menjadi panas lantaran hati yang bergejolak, nafsu yang mengangaksa menjadikan perlombaab membangun senjata pemusna massal, nuklir, kimia dan senjata bilologi untuk memuaskan penguasa yang mengorbankan rakyat dan bumi manusia. Bumi serasa hanya miliknya dan penduduk biasa adalah pasir yang bisa ditempel dalam tembok sejarah atau ditenggelamkan dalam perut bumi kapan saja.
Manusia iri dan penguasa rakus sama buruknya. Manusia pendengki memperburuk kehidupan keluarga dan pribadinya serta sekelilingnya sementara penguasa rakus dengan nafsu jahanam akan membahayakan semua mahkluk di antara bumi dan langit, emngancam segalanya. Mereka senang mengutuk kegelapan dengan memadamkan cahaya, mereka lebih suka bumi tanpa pelangi.
Sementara aku di sini, setiap pagi, hampir setiap hari dihadiahi pelangi. Seringkali, seperti pagi ini, ia menempel tepat di jendelaku. Pertanda baik, bahwa kehidupan akan terus berputar dan walau berbeda pelangi akan menampakkan keinddahan luar biasa. mejikuhibingu.

Hawaii, bumi Barack Obama, Nov,27 2010

David Efendi, Santri kelas nol besar di UH Manoa


Salah satu dari wajah atau karakteristik penting birokrasi negara yang disinggung oleh Max Weber adalah ‘file and folder’ (Gerth & Mills,1958:197) di mana dokumen negara dirahasikan, dibagi, dan dijadikan alat control bagi Negara kepada society (masyarakat). Dokumen ini dalam batas tertentu merupakan nyawa kuasa-negara, nyawa birokrasi yang membedakan karakter dengan masyarakat yang terbuka, egaliter dan menampakkan humanism tinggi. Sementara birokrasi dalam file dan folder itu menyimpan rasa curiga, mawas, rahasia, unequal/hierarchy, diskriminasti, tertutup, dan dalam banyak hal tidak humanis. Itulah gambaran Negara kita, Negara post-kolonial yang hampir sempurna meniru dan menjiplak perilaku birokrasi ‘bapak’ kolinial Belanda.

Pembagian file dan folder sama logisnya dengan pembagian kekuasaan bagi elit dalam trias politika dalam konsep John Locke (1632 – 1704) yang disempurnakan Montesque (1689-1755) yang membagi kekuasaan dalam folder eskektif, legislative, dan yudikatif dalam rangkah selain mencegah tirani, pemusatan kekuaasaan dan ‘obesitas’ otoritas juga dimaksudkan untuk ‘check and balance’. Dalam system negara modern sekarang , ide itu diimprovisasi untuk kemudian membagi lagi kekuasaan tersebut dalam file-file yang tersebar dalam system desentralisasi/otonomi, atau lembaga non otonomi seperti auilory body yang dibentuk dalam berbagai macam badan, lembaga, yang merupakan pembantu memperkuat keberadaan folder. Namun, dalam banyak hal karena individu punya kepentingan, dan mempunyai self autonomy meski terbatas maka seringkali folder dan file tidak menjadi satu kesatuan dalam praktis bahkan bisa saling bertentangan dan menjadi tidak efektif apa yang diharapkan penguasa yang menghendaki unity of power tapi praktinya adalah penyebaran kekuatan kekuasaan (spread of power).

Birokrasi yang rumit atas nama rasionalitas dan legal formal sebagai karakter birokrasi lainnya sebagai takdir taken for granted yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinaik-turunkan sesuai keadaan masyarakat. Semua seolah baik jika tidak ada diskriminasi bagi kepentingan publik. Saying, Weber terlalu percaya pada sikap manusia bijak yang seolah tidak terpengaruh oleh vested interest pribadi dan kelompok. Banyak kenyataan menunjukkan, dibalik secret dan gagahnya birokrasi, mengidap penyakit kangker stadium 4 di mana birokrasi bisa dijualbelikan dengan konsesi ekonomi, social politik yang luar biasa. Praktik regim military-birokratik di Indonesia dipentaskan secara apik dan cantik semasa orde baru hampir 32 tahun lamanya dan sisa-sisa atau model tersebut masih berlanjut lantaran mengakar dan menyatu dalam semangat mekanisme dan logika pemerintahan.

Kerumitan atau komplikasi ‘file and folder’ itu terbukti secara nyata mamakan korban pada zamannya terutama masyarakat kelas bawah yang tetap memandang birokrasi sebagai praktik penjajahan lama yang tetap eksis dalam hasanah konon zaman pencerahan yang mengedepankan atak dari pada otot, pikiran dari pada emosional, dan hati ketimbang gengsi serta terbukanya ruang publik, diskusi, dan ruang komunikasi dalam berbagai bentuknya. Maka tidak heran, tuntutan kebebasan pers, berserikat menyeruak pasca reformasi 1998 dengan berbagai euphoria sementara ‘negara’ sebagai pusat kuasa mencoba memberikan angin segar kemerdekaan bagi warganya sekaligus member batasan dalam regulasi. Misalnya, undang-undang informasi dan komunikasi, undang-undang pers, dan sebagainya. Jadi, meski ada reformasi kebebasan sipil tapi folder dan file tetap dijadikan alat control efektif atas kebebasan warga dan di satu sisi tetap melestarikan budaya transaksi birokrasi di bawah meja dalam praktik KKN.

Dalam Negara ‘folder dan file’ pelaksana birokrasi di ujung tombak seringkali menjadi korban keganasan massa dalam berbagai praktik street level bureaucracy tapi pengambil kebijakan dan pembuat isi file dan folder tidak mersakan dampak dari buruknya system tata birokrasi selama ini. Pengambil keputusan meminta birokraqsi harus professional tapi apa yanbg diputuskan oleh decision maker justru menghasilkan konflik di bawah seperti kasus BLT, SLT, dan bantuan recovery bencana di Yogyakarta dan Aceh. Pelaksana birokrasi yang kroco, yang berhadapan langsung dengan publik mempertahankan amanah sebagai abdi Negara secara mati-matian mempertaruhkan segalanya melayani masyarakat sementara pembuat folder dan penentu isi file serta di mana harus disimpan dalam dokumen ‘komputer’ kekuasaan seringkali menjual belikan  folder dan file secara lebih murah dan korup.
Lambat laun (slowly but sure), Negara ini dibunuh oleh obesitas birokrasi yang melingkupinya. Karena birokrasi tidak netral dari poltiik maka kecenderungan distruksi sangat besar apalagi di zaman di mana liberalisasi politik sudah dilegalkan, pemilu langsung sudah dipraktikkan sebagai isyarat pertarungan siapa punya apa dan bagaimana berbagi kelicikan untuk merebut kursi kuasa yang menentukan jenis folder, nama, isi file, dan juga kewenangan untuk mendelete folder atau merevisi file—keputusan egara penting, kebijakan, uu, pp, dan sebagainya. Semua dilakukan dalam rankah akumulasi capital dan upaya mensejahterakan diri, partai, dan golongannya. Karena demokrasi, pemilu tidak gratis, maka kekuasaan harus memberikan kontribusi balik kepada pemodal, demikianlah logika rasional kekuasaan masyarakat kapitalis.

Negara yang mengalami ‘obesitas’ (kegemukan) birokrasi akan mengalami kelambanan luar biasa dalam melayani masyarakat secara umum. Keberpihakan semu, retorika, dan janji pengentasan kemiskinan hanya menjadi project temporal dan bukan jangka panjang maka yang dilakukan distribusi ‘ikan’ untuk masyarakat miskin dari pada memberikan pendidikan dan training keahlian. Kegemukan, memang disadari, tidak secara langsung membunuh Negara, tapi jutaan rakyat akan terkena dampaknya baik material maupun social-spiritual. Dampak birokratisasi dalam pembagian raskin, blt, pnpm, dan bantuan bencana sudah meluluhlanttakkan kohesi dan perekatan social selama ini—belum local wisdom yang dibantai habis oleh rasionalitas Negara yang tidak mengenal nilai kearifan di tengah masyarakat.

Terhitung, orang meninggal karena antri blt, berkelahi karena tidak dianggap miskin, dan seterusnya terjadi ketika Negara ini mempunyai sub folder 92 macam dalam bentuk badan non structural baik komisi nasional, badan, lembaga, dan sebagainya. Di era demokrasi electoral yang berkuasa tidak lebih hanya sekedar memilih dan berbagai file untuk di masukkan ke dalam masing-masing folder untuk kepentingan kaum ‘aristocrat’, kleptocrat, birokrat dan pejabat’ tanpa memandang golongan dan eselon semua akan terkena ‘laknat’.
Paling laris dalam semua panggung ‘demokrasi electoral’ Paling laris dalam semua panggung ‘demokrasi electoral’, atau ‘demokrasi prosedural’ ( Schumpeter, 1947) dan ‘poliarchy’ (Dahl,1971) di Indonesia adalah persekutuan, koalisi, atau komplotan kandidat yang berisi politisi, birokrat dan pengusaha serta berbagai tumpang tindih profesi/backround . seseorang bisa merangkap pengusaha sambil emnjadi pejabat politik (elected body), atau pengusaha bisa menjadi politisi yang duduk di kepengurusan partai atau parlemen. Mereka elit lama, cicit penguasa Orde baru yang mengalami konsolidasi dan proliferasi seiring desentralisasi diterapkan—memunculkan raja kecil atau neo-feudalisme baru. Kisah ini banyak ditulis oleh Robison (1990) dan Hadiz (2007,2010) dan proses pembajakan birokrasi substansial ini terus saja terjadi tanpa rintingan. Dua actor, menurut Niskanen (1975) , yang paling berperan dalam kontek Amerika adlaah politisi dan birokrat sementara di Indonesia antara politisi, birokrat dan pengusaha berbagi kue kekuasaan dan project ekonomi kapitalis. Walau perdebatan tentang apakah birokrat menyetir politisi dan seballiknya karena masing-masing punya keunggulan komparasi—birokrat punya atoritas dalam bentuk ‘file dan folder’ dan experts, sementara politisi punya power. Namun, keduanya ketemu dalam masing-masing kepentingan yang tidak kontras yaitu birokrat butuh penambahan pendapatan di luar gaji, dan politisi perlu untuk terpilih lagi (Niskanen, 1975.p.617-43). Tapi, kasus di Indonesia menunjukkan, birokrat punya jalan tol menjadi politisi ‘paripurna’.

Akhirnya, jika ada yang bertanya apakah ada gagasan penghadang obesitas? Saya kira kita masih relevan untuk mencoba belajar dari Ted Gabler dan David Osborn (1992) dalam reinventing government yaitu mengolahragakan pemerintah agar sehat dengan badan yang ramping gesit dan irit inilah yang kemudian kita kenal sebagai gagasan cemerlang ‘entrepreneur birokrasi’. Ide ini menyaratakan selain keahlian actor birokrat, professional, kemampuan menyetir, punya misi yang jelas,  dan bebas dari kepentingan politik tapi bekerja untuk meringankan beban birokrakrasi dan menggeser pola birokrat yang minta dilayani menjadi melayani dengan penuh dedikasi, inofasi, dan kerja nyata bukan kerja di balik meja. Saatnya membunuh ‘obesitas’, jangan di tundah sebab ini penyakit di Amerika paling bebahaya abad ini.

HI, Nov 26,2010

By David Efendi

“Ketika ketuhanan Yang Maha Esa berubah Menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Tidak ada artinya status istimewa dan khusus karena dengan demikian sempurnalah keruskaan sebuah bangsa” (Dekpendi, 2010)

Perdebatan panjang dan berliku yang dikemukakan oleh banyak ilmuwan sosial dan politik lima tahun terakhir ini berhenti pada titik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perlawanan lokal, perang antar suku, kekerasan terhadap Ahmadiyah, tawuran antar desa, geger china, dan sebagainya  beserta dampak cucu cicit konflik ikutannya semata-mata karena sebab buruknya distribusi sumber daya alam dan ekonomi yang dikuasai negara. Indonesia, sebagai negara yang pernah dijajah asing (belanda, Jepang, Inggris), menurut Schimitter & Karl (1991:)253, mempunyai kecenderungan pemusatan kekuasaan pada seorang diktatorship. Artinya menempatkan Soekarno dan Soeharto sebagai diktator pasca revolusi kemerdekaan Indonesia. Orientasi dua diktator berpengaruh ini jelas sangat berbeda jika Seokarno berorientrasi ‘wealt of nation’ dalam arti nasioanlisme yang tercermin dalam sistem perekonomian dan konstitusi UU 1945 pasal 33.
Sementara diktator Soeharto lebih beroerintasi semangat kapitalisme yang membesarkan kroni dan kapitalisme asing yang berujung pada kontrak freeport yang mengkianati nurani dan konstitusi negara. Jika, keadilan distribusi kekayaan bumi Indonesia yang berada di papua di kelola dengan baik tentu republik ini sudah berada jauh lebih baik dari sekarang, pasca reformasi dan di era desentralisasi. Dalam konteks ini saya melihat diktator Seokarno memiliki kontribusi yang kecil atas kerusakan bangsa bila dibandingkan dengan Soehato dan penggantinya. Nasionalis, meski politik yang berdarah, tetap mempunyai arti penting bagi masa depan bangsa. Artinya jika semua dikelola kapitalis asing, tentu generasi masa depan tinggal mendapat tulang belulang yang tidak bisa diharapkan akan membawa kebaikan umum.
Di era Soekarno muncul banyak pemberontakan daerah tapi saya menyangsikan jika semuanya diakibatkan oleh distribusi ekonomi yang timpang antara jawa dan luar jawa. Jika alasannya karena revivalisme antara kelompok islam dan nasionalis saya kira masuk akal mengingat ketegangan ideology dalam waktu bersamaan terjadi di banyak negara yaitu antara komunisme dengan nasionalisme, antara socialisme dengan kapitalisme dan antara diktator melawan massa , antara pemerintah monarki dengan democrasi, dan sebagainya. Dalam banyak argumen di buku sejarah disebutkan alasan ideology pada era pasca kemerdekaan sangat melimpah dan ini banyak berbeda ketika regime kapitalime orde baru yang menggunakan sistem ekonomi liberal yang kemudian mendapatkan perlawanan keras dari kelompok sosial dan agama baik di daerah atau di level nasional. Semua kemudian berujung pada tumbangnya Orde Baru. Kebetulan runtuhnya Orde baru sama persis diakibatkan oleh korupsi sebagaimana runtuhnya ‘mafia’ dagang VOC yang membawa keruntuhan belanda di Asia tenggara.

Otonomi Khusus Papua
Pemberian status istimewa ini terbukti hampa. Setelah 10 tahun reformasi, setelah 7 tahun menikmati status khusus di papua tidak banyak perubahan yang dialami rakyat papua hanya mereka sekarang punya banyak pusat pemerintahan tapi tetap miskin akses terhadap kekayaan alam. Sebagai contoh, kicauan Amein Rais dalam bukunya agenda mendesak bangsa tidak banyak dihiraukan oleh anggota DPR, MPR, dan eksekutif untuk melakukan perubahan kontrak karya dengan PT Freeport Mcmoran di Timika tersebut. Trilyunan dollar tetap mengalir ke pemilik perusahaan tambang raksasa yang mendapat hak mengelola total 50 tahun. Di waktu yang sama, rakyat papua hanya mendapatkan cipratan Dana Alokasi Khusus dan sejenis CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan yang konon kabarnya ditilep para penguasa lokal.

Jadi kalau banjir di Jakarta menenggelamkan ibu kota negara, mungkin rakyat papua akan sukur alhamdulillah karena berbagai sengsara dan pertanyaanya apakah ibu kota negara akan dipindahkan ke Papua dan rakyat papua dipindah ke Jakarta? Ini yang agak sulit di jawab. Negara ini berkantor di jakarta dan memompa sumber daya alam di daerah untuk diberikan ke negara lain dan hanya menyisahkan sedikit untuk rakyatnya yang lain tumpah ke saku penguasa.

Soal status ‘istimewa’ yang sedang panas diperdebatkan terutama status Yogyakarta. Pemerintah melalui SBY memberi signal agar gubernur Yogyakarta dipilih secara langsung mendapatkan kecaman luar biasa dari masyarakat Yogyakarta yang sedang ditimpah bencana alam. Di sisi lain, dukungan kepada sby mengalir dari berbagai partai yang memang menghendaki ‘demokrtaisasi’ secara membabi buta dan tanpa pandang bulu.
Ke depan, jika regime ‘gila’ ini terus berkuasa, maka semua daerah akan sama, tidak pandang nilai lokal, budaya, kekayaan dan sebagainya, tidak perlu lagi DAK semua DAU atau dimerdekakan sekalian dari subsidi pusat. Artinya ‘demokrasi’ versi negara ini akan melululantakkan nilai lokal dan tradisi yang berbeda di daerah. Akibatnya, perpecahan akan kembali lahir baik yang konflik berkepanjangan atau yang mengikuti kakak tertua Timur leste yang sudah merdeka. Jika Timur leste bisa, kenapa Jogyakarta dan Papua tidak? Ini kan demokrasi bung! Hak membentuk negara merdeka dilindungi oleh hukum alam dan juga hukum internasional.

Hi, Nov 29, 2010

David Efendi

“Runtuhnya Indonesia bukan karena bencana alam, tetapi lebih karena nilai pelajaran sejarah Presiden Beye yang tiarap, dan nilai pelajaran geografi Ketua DPRI Marzuki Ali yang sekarat. Inilah fakta paling gelap di negeri ini yang menggiring kepada paripurnanya kerusakan Indonesia sebagai persatuan bangsa-bangsa”

Sebelum lakon wayang kita gelar ada titipan dari ibu guru di SD Senayan berupa pengumuman nilai dua pelajaran dua siswa yang tergolong aktif tapi maaf nilainya kurang membahagiakan ibu gurunya. Berikut daftar nama dan nilainya.

Note: pejabat lainya juga kan? dan lakon selanjutnya selamat disimak dan dijiplak!
Drama cicak lawan buaya jilid dua benar-benar terjadi ketika Pak Beye mau mencaplok kekuatan kultural Yogyakarta sebagai daerah idtimewa semenjak Indonesia masih baru lahir.Pertarungan antara rejim SBY dan rakyat jogja merupakan peperangan antara kekuasaan buaya melawan legitimasi cicak. Hal ini bisa dikatakan juga bahwa perlawanan rakyat jogja adalah arus balik demokratisasi yang orisinil yang dimiliki bangsa ini melawan demokrasi liberal yang sedang menjadi trend global (Fukuyama, 2006).

Dua ekpresi bebal penguasa terjadi di republik ini hanya berselang hitungan hari atau minggu di penghujung tahun 2010 ini. Ekspresi bodoh pertama, ketika Marzuki Ali yang merupakan ketua DPR RI dari partai Demokrat–partai penguasa melontarkan statemen yang tidak ‘memanusiakan manusia’ dan cenderung blamming teh victim terhadap korban bencana gempa bumi dan tsunami di Mentawai publik emosinya tumpah ruah menhujani berbagai media untuk melawan ‘penguasa’ yang tidak memiliki kearifan dan kebijakan dalam menyikapi keadaan genting. Pada saat itu sengaja atau tidak sengaja Marzuki Ali mengatakan bahwa terkena tsunami dan gempa adalah resiko penduduk di daerah rawan bencana dan seolah mengatakan bahwa rakyat seharusnya sadar kalau daerahnya rawan bencana. Dalam keadaan darurat bencana, pernyataan ini sama sekali tidak ada makna dan semakin memperkeruh suasana yang sedih bercampur kalut. Kompasiana pun aksi goyang istana dan senayan dengan cara masing-masing dalam postingannya. Salah satu yang saya catat adalah ungkapan bahwa nilai pelajaran geografi Marzuki Ali tiarap alias jeblok. Semua orang tahu negara ini kepulauan yang dikelilingi lautan.

Ekspresi bodoh kedua nampaknya goyangannya lebih besar, mencapai 7 scalarichter dan juga menyemburkan awan panas merata di seluruh kawasan kerajaan ngajogyokarto hadinigrat atau nama formal nya Daerah Istimewa Yogyakarta yang sepanjang pemimpin menaruh simpati dan penghargaan padanya. Kenapa ‘gempa non tekhtonik’ ini lebih banyak memakan korban perasaan? Wajar karena yang mengeluarkan asap dari pusat pemerintahan yaitu presiden Indonesia yang kerap dipanggil pak Beye atau pak esbeye. Pak beye menyatakan bahwa monarkhi di yogyakarta tidak sesuai konstitusi Indonesia dan tidak boleh dilanjutkan. Ini tafsir bebas saya sebagai anak kecil yang beranjak gede. Rakyat jogja mengamuk dengan cara santun. Seorang lalu mengatakan bahwa pelajaran sejarah pak SBY sama dengan nilai geografi Marzuki Ali: Tiarap dalam lumpur.
Kedua ekspresi ‘mabok’ daratan dan lautan ini sangat ironis karena muncul dari ketua legislatif dan presiden eksekutif. Dalam waktu singat kepercayaan publik runtuh kepada demokrasi prosedural, pada lembaga legislatif dan juga pada presiden. Bagaimana tidak, ketua dewan yang selalu memipin rapat besar di dewan wakil rakyat yang disempitkan jadi dewan wakil parpol dan golongan itu menyalahkan orang yang kesusahan dan patah harapan terhempas badai bencana gempa dan tsunami. Begitu juga pernyataan SBY yang sangat melukai warga yogyakarta yang air mata dan pusaranya belum kering dari terpaan awan panas, hujan abu, dan dampak merapi lainnya. Ini negara republik, yang penguasanya sedang mabok. Orang mabuk, dalam sholat tidak bisa dijadikan imam, juga tidak boleh menjadi pemimpin maka dengan demikian kita sedang dipimpin oleh imam yang ketut tapi karena mabok dia tidak ingat bagaimana cara berwudhu.

Kesimpulan dari cerita ini bukan hanya mengajak referendum untuk jogja yang akan mengembalikan jogja kepada kedudukan yang selalu istimewa di hati rakyat. Tapi tulisan ini juga menyimpulkan bahwa kerusakan bangsa ini nyaris sempurna (meminjam istilah buya Syafii Maarif) karena korupsi berada di wilayah yang mengurus akal (depertemen pendidikan), yang mengurus hati (departemen agama) dan yang mengurus keamanan yaitu lembaga kepolisian, dan hanmpir semua departemen. Saya juga menambah kesimpulan, bahwa kerusakan parah bangsa ini bukan karena dampak bencana alam, atau karena kebodohan rakyat Indonesia tetapi lebih diakibatkan karena pemimpin eksekutif atau presiden nilai sejarahnya tiarap dan juga pemimpin lembaga eksekutif atau ketua DPR yang nilai geografinya sekarat.

Sebagai pemimpin yang sudah mengeluarkan tiga albmum Pak beye diharapkan oleh rakyatnya agar secara legowo mengakui bahwa pak beye masih perlu belajar banyak ilmu sejarah secara shahih dan benar dan juga harus senantiasa mengingatkan bahwa anak buahnya yang sedang menguasai jabatan di ketua dewan rakyat yang maaf akhir-akhir ini kurang ‘terhormat agar mulai banyak membaca buku geaografi dan juga banyak praktik lapangan. Ini penting demi tegaknya sebuah bangsa besar sebagaimana amanah pendirinya. Ini adalah kesimpulan akhir dan tidak ada diskusi lagi soal bodohnya penguasa negeri ini baik eksekutif atau legislatif titik.

Hi, Nov 2010

By David Efendi
Ujung dari salah paham-nya Pak Beye mengenai keistimewaan Yogyakarta menuai badai katulistiwa. Jutaan anak bangsa mengutuknya dengan berbagai cara. Banyak akademisi menilai Pak Beye ceroboh, dan banyak blogger menyatakan Pak Beye terlalu don’t care terhadap keragaman dan hasratnya menyala ingin berkuasa dan membangun berhala. Semua demi menutupi persoalan besar bangsa ini sekaligus ingin beralih dari gelar Bapak Album Indonesia.

Kata pepatah gaul, ‘don’t know don’t care’ ada manfaatnya saya taruh di kepala. Mengingat zaman di mana menjaga akal waras saja saja sulit apalagi bertahan menjadi pembela kebenaran. Pastu ‘zulitnya minta ampun’ atau let me say, tobat tenan!. Banyak orang miskin disantuni, tapi lebih banyak lagi orang miskin yang tidak diperhatikan lantaran kemiskinan di negeri inibersembunyi di balik pulau, bukit, gunung, gedung bertingkat dan kolong jembatan. Pemerintah yang tidak mau tahu disebut pemerintah dont care, presiden yang tidak mau mengerti disebut presiden dont care, ketua dewan yang hanya mau tahu urusan partai dan kepentingan pemodal juga disebut ketua dewan don’t care. Begitu banyak orang yang bisa berbuat itu menjadi don’t care. Aku sendiri yang setengah mati bertahan berfikir waras sudah mulai don’t care.

Sikap don’t care bisa menjalar dan bertabur ke mana-mana semacam amouba, atau sejenis hujan abu yang tertiup angin kencang merasuk dalam ruang-ruang yang sempit termasuk merasuk dalam akal sehat dan nurani kuat sekalipun. Sikap tidak mau tahu adalah sumber dari segala hukum sumber peperangan. Orang tidak mau tahu agama, akhirnya melacurkan agama, orang yang tidak mau tahu hukum negara akhirnya menyerempet hak orang lain bahkan terang-terangan menjadi maling republik. Orang yang tidak mau tahu perbedaan pendapat akhirnya nekad membabat nyawa dan masa depan sesama. Termasuk, orang yang tidak mau tahu keunikan sejarah dan budaya akhirnya ingin melumat dan meluluhlantakkan yang istimewa. Inilah jalan cerita, menuju patahan-patahan republik. Setelah Timur Leste lalu apa lagi?

Jika manusia Indonesia ini tidak pernah mau tahu apa arti pancasila, apa arti kemerdekaan, apa arti agama, apa arti gotong royong, apa arti kerajaan dan apa arti kemanusiaan, tentu Indonesia sudah berada di musium sejarah atau  bahkan hilang ditelan masa. Kita perlu peduli sebisa kita dan semampu kita. Jikla tidak bisa peduli kepada hal besar pedulikan pada yang kecil. Walau yang kecil tidak bernilai miliaran rupiah yang kecil tidak kalah mulai dari yang besar. Jika tidak bisa berbuat kebaikan kepada yang genap berbuatlah kebajikan kepada yang ganjil yang miskin yang papa perlu ditolong jangan di sia-sia karena kepada merekalah doa-doa kita tunutkan. Tanpa doa mereka doa kita tiada pernah singgah di langit. (paragraf ini kayak budayawan asal mana gitu ya).
Kembali, naasnya bangsa ini jika punya presiden dont care, punya wakil rakyat dont care dan punya pejabat yang hanya care kepada dirinya dan tidak care terhadap yang lemah.Naasnya anak bangsa ini kalau diwariskan hutang besar dan digadiakannya akal sehat dan kekayaan bumi Indonesia. Pemimpin yang dont care adalah pemuja berhala modern yaitu tuhan kapitalisme, tuhan jual beli yang merugikan rakyat sebagaimana praktik pemerintah Indonesia semenjak orde baru sampai ‘orde yang paling baru ini’ (Iwan Fals). Kita masih dipimpin oleh penguasa dan pemimpin yang don’t care.

Jika Presiden tidak peduli pada nasib 40 juta anak bangsa miskin dan hanya peduli pada urusan membangun citra diri dan keluarga maka bencana akan terus mengembara di bumi nusantara. Jika negara don’t care sama sekali, jika rakyat sudah dont’ care, apa ada yang masih diperbincangkan? Banyak  juru bicara sibuk merevisi dan membela pernyataan presiden yang kalap. Aku sendiri hanya bisa berucap dari balik bukit tentang apa yang jubir katakan dan presiden umpatkan hanya berucap, ” Pak Beye, I don’t Care”.

Hi, Dec,1, 2010

David Efendi, Tukang Kompor Swasta

Hasil survey di Asia antara tahun 2001-2005 menunjukkan: “…kepercayaan publik bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik turun dari 64% menjadi 51%, angka kepuasan terhadap demokrasi anjlok dari 51% menjadi 39% dan di Afrika kepercayaan publik bahwa pemerintah demokrasi bisa mengontrol korupsi turun dari 64% menjadi 36%”. (The Asian Barometer, 2001-2; The Afro Barometer, 2007).

Elit penguasa Indonesia sedang ‘menikmati’ dan ‘menuhankan’ insentif demokrasi liberal 10 tahun pemerintahan pasca reformasi. Mereka sedang berbisnis seperti biasa, mengeluarkan modal untuk pemilu dan memenangkannya lalu menjadi pejabat dengan segala gemerlap fasilitas dan otoritas baik untuk memeras atau untuk menindas, baik atas nama rakyat atau atas nama bukan rakyat, semua bisa terjadi dalam buaian demokrasi. Demokrasi lalu menjadi biadab dan tidak beradab. Mengaku democratic state di mulut dan di media tapi authoritarian dalam kebijakan dan praktik.

Dalam cerita ‘Maling Republik’ tersurat bahwa bangsa ini terpuruk setelah menganut demokrasi semenjak Orde Baru sampai Orde ‘Selebritis’ Yudhoyono. Keterpurukan mental pejabat dan penguasa yang mewujud dalam predatory state dan birokrasi rente. Predatory State mengacu pada Larry Diamond (2008), Robison (1978), Hadiz (2007), Kuniyo Yushihara (1988) sebagai fenomena dimana pemegang kekuasaan negara melakukan penyimpangan kekuasaan untuk membangun imperium ekonomi bagi keluarga dan komplotannya. Negera dalam hal ini sangat buruk wajahnya, meski sebanarnya diperankan oleh aktor-nya. Sedangkan birokrasi rente menjadi fenomena dimana negara yang merdeka dari penjajahan memperkuat sistem birokrasi dengan komplikasi luar biasa yang melahirkan ‘mental menerabas’ dalam praktis sehari-hari yang berupa penyuapan, dan bentuk KKN lainnya.

Karena itulah demokrasi tidak bisa dipercaya sebagai sistem terbaik tanpa aktor yang sebanding bahkan beberapa orang menyimpulkan bahwa demokrasi adalah the best from the worst yaitu sistem pemerintahan yang terbaik dari sekumpulan sistem yang terburuk. Demokrasi bisa eksis dan dijadikan label negara tapi praktiknya bisa lebih monarkhi, bisa juga lebih mendekati regime diktator sebagaimana Indonesia mengalami masa-masa jahilayah kekuasaan era orde baru selama 32 tahun (1965-1998) dan pengalaman itu masih sedikita banyak eksis dalam sejarah indonesia pasca reformasi. PR agenda reformasi sudah dilupakan. Praktis, agenda sekarang adalah bagaimana memenangkan pemilu 2014, dan pilkada di daerah. Selain itu, semua program pemerintah adalah untuk menopang pemenangan pemilu dan kejayaan kelompok dari pada mengentaskan kemiskinan absolut, mencegah munculnya kemiskinan baru, dan sebagainya.
Konsentrasi pada pemilu, konsentrasi pada pertumbuhan ekonomi makro, dan pengurangan subsidi bagi keluarga miskin dan sangat miskin adalah bentuk dari praktik negara liberal yang diterapkan dalam negara sedang berkembang dengan menggunakan label demokrasi. Demokrasi model seperti ini dikenal sebagai demokrasi liberal yang sering kali mengancam kepentingan rakyat dan kedaulatannya sebagai pemilik republik (popular sovereignty). Jika konsisten negara ini berbentuk republik maka keterlibatan rakyat adalah hal mutlak. Sayang, repesentasi rakyat hasil pemilu jauh dari harapan dan cita-cita rakyatnya. Jadi, pemilu sebagai instrumen demokrasi liberal atau prosedural belum menjawan persoalan kritis kondisi rakyat secara luas.

Jadi, rakyat dalam sistem demokrasi liberal justru mengalami marginalisasi, subordinasi negara yang luar biasa sebab alokasi modal dan sumber daya alam sangat ditentukan penguasa dan sangat sedikit dipengaruhi oleh kelompok civil society apalagi ordinary people yang paling menderita di tengah krisis dan hari-hari biasa.Rakyat berdaluatn hanya dalam konstitusi, dan secara praktis aktor yang menggunakan instrumen demokrasi liberal sebenarnya yang menikmati kedaulatan atas monopoli sumber daya dan kekayaan bangsa.
Salah satu contoh mengenai konflik antara dua kedalautan yaitu kedaulatan rakyat dan kedaualatan demokrasi liberal adalah kasus mencuatnya isu penghentian keistimiewaan daerah Yogyakarta akhir-akhir ini. Keisitimewaan Yogyakarta sendiri, selain dilegitimasi oleh sejarah, juga diterima oleh akal sehat rakyat Yogyakarta. Sebagai bukti yogyakarta berdaulat adalah rakyat yang tidak pernah terusik oleh status istimewa dengan gubernur berasal dari keluarga sultan. Tidak ada hak rakyat tercederai dan rakyat bisa mengadu, raja bisa mengeluh dan berbagi dalam pisowanan ageng atau dalam rapat-rapat formal pemerintahan daerah. Lalu, demokrasi yang kebablasan sebagaimana yang dibanggakan penguasa republik akan sulit menerima nalar pemikiran rakyat Yogyakarta.
Dalam kasus Yogyakarta, kata Istimewa hanya wujud penghargaan sejarah dan kearifan lokal. Tidak pernah berkonfrontasi atau bertentangan dengan demokrasi yang santun, demokrasi ketimuran ala Soekarno dan semua ini karena punya akar kuat dalam keseharaian masyarakat. Sementara demokrasi liberal adalah tanaman cangkokan yang sering kali mudah terkena penyakit dan hama. Tapi, banyak orang mengagungkannya.

Akibatnya, perebutan kedaulatan rakyat melawan democrat liberal akan terus berlangsung. Rakyat bersenjatakan modal sosial dan paguyuban serta people power-nya sementara democrat liberal menggunakan senjata hukum dan militer dalam operasi sunyi atau operasi kasat mata. Di negara liberal, tidak pernah terbukti militer berpihak kepada rakyat tapi lebih menyamar sebagai alat perlindungan yang notabene hanya memproteksi penguasa sebagai bos-nya dan sebagai alat kontrol negara atas ‘ancaman’ rakyatnya. Negara menjadi monster leviathan, menjadi pelaku kekerasan dengan dalih ketertiban umum. Teoritisasi ini bisa ditemukan di pemikiran negara Thomas Hobbes, Weber, dan juga yang paling kontemporer kelompok neo-weberian Theda Skocpol, bahkan pemikir liberal Fukuyama (2004) yang menekan pada pentingnya negara (state heavy) memperkuat peran dalam relasinya dengan  rakyatnya (society).
Praktik pemerintahan yang menganut ‘big government, small society’ atau ’strong state, weak society’ sering kita temukan tidak hanya dalam negara-negara post kolonialis dan sosialis tetapi juga masih menjamur di negara liberal. Di negara liberal peran pemerintah yang terlalu besar akan dimusihi rakyatnya begitu juga di negara post kolonialis. Perbedaannya di negara post kolonialis, penguasa biasanya diktattor dengan didukung alat militer yang ‘ganas’. Peran negara menguat dan mengempis seiring pertumbuhan ekonominya. Negara seperti Amerika, singapura, dan Malsysia peran negara nampak berkurang tapi sebenarnya, dalam beberapa hal, sangat kuat. Misalnya, perekonomian, dan kebijakan perang/security.

Kasus Indonesia sedikit berbeda, negara sangat kuat dalam mengurus politik dan ekonomi. Tetapi perekonomian yang diperjuangkan pemerintah bukan untuk berbagi kesejahteraan dalam janka waktu panjang. Selain temporer, keberpihakan pemerintah justru kepada pemilik kapital dan investor asing. Di sinilah pro-neoliberal pemerintah terlihat yang didukung undang-undang PMA. Dengan kata lain, negara melakukan pelemahan kedaulauatn rakyat atas bumi dan kekayaan repubilik (dalam negara republik, pemilik negara adalah rakyat). jadi, negara mengkebiri kedaulatan rakyat atas nama demokrasi liberal dan keterbukaan pasar. Akibatnya, yang miskin semakin jatuh miskin, yang miskin sedang jatuh ke miskin absolut. Dalam waktu bersamaan, penguasa dan pengusaha minum teh bersama di hotel berbintang sambil membaca koran tentang naiknya saham, investasi, dan suku bunga bank.
Sebagai kesimpulanya, atas nama demokrasi, penguasa bisa saja melumpuhkan sendi-sendi demokrasi. Demokrasi bisa membuat apa saja bisa terjadi sebab demokrasi hanya butuh legalitas, hukum yang dibuat dengan cara dagang sapi atau dagang babi di parlemen atau di kedai-kedai demokrasi ala ‘mafiaso’. Terakhir, kita dihadapkan dua pilihan yaitu memilih menjaga kedaulatan rakyat yang berakar sejarah terbentuknya republic dan berorientasi kesejahteraan umum atau mempertahankan demokrasi liberal secara membabi buta di mana loyalitas tertinggi dipersembahkan untuk pemodal dan investor asing serta menjadi subordinat para pengusaha dalam negeri dan penguasa besar kelas dunia: World Bank, ADB, IMF, USA, Australia, dan seterusnya. Sehingga kalau boleh dibilang, apa yang dilakukan Sultan Jogjakarta adalah bagian dari daulat rakyat dan sejarah, sedangkan hasrat pusat menggebyah uyah daerah istimewa adalah bagian dari daulat demokrasi liberal yang mana di dalamnya berisi mafia pengusaha dan mafia setan kapitalisme.
Note: Judul asli tulisan ini sangat serius lalu diubah agar tidak serius tapi kok masih serius ya.

Hi, at the last of 2010

By David Efendi, Pekerja Perusahaan ‘Kompor’ Swasta

banjir bandang ana ngendi-endi gunung njeblug tan anjarwani,
tan angimpeni gehtinge kepathi-pati marang pandhita
kang oleh pati geni marga wedi kapiyak wadine sapa sira sing sayekti

Gambaran paradoksal negeri ‘zamrud katulistiwa’ yang sedang mengarah kepada kegagalan negara sangat apik digambarkan dalam ramalan jaya baya beberapa ratus tahun lalu. Jayabaya menggambarkan kontradiksi dan ironisme dalam sajak-sajak yang menusuk, menjadikan mawas dalam tembang zaman edan. Peramal legendaris ini memberikan angin segar bagi yang tidak edan dan senantiasa waspada ditempatkan sebagai manusia yang paling beruntung. Hari ini, khususnya pejabat dan penikmat insentif dunia, menjaga tetap waras saja akan sangat sulit apalagi menularkan kewarasan.

wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil
sing ora abisa maling digethingi sing pinter duraka dadi kanca
wong bener sangsaya thenger-thenger
wong salah sangsaya bungah akeh bandha musna tan karuan larine
akeh pangkat lan drajat padha minggat tan karuan sebabe
(bait terakhir ramalan Jayabaya, year)
Apa yang ditulis Jayabaya sudah terbukti dan sedang dipraktikkan sejarah manusia Indonesia. Bumi berguncah dan penguasa tetap dalam keadaan lena. Penegakan hukum hanya berlaku kepada rakyat kecil dan gayus serta bos-nya Gayus tidak tersentuh. Koruptor banyak teman sementara orang jujur tergadaikan dengan kejahiliyahan modern. Mentalitas pemimpin dari pengabdian kepada rakyat bergeser menjadi siapa cepat dia dapat, siapa yang pintar bermain akan mendapatkan yang besar dari roti perekonomian Indonesia.
Kita bisa saksikan, ketika 40 juta rakyat di bawah garis kemikinan, dan puluhan juta lainnya sedang terancam masuk dalam jurang kemiskinan. Kebijakan pemerntah belum mengarah untuk menolongnya bahkan berbelok arah ke haluan lain yang menjauhi rakyat. Rakyat yang bertahan hidup sejatinya sedang menolong negara tapi negara memberlakukan prinsip ditulong mentong artinya negara melakukan pembiaran kepada rakyatnya yang dihempas badai bencana dan krisis yang beratnya se-gunung bromo dan panasnya seperti sengatan awan panas merapi, merasuk sampai ke tulang. Itulah rasanya kemiskinan.

Sayang sejuta sayang, penguasa tetap dimabukkan jabatan, pergi ke luar negeri hendak belajar kitab etika, sementara TKI ditelantarkan, rakyat dibiarkan nestapa dihancurkan masa depannya, dihina derajatnya di belahan bumi arab, atau malaysia sama saja. Agama sudah musnah hanya jadi perhiasan, Kota arab kota nabi tapi generasinya tidak lagi mengikutinya perbudakan terjadi di negara yang mengklaim paling islam di Arab dan di Malaysia begitu juga di Indonesia. Zaman akhir, tanda kiamat sudah dekat.

pancen wolak-waliking jaman amenangi jaman edan
ora edan ora kumanan
sing waras padha nggagas
wong tani padha ditaleni
wong dora padha ura-ura beja-bejane sing lali,
isih beja kang eling lan waspadha


Tapi, orang tetap enggan bertobat apalagi para pejabat. Tuhan sudah mati dalam bathin meski menyalah dalam properti rumah dan santunan anak yatim. Hasil korupsi dan nepotisme dijadikan alat pencuci harta walau sejatinya itu sangat hina di mata tuhan siapa saja. Mereka percaya pada gelar dan simbul Haji tapi tidak mengerti esensi agama sebenarnya. Ilang dalan, ilang kewarasan.

ratu ora netepi janji musna kuwasa lan prabawane
akeh omah ndhuwur kuda
wong padha mangan wong
kayu gligan lan wesi hiya padha doyan dirasa enak kaya roti bolu
yen wengi padha ora bisa turu

Hi, Dec, 3. 2010

By David Efendi, Tukang Kompor Swasta

Mungkin ada baiknya saya postingkan perbuatan iseng saya. Walau terlambat mungkin ada sedikit makna tersirat dan tersurat di sini. Survey ‘iseng; ini dilakukan sejak tanggal 30 Okt-3 Nov 2010 di dunia maya. Survey ini bertujuang untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Indonesia pengguna internet  terhadap pernyataan Marzuki Ali (MA) yang tidak simpati kepada korban bencana alam baik di kawasan Merapi dan Mentawai. Survey hanya dilakukan di Internet dengan memasang link di Facebook dan kompasiana tanpa mengenal siapa responden atau secara acak. Sebanyak 289 orang menjawab kuisoner sebagaimana berikut kami sajikan:

1. Tahukan anda penyataan ketua DPR marzuki Ali tentang korban bencana alam di Mentawai,Indonesia? Jika Tahu silakan dituliskan.
Dari 286 responden sebanyak 95,9% atau sebanyak 94 orang menyatakan tahu soal pernyataan MA yang secara umum dimaknai sebagai pernytataan yang tidak simpati terhadap korban bencana tsunami Mentawai. Hanya 5 orang atau 5,1% yang menyatakan tidak tahu pasti asal muassal penyataan lalu berusaha mencari tahu.
Ada 26 responden yang menuliskan pernyataan MA dengan rata-rata mendekati sempurna apa yang disampaikan MA terkait korban gempa-tsunami di Mentawai dengan diikuti sedikit nada emosional. Salah satu responden misalnya menuliskan pernyataan MA: “Mentawai kan jauh. Itu konsekuensi kita tinggal di pulaulah. Siapa pun yang takut kena ombak jangan tinggal di pinggir pantai. Sekarang kalau tinggal di Mentawai ada peringatan dini dua jam sebelumnya, sempat nggak meninggalkan pulau? Kalau tahu berisiko pindah sajalah, “Kalau rentan dengan tsunami dicarikanlah tempat. Banyak kok di daratan.”

2. Setujukah Anda jika pernyataan tersebut tidak etis, tidak sopan,naif dan tidak menunjukkan sosok ketua DPR RI yang seharusnya berkata yang bijaksana.
Sebanyak 86,9% responden menyatakan sangat setuju bahwa pernaytaan tersebut tidak etis dan sebanyak 6,1% menyatakan setuju. Dan 6,1 % menyatakan sangat tidak setuju jika pernytataan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran nilai etis. Dan 1% responden memilih tidak tahu sebagai optionnya.
Dati sini kit abaca bahwa standar etika dan moralitas nampak kuat di masyarakat dan pernytaaan tidak empati akan sangat menyakiti bagi kalangan masyarakat agamis yang ada di desa/rural area bahkan di perkotaan juga sama.

3. Setujukah Anda apabila perbuatan ini dikategorikan sebagai tindakan melanggar etika anggota dewan wakil rakyat dan dapat dilaporkan kepada dewan kehormatan DPR RI
Memperkuat argument dan analisis di pertanyaan kedua, dari survey mendapatkan angka yang mengejutkan yaitu sebanyak 87,9% responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 8,1% setuju jika pernyataan MA diketegorikan pelanngaran etika sebagai anggota/ketua DPR RI. Selain itu yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3% dan tidak tahu sebanyak 1 %.

4. Setujukah anda jika Marzuki Ali harus mundur dari ketua DPR dan anggota DPR RI? Jika setuju atau tidak mengapa?
Ketika pertanyaan ini diajukan sebanyak 80,6 % sangat setuju dan 15,3% setuju jika MA harus mundur dari jabatan sebagai ketua DPR RI dan hanya sebesar 4,1% tidak setuju. Sebanyak 49 responden memberikan alasan mengapa harus mundur sebagaimana ringkasan alasan tersebut di bawah ini yaitu antara lain; sangat tidak bermoral, pemimpin yang sangat mendolimi dan ”mengutuk” rakyatnya sendiri, tidak bisa menjadi pemimpin yang menjadi suara rakyat, tidak pantas seorang ketua DPR yg merupakan wakil rakyat seluruh indonesia membuat statement yang terkesan tidak peduli dengan rakyat yang sedang tertima bencana, sikap angkuh & merasa rakyat harus melayani DPR bukan sebaliknya, Kata-kata yang dilontarkan mencerminkan sifat kekanak-kanakan.

5. Apa yang harus dilakukan SBY selaku dewan pembina PD dan presiden melihat perilaku ketua DPR RI yang cenderung menyelahkan korban bencana alam tersebut?
Sebanyak 60,6 % setuju jika SBY harus meminta MA mundur dari jabatan sebagai ketua DPR RI. Sebanyak 48,5% berharap SBY bisa memaksa MA untuk meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia dan sebesar 29,3 % setuju agar SBY memecat MA dari partai Demokrat. Sisanya menjawab tidak tahu 2%.
Publik nampaknya masih berharap bahwa SBY bisa tegas dalam kepemimpinannya tapi harapan-harapan public kalah dengan kepentingan kelompok partai dan pebisnis sehingga legitimasi SBY akan semakin mongering di mata public.

6. Setujukah anda jika 100 % gaji DPR RI, Menteri dan presiden bulan ini diserahkan untuk membantu korban bencana alam di Wasior, Merapi dan Mentawai?
Ini pertanyaan tambahan, hasilnya 87,6% setuju 100% gaji satu bulan anggota dan pimpinan DPR RI termasuk MA disalurkan ke korban bencana alam. Hanya 9,3% yang tidak setuju dan 3,1 % menyatakan tidak tahu menahu.
7. Setujukah anda bahwa Marzuki Ali hanya memperkeruh suasana dan tidak memberikan solusi yang jelas?
Luar biasa, 98 % responden menyatakan setuju bahwa MA tidak memberikan solusi apa-apa hanya memperkeruh keadaan ditengah agenda penyelamatan manusia dari bencana. Wacana serupa tidak tepat sasaran dan waktu yang tidak tepat. Sebanyak masing-masing 1% yang menyatakan tidak setuju dan tidak tahu.
8. Apa yang harus dilakukan anggota dewan dan Badan Kehormatan DPR RI menyikapi pernyataan Marzuki ALi?
9. Setujukah anda jika status dalam facebook anda diganti menjadi gerakan “solidaritas untuk korban bencana turunkan marzuki Ali”?
Kesimpulan
Survey ini walau terkesan tidak serius tapi mempunyai beberapa lesson learn antara lain bahwa masyarakat pengguna internet banyak yang memantau berita seputar politik wacana yang dilakukan oleh elit sehingga tidak bisa kita gebyah uyah bahwa masyarakat internet itu apolitik bahkan sebaliknya hal ini bisa dilihat dari antusiasme public menulis opini diberbagai blog, kompasiana salah satunya dan berbegai komentar pembaca di surat kabar online.
Note: Saya akan senang jika ada yang mau berbagi analisis cerdasnya, sebab saya tidak ahli dalam analisis, maklum masih belajar. Thanks :P)
Oahu, Oct 26,2010

David Efendi

Terminologi “bangsa”, sampai sekarang belum habis diperdebatkan. Pasang surut, muncul dan terbenamnya sebuah bangsa tentu bukan hal yang sama sekali baru. Banyak ilmuwan menemukan teori bangsa dan nationalism yang jika disebutkan mulai dari J. A Amstrong, Jhon Breuilly, Anthony Smith, Hobsbawn, Ernest Gellner, P. Chatterjee, Ernast Renan, Ben Anderson, Roeder, Adam Smith, Arendt, Charles Tilly, Fukuyama, dan sebagainya. Bangsa, mungkin mengikuti hukum energi yaitu tidak dapat dimusnahkan tetapi bisa berubah bentuk. Kelompok yang kontra terhadap ide rasial dan kebangsaan berargumen bahwa ide ras dan bangsa adalah ide manusia yang menghalalkan perang dan diksriminasi. Tapi, dunia sudah terbentuk dalam sekat bangsa-bangsa. Ide kebangsaan pun merata ada di otak sebagian besar manusia di bumi. Ada juga terpaksa bergabung menjadi identitas tertentu, lantaran tidak ada pilihan untuk keluar dari komunitas imaginernya. Indonesia sendiri, memang betul, merupakan ‘bangsa yang belum selesai membayangkan’, atau menurut saya Indonesia adalah bangsa yang kekayaannya tidak habis dijarah dan dikorupsi?.

Penjarahan dan Korupsi
Jika semua anak bangsa pandai berhitung maka penjarahan tahun 1997-8 pada saat reformasi yang dikarenakan repotnasi itu terlalu sedikit bila dibandingkan dengan kekayaan alam bumi nusantara ini yang dieksploitasi asing, perushaaan multinasional yang mengantongi izin merusak bumi baik di sektor kehutanan, tambang, batubara, emas, dan uranium. Mulai dari sabang sampai merauke, mulai dari ujung pulau besar sampai ujung pulau-pulau tidak bertuan. Sementara, negara ini melakukan pembiaran terhadap koruptor laknatullah yang terus saja menggerogoti bangsa dengan jumlah trilyuna rupiah. Tidak ada usaha serius menangani Gayus dan century, tidak ada nyali untuk menyeleamatkan bangsa yang remuk redam dijarah koruptor dari segala penjuru. Pertanyaan kemudian betulkan bangsa ini tidak habis dijarah dan digarong?
Tentu saja alam punya keterbatasan, tapi alam juga punya kedaulatan sehingga tidak bisa dianiayah terus menerus suatu ketika akan menjelma dan meluluhlantakkan bangsa. Bencana alam yang beruntun dan massife bisa membubarkan kesatuan bangsa.

Indonesia konon sekarang sudah memasuki zaman demokrasi liberal (untuk membedakan dengan demokrasi terpimpinnya Sukarno dan demokrasi autoritarian-nya Suharto) di mana demokrasi sangat ditentukan berjalannya pemilu dari pusat sampai desa. Semua pejabat merasa menikmati kekuasaannya atas legitimasi langsung dari rakyat. Paradok terjadi manakalah peserta pemilu adalah ‘gengster’, mafia, gerombolan elit lama penguasa ekonomi bangsa. Mereka pernah menikmati konsesi ekonomi dalam zaman Orde Baru dan eksis di zaman demokrasi liberal. Sehingga demokrasi liberal diartikan sebagai demokrasi yang tidak mengenal siapa pahlawan dan penjahat, semua ditentukan modal dan dukungan suara dalam pemilu. Inilah yang disebut demokrasi kafir oleh kelompok islam yang saya tahu.

Demokrasi dibajak kaum kapitalis lokal, nasional dan transnational. Mereka bekerjasama dengan berbagai cara untuk tetap mengendalikan perekonomian dan nasib hidup ornag banyak. Atas nama desentralisasi mereka menjual murah produk dan kekayaan daerah. Semakin loyal kepada daerah kepada pusat dan multinasional kapitalist semakin cepat kaya seorang kepala daerah dan juga ada jaminan akan terpilih kembali dengan memanipulasi massa, dukungan, dan juga proses. Inilah demokrasi kapitalis. Kehadirannya menyebabkan kesenjangan semakin lebar antara kaya dan miskin, sangat miskin.

Di zaman demokrasi sekarang, gelar pendidikan, tingkat nasionalisme, agama, status sosial tidak secara otomatis akan menjauhi sifat rakus dan korup. Banyak doktor terjebak korupsi, begitu juga status Haji atau tokoh masyarakat. Saya mengusulkan, agar nasionalisme diartiulangkan, dimaknai secara actual. Nasionalisme diartikan sebagai kesungguhan seseorang untuk menjauhi sikap rakus dan korup. Jika tidak, mereka digolongan anti-nasionalisme, kontra revolusi, atau semacamnya. Hukumannya sangat berat: Ditembak ditempat atau ditenggelamkan di laut selatan.

Begitu usualan saya. Moga menggerteak dan menggugat!

By David Efendii

Anggaran pemilu Presiden dan Gubernur sangat besar bila dibandingkan dengan biaya hidup rakyat kecil, atau bila dibandingkan biaya pemilihan perdana menteri melalau parlemen. Hitungan matematikanya begitu jika kita percaya pada matematika. Pemilu langsung sendiri tidak lebih dari matematika politik, siapa punya banyak uang tentu akan berpeluang lebih besar. Ini ilmu pasti zaman demokrasi liberal.

Judul tulisan ini punya dua makna yaitu makna kalimat sesuangguhnya atau makna yang tersirat. Makna berdasarkan kalimat seperti tersebut diatas semata-mata untuk penghematan dan efisiensi pengeluaran negara disektor politik yang tidak berkorelasi langsung terhadap kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan kualitas hidup rakyat kebanyakan. BLT yang pernah diterapkan harusnya menjadi perhatian bagaimana tanggung jawab negara, tidak hanya memberi infak kepada rakyatnya tetapi berhutang budi untuk terus memberdayakan sampai rakyat itu bisa mengurus diri sendiri dan mendorong sesama untuk lebih kuat.
Makna kedua dari pernyataan tidak butuh presiden dan gubernur adalah ketika presiden dan gubernur mengkhianati amanah, memperlambat proses mensejahterakan rakyat dan membangun negara kuat. Jika pemimpin yang dihasilkan tidak pro rakyat maka kita tidak butuh presiden dan gubernur. Mungkin cukup perdana menteri dan bupati/walikota yang secara langsung dan dekat berhubungan dengan rakyat. Selain itu tidak terhindar dari birokrasi, korupsi yang megatrilyun lantaran rakyat bisa mengontrol secara langsung bupati dan walikotanya. Supaya bisa berjalan, tentu ada upaya pemberdayaan, pelatihan, pendidikan di sektor politik dan ekonomi.

Belum lama ini saya membaca beberapa wacana mengenai sistem pemilihan gubernur yang diikembalikan ke zaman orde baru yaitu gubernur dipilih oleh DPRD ditingkat propinsi. Logika yang menguat adalah penghematan uang negara dan kas daerah. Alasan ini masuk akal dalam logika dagang dan untung rugi serta jika uang itu dialokasikan untuk pemberdayaan dan pencerdasan rakyat. Di sisi lain pemilihan melalui DPRD artinya gubernur menjadi pertarungan antara partai di daerah sehingga gubernur ini ke depan akan bertanggung jawab hanya ke partai politik saja. Rakyat akan tetap termarginalkan dan tidak banyak mendapatkan kue kesejahteraan meski desentralisasi dan otonomi khusus tidak secara otomatis akan membagi bahagia kepada semua anak bangsa di daerah dengan tingkat kemiskinan yang memprihatinkan.
Hal ini disebabkan oleh pembajakan demokrasi oleh kelompok penguasa, elit dan kapitalisme lama yang sudah berpuluh tahun menguasai perekonomian Indonesia. Mereka sangat diuntungkan oleh demokrasi dan desentralisasi karena demokrasi liberal artinya memberikan peluang sangat luas bagi para kapitalis yang bersekongkol dalam panggung politik. Seperti di Amerika, korporasi dan pengusaha besar sebenarnya yang mengendalikan kongres, senat, dan pemerintahan federal. Indonesia sedang asik mengkopi dan paste model demokrasi ala Paman Sam.

Demokrasi di Amerika adalah demokrasi minimalis yang memang rakyat Amerika kebanyakan hanya tertarik kepada sektor ekonomi sebagaimana pemikiran Adam Smith. Bergerak di dunia politik bukanlah jalan terbaik untuk mengakumulasi kapital tetapi bidang ekonomi dan agriculture lebih menjanjikan wealth of nation atau wealth of individualism.Wajar kalau pemilu di US sangat sepi, hanya tidak lebih dari 50% warga yang mengikuti pemilu walau pemilihan online sudah diterapkan tidak menaikkan antusiasme publik dalam pemilu.

Kembali ke pemilu gubernur dan presiden. Ada jalan tengah yang menurut saya ide gila yaitu menghapus total gubernur dan DPRD ditingkat propinsi juga mengganti presiden menjadi perdana menteri (PM)yang dipilih oleh MPR RI. Jadi ini sangat menghemat dan PM langung membawai para bupati dan wali kota, jika ada konflik antar daerah akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga negara tidak banyak cukup Perdana menteri dan menterinya, DPR, DPDS, MPR, Polisi dan Tentara serta kejaksaan untuk menegakkan KUHP. Lembaga non struktural yang jumlahnya 92 badan dan komisi serta lembaga itu dibubarkan semua. Agar yang sudah ada saja diperkuat dan dijalankan dengan sunggu-sungguh dan bvenar-benar, konsiten dan konsekuen. Itu

”Qu’est qu’une nation?” (apakah yang dimaksudkan dengan bangsa?). La nation c’est la volonte d’etre ensemble (bangsa adalah tekad untuk hidup bersama). [Ernest Renan, 1882 dalam Doed Yusuf, Kompas, 12/11/2010]
“Nation is political imagined community” [Bangsa adalah kemunitas bayangan] (Ben Anderson, 1983)
“Indonesia Bangsa yang (terus) membayangkan” (Agung Y. Achmad, wartawan)
“Indonesia is unfinished nation-state” (Max Lane, 2008)

“Indonesia is weak state, failed state, …collapse state?” (anonim; Dekpendi, 2009; Wanandi, 2004)

Banyak diantara kita seharusnya menyadari betapa landasan pembentukan bangsa Indonesia adalah sangat rapuh bahkan sangat imajiner. Rapuh artinya gampang lenyap dan rusak, imajiner artinya hanya ada dalam bayangan setiap kepala kita yang merasa mempunyai bendera, bahasa Indonesia, peta, musium, dan data sensus yang sama. Tetapi zaman terus berubah, upacara saja tidak cukup, angka dalam sensus tidak menjadi persoalan dan musium sudah jarang dikunjungi lalu apa yang kita bisa jadikan landasan untuk tetap mempertahankan nama bersama yang disebut “BANGSA INDONESIA”. Ketika nasib ratusan juta manusia merana dan pejabat berfoya-foya membangun mimpinya sendiri, lalu apa kita tega memaksa rakyat tertindad untuk tetap upacara menghormati bendera dalam keadaan lapar dan dahaga sementara pemimpin upacara berada di bawah payung yang teduh dan ber AC?

Setidaknya ada dua hal yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa lebih lama. Pertama, harus ada itikad baik atau political will dari pemerintah dan rakyat bahwa kita berbeda dan karena berbeda kita bersatu untuk membangun kekuatan mewujudkan the wealth of nation. Keragaman budaya tidak bisa ditindas atau dipaksakan sebagaimana Suharto memaksa keseragaman agar semua mengarah pada pembangunan meski Suharto membangun istanah dari tumpukan hutang maka runtuhlah akhirnya. Berbeda dengan Sukarno yang menyatukan bangsa dengan karisma dan ide nationalisme, atau nasakom, Suharto ‘menyatukan’ anak bangsa dengan kekuatan militer baik di Aceh dengan DOM, atau di Irian Jaya (Papua), dan Timur Timur. Terbukti Suharto gagal karena melawan kedaulatan alam. Alam terbentuk dari kekuatan berbeda-beda begitu juga bangsa Indonesia. Soekarno bisa dibilang gagal karena terlalu menuhankan nationalism dalam bayangan sementara manusia butuh kesejahteraan butuh kedaulatan ekonomi dan pangan tidak hanya hidup dengan nationalisme.
keragaman budaya harus dihormati sehingga kasus Yogyakarta harus diakhiri dengan ungkapan makna tahta untuk rakyat dan yogykarta tetap setia kepada Indonesia meski jauh lebih tua dari Indonesia. Demokrasi liberal ala Barat tidak bisa menjanjikan apa-apa selain tatanan masyarakat yang anti-keragaman. Ingat pembentukan Amerika sangat berbeda dengan terciptanya Indonesia yang penuh kearifan lokal, nilai luhur bangsa. Amerika nampaknya tidak lebih dari kesepakatan atau kontrak politik dan sosial antara gengster untuk hidup lebih tenang dan berbagi sumber daya alam.

Ikatan kedua adalah kesejahteraan bersama. Era demokrasi dimaksudkan untuk berbagi insentif kekayaan alam, distribusi pendapatan dan kesejahteraan untuk pemilik republik: RAKYAT. Sebagai pemilik republik kedaulatan tertinggi di tangannya. Rakyat bisa membatalkan pemilu jika mau, atau membubarkan negara bangsa jika dirasa perlu. Tapii, rakyat terlalu baik untuk kita kisahkan, rakyat tidak hendak emnentang penguasa yang dipilihnya walau korupsi mereka akan tetap menanggung derita akibat pilihannya. Rakyat menjaga dirinya dan pilihannya bahkan tidak pernah memaki presidennya yang tidak amanah.
Mulai tahun1999, setahun pasca Suharto lengser keprabon dikenalkannya era baru yang saya sebut sebagai the big bang of decentralisasi. Makna tersirat dan tersurat dari desentralisasi adalah mendekatkan negara kepada pemiliknya, mendekatkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemilik aselinya: RAKYAT. Selama lebih dari 32 tahun negara dihakmiliki oleh sekumpulan genster, preman yang menyedot segalanya untuk perutnya sendiri. Suharto adalah kekuatan kapitalis diktator sejati yang didukung oleh strong man. Indonesia pada saat itu diperintah oleh kelompok shodow state, black kapitalis, dan informal economy. Negera dibajak dan demokrasi dijadikan alat legitimasi memeras kekayaan alam yang mengakibatkan kemiskinan menyundul langit, busung lapar, polio, dan sebagainya.

Apakah fenomena itu sudah berakhir? BELUM. Indonesia masih dibajak oleh mereka. Selama 32 tahun mereka membangun jaringan sampai ke akar rumput. Jadi, desentralisasi juga sudah ditunggangi kepentingan mereka. Jika dulu mereka bermain di pemerintah pusat sekarang mereka menyedot lebih kuat ke tulang sumber kekayaan alam dan rakyat di daerah. Raja-raja baru bermunculan pasca pilkada langsung baik dari golongan borokrat, politisi-pengusaha, atau pengusaha. Desentralisasi kesejehteraan berubah menjadi desentralisasi korupsi dan aristokrasi lama dengan cara dan teknik baru. Jika demikian, kegagalan berbagi sejehtera di depan mata sampai puluhan tahun ke depan.

Akhirnya, jika pemerintah gagal mengapresiasi keragaman daerah, jika tidak menemukan alternatif inovasi untuk menjaga bayangan ide Indonesia tetap bersemayam dalam otak anak bangsa, jika saja desentralsiasi gagal menjadi alat berbagi kemakmuran dan masa depan anak bangsa, maka sekali lagi maka bangsa kita semakin rapuh dan tidak akan lama akan tenggelam terkubur dalam debu sejarah. Ini dramatis tetapi sangat mungkin terjadi. Ini pendapat saya. Mungkin ada manfaatnya.

Hi, Dec 10, 2010

David Efendi

“Jangan jangan semuanya sudah gila” (Iwan Fals)
“Jika pemerintah tidak bisa melawan koruptor, ada baiknya kita cari Nabi untuk Indonesia” (Dekpendi, 2010)

Bangun pagi berharap ada perubahan lebih baik di negeri saya dan dunia. Berdoa untuk kesehatan sendiri dan keluarga serta manusia Indonesia khususnya. Karena sholat subuh jam 6.30.a.m rasanya malam panjang meski untuk begadang mengerjakan paper dan ‘membual’ di blog pribadi, facebook dan kompasiana (berharap ada yang membaca dan memberi komentar). Seperti biasa, kopi pagi selalu diusahakan dibuat dengan semangat 2010. Sambil menunggu kopi siap disruput mendengarkan lagu Cak Iwan Fals. Pagi ini agak psimis sehingga pilihan lagunya judulnya “Mungkin”. Silakan disimak dan didengarkan plus dihayati.


Di negeri ini apa saja bisa terjadi
Untuk mendapatkan keadilan
Kalau perlu membeli
Yang hitam bisa menjadi putih
Yang putih pun begitu
Terhadap yang benar saja sewenang wenang
Apalagi yang salah
Sebenarnya ini cerita lama
Tapi nyatanya sampai kini Masih sama
Banyak pengacara berjaya karenanya
Pengangguran banyak acara itulah dia
Tekak tekuk hukum sudah menahun
Pengadilan bagai sarang para penyamun
Hukum mudah dipermainkan
Pasal pasalnya mulur mungkrek
Sampai kapan ini berjalan
Kok semakin hari bertambah ruwet
Kalau mau menang harus punya uang
Yang bokek tak masuk hitungan
Ada hakim dilempar sepatu Itu artinya tak mau dimadu
Yang gila lagi Orang gila masuk persidangan
Punya pengacara yang juga gila
Hakimnya gila
Jaksanya gila
Jangan jangan semuanya sudah gila
Termasuk dokternya
Termasuk saya
Mungkin

Lagu ini dipilih lantaran psimisme yang mengakar tunjang di dalam kepala saya. Walau KPK selamat dari terkaman buaya dan kini MK sedang dilemahkan melalui kasus-kasus aneh. Saya semakin prasangka mungkin negara menyeleksi pimpinan KPK bukan orang yang bersih benar, mungkin ada kekhawatiran dari pejabat kalau dipilih dari orang kuat dan bersih bisa mengusir mereka dari empuknya kursi kekuasaan. Ini adalah perbuatan yang sangat mungkin dilakukan. Menjebak oknum MK, menjebak KPK untuk dijadikan dalih bahwa bukan hanya pejabat eksekutif negara yang gila tetapi banyak juga temannya.

Bangun tidur, dihidangi kopi dan berita online di detik.com, thejakartapos.com, kompas online dan cetak dan sebagainya. Rasanya dunia semakin sempit saya terjebak berita-berita dalam dunia maya tentang Indonesia yang semakin redub dipandang dunia tetapi garang memangsa rakyatnya sendiri. Zaman edan terjadi manakalah yang benar disingkirkan yang kalah menjadi pemimpin dan penguasa. Ini sudah terjadi dan sudah kelewatan. Godot atau nabi ditunggu di Indonesia karena manusia biasa sudah tidak sanggup memusuhi kemaksiatan dan bencana akibat ulah tangan penguasa.
Jika ada nabi, kirimlah ke Indonesia!