David Efendi

Pakem ilmu jurnalistik itu nampaknya tidak lekang oleh waktu dan senantiasa laku untuk digunakan pada kondisi sekarang. Semakin ambisius pemerintah mengungkapkan keberhasilannya menunjukkan ""kerja kerasnya" hanya untuk menutupi kelemahannya (political image). Jubir dan penasehat presiden digunakan untuk mencounter kritik. Jadi apa pun berita bagus yang disampaikan pemerintah adalah 180 berbeda dari kenyataan. Jadi, masuk ke dalam kategori berita buruk (bad news). Baru saja detik.com melangsir berita soal kebanggan Pak Beye dalam keberhasilannya di tahun 2010 sebagai peringkat dunia nomor 16 entah bidang apa yang dia maksudkan dan indicator pun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nyata di hadapan rakyat Indonesia dan tentu saja tuhan yang maha esa.

Seperti biasa, pak Beye tetap mempertahankan citra baiknya dengan banyak mengadakan show of force kepada publik bahwa banyak pendukungnya dan bisa mengklaim keberhasilan dengan dukungan kaum intelektual yang sudah dijinakkan. Klaim keberhasilan selalu lebih santer disbanding pengakuan atas kegagalan dan kelambanan mengurus persoalan kronis negara baik korupsi, pemberdayaan kelompok miskin, atau persoalan premanisme dalam pemerintahan. Pak Beye, nampaknya, semakin sering pidato semakin hebat menutupi kebobrokan pemerintahannya. Ia mengungkapkan pelampiasan dalam tajuk keberhasilan pemerintah. Hal itu diutarakan SBY dalam pembukaan Raker 2011 di hadapan menteri, pimpinan lembaga negara, pimpinan BUMN, dan pengusaha, di Ruang Plenary Hall, JCC, Senin (10/1/2011).
Dalam berita itu disampaikan ada 10 keberhasilan pemerintah di tahun 2010 antara lain; (1) Pertumbuhan ekonomi yang baik; (2) Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat meningkat seperti bidang pendidikan dan kesehatan; (3) Stabilitas keamanan dan politik terjaga. Pemilu kepala daerah umumnya lancar. Kalau ada protes itu wajar sebagai bagian dari demokrasi; (4) Minus terjadinya kelemahan hukum, tetapi pemberantasan korupsi, pemberantasan terorisme, penanggulangan narkoba terus berjalan dengan baik; (5) Keamanan dalam negeri terjaga; 6. Proses investasi dan pelayanan publik di daerah kemajuan; (7) Kemiskinan dan pengangguran dapat dikurangi; (8) Beberapa indikator eknomi mencatat rekor seperti income perkapita, cadangan devisa. Indonesia berada di peringkat 16 ekonomi dunia; (9) Upaya pengembangan UMKM makin baik di daerah;dan (10) Aktif di berbagai kegiatan luar negeri. Contohnya aktif di dalam pemeliharaan perdamaian dunia.(detik.com, Jan 8,2011)

Penulis ingin melihat realitas yang kontradiktif sebagai bantahan atas arogansi kekuasaan pemerintahan orde Cikeas juga ke dalam 10 butir utama antara lain; (1) Pertumbuhan ekonomi bisa jadi secara matematika baik tetapi realitas tidak demikian; (2) menurut pemerintah sejumlah indikator kesejahteraan rakyat meningkat seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Kita tahu sendiri bagaimana mahalnya sekolah—hanya bisa diakses orang beruang; (3) Stabilitas keamanan dan politik  kita pertanyakan. Kekerasan etnis, kekerasan berbasis agama, dan lemahnya perbatasan negara. Sekali lagi indikatornya apa?; (4) Sangat jelas, penegakan hokum doyong dimana-mana, tidak ada kasus besar terselesaikan seperti century, Gayus, dan pelemahan terhadap KPK dan MK secara sistematis. Selain itu pemberantasan korupsi hanya bagian kecil-kecil saja; (5) Tidak ada bukti, bahwa keamanan dalam negeri benatul-betul nyata; 6. Proses investasi dan pelayanan publik hanya bagus di sebagaian kecil daerah. Pelayanan pemerintah pusat paling buruk; (7) Kemiskinan dan pengangguran dapat dikurangi secara kuantitas, tetapi kualitas penderitaan semakin parah; (8) Beberapa indikator eknomi yang digunakan pemerintah sangat developmentalis, terjebak kepada angka-angka sebagai pengikut bank dunia atau ADB; (9) Upaya pengembangan UMKM hanya program kerja setoran dan jangka pendek untuk bisa dikatakan sebagai anti-poverty policy; dan (10) Keaktifan Indonesia dalam forum international hanya sebagai pendengar setia tanpa mampu berkontribusi kepada keputusan penting. Taruhlah contoh soal global warming, perang timur tengah, penggundulan hutan, bahkan masalah dalam negeri mengatasi premanisme FPI dan Pamongpraja saja ‘impoten’.

Nampak sekali pak Beye samakin takut dengan bayangan sendiri di tengah frustasi publik yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kita membaca pemerintah akan kembali mengeluarkan program penyantunan kepada rakyat sejenis BLT menjelang pemilu 2014 untuk menjaga lingkaran kekuasaan tidak melesat ke mana-mana dan berada tetap di bawah control Pak Beye dan pelaku bisnis besar di Indonesia tanpa mengecewakan dunia internasional, lembaga donor, dan institusi financial dunia. Kesimpulannya adalah bahwa buruk akan tetap buruk, upaya menutupinya hanya menunda kemarahan publik dan kegoncangan sosial.

Ref:
http://us.detiknews.com/read/2011/01/10/101139/1542824/10/good-news-di-tahun-2010-versi-sby?9911012)

by David Efendi on Sunday, January 9, 2011 at 4:05am

Orang atau segerombolan orang menjadi sombong (arogan) ketika mempunyai kekuasaan (power). Mereka bisa memaksakan kehendak karena punya modal kuasa dan mendominasi alat kekerasan secara 'sah'. Mereka, setelah mengantongi kekusaan baik legitimasi tradisional, karismataik atau legal-formal, lalu merasa sudah memiliki otoritas (authority) untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap isu sosial tertentu atau kepentingannya. Jika kekuasaan itu melekat sebagai pejabat pemerintahan maka kekuasaan itu berarti kemampuan untuk berbuat, tetapi kemampuan itu tidak selalu digunakan secara tepat. Dalam banyak hal, misalnya, negara mampu membela hak kaum tertindas tetapi mereka berbuat bukan untuk itu. Mereka digerakkan untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kelas tertentu (baca: kapitalis).

David Efendi

David Efendi

David Efendi

“It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart.” (Mahatma Gandhi)
Tentu pembaca akan sebagian setuju dengan pendapat bahwa menghitung dosa lebih baik dari pada menghitung-hitung pahala yang kita merasa sudah banyak melakukan. Menghitung dosa artinya kita instropeksi dan evaluasi sedangkan menghitung pahala artinya pamrih, riya, pamer dan ujungnya akan menjadikan manusia sombong dan terbuai oleh kekuatan yang ia sendiri tidak memilikinya. Lalu kenapa kita perlu berhitung dosa pemerintah? Tugas manusia adalah mengoreksi diri sendiri dan berbuat untuk sesama, jika kita tidak mengoreksi pemerintah lalu siapa yang akan mengevaluasinya? jika pemerintah salah bukankah akan membawa dampak yang besar menyangkut hajat hidup orang banyak?

Hal inilah kenapa manusia dibumi ini harus menaruh perhatian yang serius kepada pemimpinnya. Jika pemimpin baik akan dicintai rakyatnya dan jika buruk dosa sosial yang akan dihasilkannya. Ada dua hal yang harus dipahami yaitu dosa sosial, dan pemerintah. Pertama, dosa sosial (social sins, meminjam istilah Mahatmagandi) kita artikan sebagai dosa yang dilakukan orang perorang sebagai individu, kelompok, dan lembaga kekuasaan yang mempunyai dampak langsung di muka bumi atas kehidupan banyak orang baik langsung maupun tidak, baik terang atau tersembunyi. Sedangkan Pemerintah atau governmant sebagai lembaga atau isntitusi yang mengatur kehidupan komunitas tertentu dengan aturan hukum yang sudah menjadi kesepakatan umum melalui kontrak sosial atau politik. Anggota komunitas sudah emmberikan haknya kepada lembaga tersebut dan berharap mendapatkan perlindungan dan pelayanan sebagai simbiosis mutualisme  (saling menguntungkan).

Masa 32 tahun bukanlah sebentar, karena itu setapak demi setapak sepak terjang Orde Baru itu berdampak luas terhadap perilaku masyarakat secara keseluruhan. Akhirnya di dalam masyarakat terbangun sikap dan perilaku yang oleh Mahatma Gandhi disebut sebagai “dosa sosial”. Menurutnya, masyarakat terpuruk hebat karena berlangsungnya 7 (tujuh) macam “dosa sosial”, yaitu: politics without principle; wealth without work; commerce without morality; education without character; pleasure without conscience; science without humanity; dan workship without sacriifice. Apakah dalam masyarakat kita sekarang ini “dosa-dosa” sosial tersebut masih ada? Saya kira masih! Bahkan mungkin lebih merajalela. Berikut adalah 7 dosa sosial pemerintah Indonesia terutama orde cikeas yang dianalisi menurut pemikiran cemerlang seorang Mahatma Gandi yang ditulis tahun 1925 dan satu tambahan dosa sosial menurut Arun Gandi. Berikut adalah detailnya semoga menjadikan manfaat dan bukan mudhorat dari catatan singkat ini.

Pertama, Politics without Principle. Hal ini secara bebas dapat diartikan bahwa perilaku politisi yang tidak mempunyai prinsip yang memegang teguh nilai-nilai kebaikan umum, kebenaran dan kejujuran sehingga mereka semakin memperkuat pandangan negatif orang awam bahwa politik itu kotor lantaran pemainnya yang berlumpur dosa dan bukan politiknya. Orang yang mempunyai prinsip, pejabat yang memegang teguh prinsip dengan nurani maka output yang dihasilkan seharusnya progres untuk kepentingan poltiik kebangsaan yang bermartabat. Belajar prinsip, etika, atau moral pejabat tidak perlu mahal dan jauh ke Yunani.di bagian terkecil bangsa ini penuh dengan ayat-ayat moralitas dan kebajikan.
Kedua adalah Wealth Without Work artinya memperkaya diri dengan cara-cara melawan hokum dan keadilan seperti cuci uang, rentenir, koruptor dan segala jenis model penyuapan yang sudah dipraktikkan sekian lama meski dalam konteks Indonesia masih ada perdebatan apakah kebiasaan KKN diajarkan oleh colonial Belanda atau bahkan semenjak jauh sebelum belanda datang ke pulau nusantara ini. Kita bisa mempertanyakan soal rekening gendut para petinggi polri dan tentara, calon presiden dan kepala daerah yang begitu besarnya diumumkan KPU menjelang event pemilihan umum. Ketiga, Pleasure Without Conscience. Kesenangan yang minus nurani yang mengakibatkan lunturnya toleransi, hilangnya solidaritas lantaran mementingan kesenangan dan kepuasan pribadi diatas kepentingan orang banyak. Hal ini diekpresikan oleh berbagai kebijakan Negara yang tidak pro rakyat, tidak menguntungkan grassroot sehingga seolah elit politik yang panen raya capital seentara rakyat bawah menderita kematian yang mengancam.

Keempat, Knowledge without Character. Miskinnya karakter pemerintah menjadikan bangsa kaya raya ini berubah menjadi bangsa pengemis lantaran para elitnya selalu didete kapitalisme global seperti IMF dan Bank Dunia (Pramudya ATour, The new ruler of the wordl). Keunggulan pengetahuan, kepandaian hanya digunakan untuk memperpuruk keadaan bangsa seperti munculnya kelompok tekhnokrasi, meritokrasi tahun 1970-an yang hanya menjadi justifikasi dan alat legitimasi negara untuk berbuat lebih buruk. Kita lihat mafia berkeley, mafia columbus, dan sekarang kelompok baru sudah terbentuk seperti kelompok yang memainkan angka-angka kemiskinan dan membuat kebijakan yang kalap seperti orang salah minum obat atau over dosis.

Kelima, Commerce without Morality. Berdagang dengan membolehkan segala cara adalah tragedy kemanusiaan sebagaimana yang sudah dipraktekkan pengusaha hitam, kapitalis kelas kakap yang secular dalam artian membunuh moralitas dalam urusan transaksi perdagangan dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Ini lah yang disebut oleh Garret Hardin (1968) sebagai the tragedy of the common. Pemerintah yang terlalu friendly dengan kapitalis sangat memungkinkan mendatangkan tragedy tersebut dan selama ini Negara pura-pura memusuhi kapitalis tapi sebenarnya mereka itu seperti ungkapan benci tapi cinta atau ‘friendly enemy’. Keenam, Science without Humanity. Di Indonesia pernah membesarkan dewa perusak ekonomi meminjam istilah yang penulis baca dari the confusion of hit man pada saat masih kuliah di UGM seperti agen donor pinjaman international yang menjerat Negara berkembang atas nama kuasa pengetahuan, the power of knowledge telah menjadikan Negara miskin semakin miskin lantaran besarnya bunga yang harus dibayar hingga menggadaikan kekayaan alam dan bumi yang kaya raya secara murah bahkan gratis kepada kapitalis global. Pengetahuan atau ilmu tanpa nurani kemanusiaan akan menjadi mesin pembunuh paling dahsyat abad ini. Sama bahayanya jika pengetahuan tanpa agama atau sebaliknya. Jika individu hanya membnuh satu orang maka tekhnologi bisa membunuh jutaan orang dalam perang-perang dunia yang pernah terjadi baik perang dunia 1 (year) atau perang dunia 2 (year). Sederhana saja, pengetahuan yang pernah dijadikan indicator kemiskinan dan menjadikan kebijakan yang salah lantaran madzab ekonomi yang tidak berakar pada tradisi dan kearifan lokal. Praktik mafia Berkeley pada saat penguasa orde baru di atas langit (tidak hanya daun), mafia colombus atau mafia survey akhir-akhir ini yang mengukuhkan rezim kuantitatif di Indonesia. Jika kemiskinan diangkakan, ditabulasi dalam bentuk terdistorsi serta dibuat indicator siapa miskin siapa tidak oleh orang yang tidak pernah merasakan kemiskinan betapa akan menjadikan berbagai tragedy? Salah resep dan salah minum obat serta overdosis yang mematikan bagi wong cilik. ICMI, LIPI, dan lembaga-lembaga riset pelat merah bisa saja terlibat dalam rezim pengetahuan yang memblinger (menipu). Bagaimana pengetahuan obyektif bisa diciptakan? Untuk kepentingan sebasar-besarnya rakyat?
Ketujuh, Worship without Sacrifice. Dalam konteks sekarang perjuangan dalam agama sering dimaknai beragam seperti kelompok islam tertentu merasapaling ebnar dan memaksakan kelompok lain berfikir dan bertindak sebagaimana mereka berbuat dan berperilaku. Banyak orang merasa menjadi pembela tuhan meski dengan ekspresi anti ajaran agama secara berkebalikan sehingga penuh anomaly akibatnya. Kasus berbagai penyerangan kelompok Ahmadiyah, gereja, dan sebagainya adalah manifestasi dari pemahaman agama atau ibadah tapi miskin pemaknaan kemanusiaan meski dalam segala kitab suci pasti menjunjung dan memuliakan kehidupan bukan saling memusnakan. Negara seperti Indonesia yang mirip theokrasi sebab banyak mencampuri urusan agama maka seharunyalah mampu menjadi pengayom keyakinan dan kepercayaan rakyat selama hal tersebut tidak menimbulkan keresahan public. Bagi saya, makna dosa social ini bukan mewajibkan orang melakukan perang tapi menghindari hawa nafsu perang (untuk FPI dan balatentara) adalah pengorbanan yang besar sebagaimana nabi bilang, seusasi peperangan, bahwa perang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Inilah pengorbanan itu dan manusia lebih down to earth, akhirnya manusia lebih mengutamakan menghindarkan dari segala bentuk kekerasan (zuhud).

Kedelapan, Rights Without Responsibility. Dosa social ke delapan ini bukan berasal dari kata-kata gandi tapi dari anaknya namun hal ini sangat relevan dengan keadaan sekarang seperti berbagai kebijakan dan pernyataan pejabat public dan politik yang tidak menunjukkan sikap bijak dan bajik di tengah masyarakat yang tidak berpemimpin secara utuh lantaran pemimpin agama dan pemerintah tidak memenuhi kreteria sebagai pemimpin di tengah rakyat yang tergerus distrust akut. Taruhlah contoh alas an menaikkan BBM, tariff dasar listrik, pernyataan mengenai resiiko bencana penduduk pesisir pantai yang dinyatakan oleh Marzuki Ali, ketua DPR RI, oleh banyak kalangan dinilai perbuatan yang tidak bertanggung jawab meski bicara adalah hak tapi tidak seharunya hak itu untuk menyakiti korban bencana yang sudah kesusahan.
Demikian dosa-dosa yang saya lakukan, kita lakukan, pemerintah lakukan selama ini.Karena dosa pejabat pelaksana pemerintahan yang paling berat dampaknya maka selaykanya kita selalu melakukan check and balance dalam ranka menjaga agar pemerintah tidak berbuat kerusakan di muka bumi Indonesia. Jika tetap melakukannya maka rakyat yang sadar harus bergerak menghentikannya sebagaimana yang selama ini dilakukan para pemimpin kita yang mulia hati dan tindakannya seperti Mahatmagandi, Kia Dahlan, Hatta, Soekarno, Guevara, Gie,dan seterusnya.

Oct 23,2010

David Efendi

Facebook, seperti halnya sebuah negara besar, kini penduduknya melampaui 400 juta manusia (sangat mungkin ada yang bukan bangsa manusia, seperti binatang piaraan, dan manusia yang sudah meninggal dunia he he). Tidak hanya individu yang bergabung, tapi juga ada yang satu keluarga termasuk bayi didaftarkan di facebook. Ada juga komunitas lembaga sosial, organisasi agama bergabung dan kelompok civil society lainnya bahkan anggota dewan dan menteri juga punya facebook. Sudahkah anda menjadi friend SBY silakan di add nama lengkapnya susilo bambang yudoyono. Tapi jangan berhadap bisa chatting dalam waktu dekat lantaran sedang sibuk rapat dan menonton korban bencana alam di berbagai daerah dan hebatnya tetap bisa berplesiran ke banyak negara.

Layaknya negara yang terdiri dari presden, legislatif, dan rakyat. Facebook merupakan negara terbesar ketiga setelah India dan punya sistem administrasi yang fleksibel. Profil dalam fb seperti halnya KTP dalam negara dengan tingkat fleksibilitas super tinggi anda boleh isi atau tidak, anda bisa pakai profil foto senyum, nangis, berdiri duduk, bahkan anda taruh foto gendruwo juga boleh. Ada birokrasi dalam negara facebook, tapi tidak galak seperti petugas kecamatan saat membuat ktp musiman atau ktp menetap di Indonesia.
Facebook, mungkin lebih dari sebuah negara, tapi negara bangsa (nation-state) lantaran ada identitas yang beragam, multi etnis, agama, bahasa, dan sebagainya tapi semua boleh mengakses facebook tanpa diskriminasi dan perlakuan khusus. Brebeda dengan negara kuno yang sangat ketat dan menakutkan jika berurusan dengan birokrasi yang politis, feudal, dan hiararkhi plus oligarki. Pokoknya, facebook menjadikan anda dikenal dan mengenal tanpa batas geografi dan sekat apa saja selama terkoneksi dengan internet.
Di negara facebook, tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme alias zero kkn. Berbeda dengan negara kuno yang dihuni manusia-manusia yang silau dengan uang, rupiah, dollar dan kayu glondongan sampai rela melempar kesana-kemari angka kemiskinan dan menyalahkan alam jika ada bencana. Bencana di facebook relatif minim bahkan sampai mendekati angka nol hanya sedikit terganggu oleh para hecker yang ingin mencari keuntungan, mengundi nasib sebab di dunia nnyata mereka tidak ada tempat, tak bisa korupsi sehingga masuklah menjadi warga negara facebook dengan perilaku ‘nakalnya’ dalam rankah menyambung hidup untuk membeli koneksi internet. Harap maklum, bukankah setiap komuniats diutus setan seorang atau sekolompok makhluk jahat dan merusak. Inilah negara facebook.

Warga facebook sekarang berbondong-bondong membantu korban merapi dan mentawai serta wasior. Belum lama ini rakyat facebook juga sudah membantu membebaskan Prita, dan pejabat KPK. Kita rakyat facebook sebaiknya berkomitmen untuk menjaga planet bumi sebagai tempat dimana jaringan internet digunakan dan dikomersialkan. Kita mesti down to earth. Apapun yang terjadi, Kita jaga bersama, negara kesatuan Facebook, Republik hotspot, fakultas google, jurusan merapi!

Oct 2010

David Efendi


Ada bencana ada berita dan ada masalah. Itulah hukum alam atau sunnatullah. Tapi ada juga yang mencoba-coba cari masalah?. Berdasarkan catatan radar dan seismograf pribadi saya setidaknya ada empat golongan dalam penanggulangan dan pemberitaan media seputar bencana. Kelompok pertama, adalah ahli hikmah. kedua, Penhujat yang bertopeng agama. Ketiga, Pahlawan sejati dan yang bukan-bukan. Keempat, kelompok kebanyakan tapi diam (silent majority). Berikut berita lengkapnya. Selamat menggrundelkan diri sendiri dan jangan berkelahi. Sekedar memetakan masalah, bisa jadi Ini bagian dari mencari solusi minimal untuk diri sendiri, syukur-syukur untuk negeri. Semoga tidak parah!
Pertama, adalah orang bijak. Orang bijak akan mencoba positif thinking tentang bencana yang melanda manusia. Selalu mencari ‘blessing in disguise’. Ahli hikmah mana pun yang pernah ada di bumi tentu akan menggaruk kepalanya melihat Indonesia yang tak kunjung reda dihantam badai bencana dari bumi, dari laut, dari langit dan dari penguasa. Ini adalah tragedi paling sempurna di bumi. Jika Amerika atau China, Jepang jadi Indonesia, tak akan sanggup pula mereka malampaunya. Kenapa Indonesia bisa? Kenapa bangsa Indonesia tegar? Apa rahasia dibalik gejolak api yang membakar bagagia, ketenangan, dan kesederhanaan. Jawaban ini tentu akan beragam perspektif dan saya mencoba urun rembuk di sini. Karena jika not now when, if not us who? Ahli hikmah bisa dibilang masuk ketegori solusi meski tidak manifest tapi secara psikologi sangat besar perannya.

Kedua, selain ahli hikmah juga ada ahli kutuk bermunculan seolah menjadi ahli pengamat bencana dan merasa wakil tuhan di bumi. Kelompok yang didominasi kalangan Islam fundamental dan konservatif dalam terminologi umum ini sering menyalahkan manusia, sering menganggap bencana diakibatkan manusia tidak beriman, manusia suka maksiat dan bahkan naifnya, bencana di Merapi dan Mentawai menurut mereka akibat artis yang suka mengumbar aurat: pornoaksi dan pornografi. Belum lama, FPI yang pernah diistempel premen berjubah demo di Jakarta mengharamkan bantuan dari produk pornografi versi Julia Parez. Saya tidak berani mengkategorikan, apakah kelompok penghujat manusia sebagai biang keladi bencana ini masuk solusi atau malah kacorasi. Apa ada yang tahu kelompok FPI banting tulang membantu korban bencana? saya membutuhkan datanya.

Ketiga, Kelompok superhero. Dalam hal ini ada dua macam jenis kelompok yang menjadi pahlawan beneran dan pahlawan bertopeng. Pahlawan beneran selalu melibatkan diri dalam bantuan bencana dan tidak mengutuk siapa pun kecuali mendayagunakan kemampuannya dan organisasinya untuk menolong tanpa menkibarkan berbagai umbul-umbul yang menipu. Sementara kalangan pahlawan bertopeng hanya memperbesar identitas kelompok via umbul-umbul partai dan organisasi dan hanya sedikit menolang kecuali dalam kepamrihan dan ketidakadaan strategi dan hanya membuat rumit segala urusan. Pemerintah dna partai politik masuk dalam kategori ini. Kadang kehadiran kelompok ini hanya menonton dan seolah bersimpati tapi hampa. Sebagian yang lain sibuk berwacana dan membuat kontroversi ala Marzuki Ali dan Tifatul Simbiring. Mungkin mereka merasa superhero dan paling solutif. Benerkah? begitukah? Mungkinkah mereka juga masuk solusi? bisa yes bisa no. Silakan dibincangkan.
Ada juga kelompok ‘fundamentalis politik’ yang selalu menggunakan bencana sebagai ajang melawan pemerintah, beroposisi lewat media dan sebaliknya pemegang kekuasaan mayoritas juga akan melawan dengan cara yang sama hanya pemerintah bisa menggunakan anggaran negara/rakyat untuk membantu(itung-itung pencitraan) sementara kelompok lain disini hanya menghujat pemerintah soal kelambatan mengurus korban, kegagalan kordinasi, kerumitan birokrasi dan ketidakbecusan TNI dan sebagainya. Ini apakah solusi? embuh aku juga tak mengerti nanti dituduh fitnah.

Terakhir, adalah kelompok yang diam dan menunggu. atau disebut silent majority. Ini bisa diakibatkan jarak yang jauh dan tidak ada yang mengorganisasi bantuan sehingga mereka diam dan hanya mengelus dada atau berdoa di depan layar tv menyaksikan saudaranya tertimpa kemalangan dan derita bencana yang datang tiba-tiba tanpa kabar dan berita. Detektor tsunami yang dibeli mahal, tentara yang berjaga dipantai, atau dinas kelautan  tidak berfungsi dengan baik dan menganggap bencana sebagai tamu biasa. Kelompok diam bisa termasuk ahli hikmah, bisa termasuk yang penhujat kelas kakap jarak jauh.

So far, sudah berapa yang masuk solusi dan bukan bagian bagian solusi? Anda, saya, kita, mereka? Bagian dari apa? Jika bukan bagian dari solusi lalu bagian dari apa? Masalah! Karena zaman sekarang diam saja, tidak cukup, berdoa saja belum sempurna, dan ngoceh saja di kompasiana jauh dari cukup. Lalu apa? Ayo menghimpun dana, sambil mengkritik pemerintah yang tidak jelas menggunakan dana rakyat yang melimpah, sambil membantu korban juga menegakkan kebenaran meski rasanya pahit. Untuk para penghujat, kapan tobat!
Salam,

Sedang fund rising!
Nov 3,2010

Agung Y. Achmad, Wartawan.
 

SEBAGAI bangsa, Indonesia masih berusia muda, terutama bila dibanding negara-negara besar di dunia dalam merumuskan, membangun, dan menjalani kontrak sosial secara kolektif, hal yang sering disebut sebagai negara bangsa (nation state), pada beberapa abad silam. Hingga awal abad ke-20, Indonesia-negeri kepulauan yang panjangnya setara dengan jarak London dan Teheran dengan potensi aneka ragam budaya, ras, suku, dan agama di dalamnya-masih berupa negara bangsa yang dibayangkan.

Keragaman tersebut, ternyata, bukan faktor penyebab penting, apalagi satu-satunya, kenapa negara ini pernah terbelah-belah dan lemah. Pendidikan modern dan pengalaman sebagai negeri terjajah selama tiga abadlah yang, antara lain, mengantarkan kaum terpelajar-aktivis organisasi sipil memasuki kesadaran baru untuk “menjadi Indonesia “-meminjam istilah Erich Fromm.

Tanpa bingkai pemikiran ini, serasa absurd ketika kita membaca peristiwa bersejarah Kongres Pemuda di Waltevreden (kini Jakarta), 82 tahun silam. Momentum itu melahirkan deklarasi yang sangat terkenal, yakni: Pertama, Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, Tanah Air Indonesia; Kedua, Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia; Ketiga, Kami Poetra dan Poetri Indonesia menjoenjoeng tinggi bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Ini kisah lama. Tapi, elan vital Sumpah Pemuda sebagai momentum “kebangsaan” dan peristiwa bahasa penting terasa relevan ketika Indonesia yang tak lagi imajinatif ini seperti tak memiliki catatan progresif sebagai negara bangsa. Mungkin benar, sebagian besar masyarakat kita belum sampai ke pemahaman paripurna tentang nation state. Penyebabnya jamak, seperti kebodohan atau fanatisme terhadap doktrin tertentu.
Maka, berbagai konflik sosial yang dilatarbelakangi perbedaan agama atau keyakinan tertentu di lapis bawah seperti terjadi akhir-akhir ini senantiasa bersifat potensial. Hal itu setara dengan yang terjadi di level elite, yakni tindak korupsi secara gila-gilaan dan kebijakan eksplorasi sumber daya alam yang merugikan Indonesia, baik secara lingkungan maupun sosial-budaya-ekonomi. Yang terakhir ini, mengingat kaum elite pada umumnya terpelajar, merupakan manifestasi paling mengerikan tentang stagnasi wacana “menjadi Indonesia” dalam tatanan negara bangsa.
Tak sekadar menjadi momentum bagi cikal bakal kelahiran lingua franca, Sumpah Pemuda adalah sebuah tanda zaman, yakni tetenger yang menandai era pembelajaran paling dini masyarakat heterogen di negeri ini untuk menjadi sebuah bangsa. Momentum tersebut bisa kita sebut sebagai katalisator ke arah pembentukan negara bangsa. Peranan bahasa ibu dalam konteks itu, apalagi sejak ditetapkan sebagai bahasa negara, menjadi sepenting gagasan nation state itu sendiri.

Dan, inilah perkembangan paling positif dari proses “menjadi Indonesia”, karena konsep negara bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditulis dalam bahasa Indonesia. Itulah kenapa, bisa jadi, upaya-upaya ideologisasi tentang konsep negara yang disertai pemunculan nomenklatur baru yang bertentangan dengan konstitusi yang sah akan dianggap sebagai bukan Indonesia.

Peristiwa Proklamasi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada 7 Agustus 1949 mungkin merupakan contoh paling menarik dalam hal ini. Kata “darul”, sebagaimana “qonun asasi” (konstitusi DI), tidak dikenal dalam nomenklatur Indonesia. Mereka beranggapan bahwa upaya pendirian Negara Islam Indonesia (NII) adalah tindakan legal lantaran Indonesia sebagai negara pada waktu itu telah bangkrut-akibat dipecah-pecah Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat.
Kecenderungan orientasi komunitas pengikut NII terhadap konsep ummah dan mengingkari keniscayaan Indonesia menjadi sebuah negara bangsa sudah tumbuh pada masa penjajahan Belanda. Mereka selalu menghadapkan secara keras realitas sosial politik yang heterogen kepada ideologi Islam. Di era pascakemerdekaan, dalam catatan Taufik Abdullah (1987), pandangan itu melahirkan sikap fundamentalitik, yakni mengharuskan kemutlakan dalam pelaksanaan syariah Islam secara utuh dan total serta mengingkari secara total pula keabsahan kekuasaan yang dianggap tidak berlandaskan hukum dan ajaran Islam.
Penolakan untuk “menjadi Indonesia” semacam itu, belakangan, tampak pada gerakan Republik Maluku Selatan, Gerakan Papua Merdeka, atau Gerakan Aceh Merdeka, sekadar menyebut beberapa. Pembacaan yang gagal dalam melihat Indonesia seperti itu setara dengan cara berpikir para koruptor.

Peristiwa bahasa dalam konteks politik, dan beberapa contoh manifestasi pemahaman yang pincang tentang negara-bangsa, adalah refleksi dari sikap heterodoks dan ahistoris sebagian masyarakat terhadap arus besar “menjadi Indonesia”. Kita bisa menganggap catatan-catatan sejarah tersebut sebagai tanda zaman, yakni tetenger bahwa proses menuju pemahaman negara bangsa belum selesai.

Majalah Tempo, 18 Okt 2010. 

Agung Y. Achmad: Wartawan. SELALU ada sumpah di sepanjang peradaban manusia. Sejarah mencatat sumpah palapa Gajah Mada, atau sumpah Napoleon Bonaparte, sekadar menyebut beberapa, yang mengawali cita-cita besar dalam membangun suatu negeri. Sumpah memang sering berkaitan dengan nilai-nilai kepahlawanan, seperti ditulis di banyak legenda, semisal kisah Bisma dalam dunia pewayangan yang berikrar tidak menikah seumur hidup. Ucapan Mbah Maridjan (almarhum), “Nek aku mudhun diguyu pitik-jika saya turun akan ditertawai ayam,” (Suara Merdeka, 28 Oktober 2010) bisa dikatakan sebagai refleksi sumpah seorang juru kunci.

Kisah percintaan anak manusia sering menghasilkan banyak sumpah, contohnya: “Sumpah, kau cinta matiku.” Ijab kabul pada dasarnya juga merupakan sebuah persumpahan. Kata sumpah sering digunakan untuk menguji suatu kesungguhan, seperti: “Sumpeh, lo?” Dalam situasi ketika ada dua pihak yang sama-sama merasa benar atas suatu persoalan, sebagian masyarakat kita sesekali menempuh cara ekstrem, yakni sumpah pocong, atau muhabalah.
Tak sama dengan nazar, yakni janji kepada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika harapan tertentu tercapai, sumpah selalu diucapkan di depan banyak orang atau saksi. Bahkan saksi di pengadilan pun harus disumpah. Sumpah, karena itu, merupakan peristiwa bahasa, yang melibatkan ingatan publik.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sumpah sebagai pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci; janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu). Kesakralan itulah yang selama ini dihadirkan di setiap seremoni pengambilan sumpah jabatan para elite negara atau petinggi pemerintah. Ada juga kitab suci dan teks-teks sakral di sana. Pihak yang berwenang-sebelumnya mereka telah bersumpah-memimpin upacara tersebut menjadi bagian dari konsep upacara yang mengesankan suasana takzim dan berwibawa. Tujuannya agar orang-orang yang petah berkata: “Demi Allah, saya bersumpah…,” senantiasa menghayati apa-apa yang mereka ucapkan.
Pembacaan teks sumpah perlu dipublikasikan agar saksi (rakyat) mengetahui taraf kesadaran seorang calon pejabat atau pemimpin pada saat menerima amanah. Sebab, sumpah adalah pernyataan kesanggupan (seseorang) menerima penderitaan alias hukuman bila ia melanggar sumpahnya; pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar (KBBI). Mungkin, dari sisi itu tindakan Mbah Maridjan bisa dimengerti.

Dalam sistem demokrasi, daulat rakyat atau suara Tuhan adalah alasan utama kenapa negara dipahami sebagai sesuatu yang sakral. Karena itu, tidaklah istimewa bila seorang pejabat negara menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Negara, selanjutnya, memberikan berbagai fasilitas yang cukup memadai kepada si pejabat itu agar, antara lain, tidak menyalahgunakan wewenangnya-sumpahnya-untuk kepentingan di luar urusan negara. Demikian aturan yang berlaku di negeri ini, juga di mana pun.

Maka berhati-hatilah terhadap sumpah-sekecil apa pun sumpah itu. Sebab, sumpah juga bermakna negatif, yakni kata-kata yang buruk (makian); kutuk; tulah (KBBI). Orang yang tega mengutuk pihak lain biasanya lantaran ia diperlakukan secara tidak adil alias dizalimi berkali-kali.

Dus, apa yang bisa kita katakan bila di negeri yang amat kaya potensi sumber daya alam ini jumlah rakyat miskin tetap saja tinggi? Publik mafhum, selama ini banyak kebijakan strategis ekonomi-bisnis di tingkat negara dan pemerintahan yang diperebutkan para elite. Bahasa politik elite, untuk tidak langsung menyebut korupsi, seperti itu telah diterima para politikus di negeri ini.
Artinya, telah terjadi banyak pelanggaran sumpah jabatan dalam penyelenggaraan negara selama ini. Selain menunjukkan problem mentalitas yang krusial, fenomena tersebut merupakan refleksi dari kualitas berbahasa yang buruk para elite. Mereka lupa bahwa sumpah memiliki makna ganda ibarat dua sisi pada sekeping uang. Bila makna di sisi yang pertama (positif) gagal dikukuhkan, sumpah-secara moral-berpotensi membentuk substansi arti di sisi yang lain (negatif).

Rakyat, bila dalam kondisi lapar selalu menyaksikan manifestasi sumpah palsu para elite, bahkan ketika mereka (masyarakat Kepulauan Mentawai) tertimpa musibah, alih-alih segera mendapatkan bantuan, malah menerima kiriman “pantun” Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie: “Kalau takut kena ombak, jangan tinggal di tepi pantai,” bisa saja balik menyumpah-nyumpah pemimpin di negeri ini lantaran merasa dikibuli. Rakyat menjadi kaum mustadafin. Sumpah (doa) kaum tertindas diyakini umat manusia di muka bumi dari generasi ke generasi selalu mendapat respons prioritas Tuhan-saksi hakiki segala sumpah.

Bila Anda kebetulan seorang pejabat negara, percayakah Anda terhadap dampak sumpah (negatif) rakyat di atas? Bila tidak yakin, kini, Anda berani bersumpah untuk itu?

Majalah Tempo, 20 Des 2010.

David Efendi

“Ketika Pemerintah Baru Terbentuk, Partai Politik berakhir”
(When the new ruler begins, The political Party ends)
(Dekpendi 2010)


Bagi politicolog, Riswandha Imawan (2004)* hambatan terbesar bagi partai politik di Indonesia untuk segera menemukan jati dirinya disebabkan oleh dua hal. Pertama, partai-partai di Indonesia bingung dengan kodratnya. Kedua, kesalahan kita mempersepsikan gerakan Reformasi 1998. Padahal sejatinya gerakan Reformasi 1998 telah menyediakan ruang bagi partai politik untuk bisa memainkan peran penting membangun struktur dan mekanisme baru dibidang politik menuju ke kehidupan yang lebih demokratis. Komitmen politik untuk melakukan perubahan secara normatif sudah diwujudkan kedalam bentuk perubahan sistem pemilihan umum maupun rekonstruksi struktur lembaga negara melalui UU bidang politik, yakni UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Annggota DPR, DPD dan DPRD, UU no. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi sejauh ini partai politik tidak mampu memanfaatkan momentum emas yang tersedia. Partai politik pun tidak bisa memberikan warna kepada rejim yang berkuasa. Partai politik justeru dikendalikan oleh rejim masuk kedalam format demokrasi yang diimajinasikan oleh rejim itu sendiri. Ini sebuah kesalahan yang sangat mendasar, sebab bila dikembalikan ke jati dirinya, partai politik sebenarnya merupakan aktor pembentuk rejim dan format politik disatu negara (Beck and Sorauf, 1992:478-480; Montero and Gunther, 2002: 5-6).

Sudah menjadi pembicaraan umum dari belahan bumi mana saja sampai di warung kopi di kampung-kampung pelosok ketika mengobrolkan jagat politik Republik ‘Maling’ Indonesia akan menyimpulkan bahwa partai politik mati setelah usai pemilu.Orang awam pun yakin dengan penuh seluruh bahwa partai politik hidup menjelang pemilu diselenggarakan dan dengan berbagai bentuk tipu daya mereka berbaik-baik pada rakyat, menyatakan janji setia, meneken kontrak sosial atau politik sampai juga kontrak dengan bangsa bukan manusia lewat berbagai ritual mistiknya. Ada pula yang sampai berdoa di depan ka’bah, ada yang minta doa di kuburan dan kuburan wali dan seterusnya. Mereka menyibukkan diri dengan nadzar politik masing-masing.
Ketika pemilu usai, jika gagal akan ‘gila’, jika berhasil bertambah pula ke-’gila’-anya. Jadi istilahnya, menang jadi arang kalah jadi abu toh dua-duanya akan lenyap di makan waktu. Tapi sebagaimana banyak pengamat menyatakan, bahwa demokrasi di negeri ini ppenuh kepalsuan, penuh tipu daya yang membayakan kemanusiaan lantaran politisi minus ideologi, partai politik sekedar jargon ber-ideologi tapi praktiknya selalu anti-ideologi. Ideologi hanya simbul kepalsuan agar terkesan sebagai pembala agama tuhan, atau pembela rakyat miskin dan tertindas. Kata rakyat yang menjebak nalar lantaran rakyat sekedar jadi komuditas. Berbagai kelompok masyarakat kini mulai tidak percaya pada proses politik setelah reformasi 10 tahun belum ada tanda-tanda membaiknya hidup bahkan makin berat melilit.

Prof.Riswandha Imawan, guru besar ilmu politik pernah memberikan pemikiran dalam ceramah ilmiahnya tahun 2004 yang lalu. Bahwa partai politik gagal memanfaatkan momen reformasi untuk memperbaiki diri keluar dari ketiak penguasa tapi malah terjadi sebaliknya partai politik justru mencangkokkan dirinya dalam gelimang kekuasaan sehingga tidak ada kemandirian, tidak ada oposisi, selain hanya basa-basi politik. Koalisi adalah simbul pragmatisme yang jauh dari nalar membangun bangsa secara lebih serius dan bertanggung jawab. Koalisi macam sekarang sekedar dalam rangkah mengabdi pada kekuasaan bukan pada bangsa atau rakyat. Beliau juga menyinggung fungsi partai yang paling mendasar ppun tidak dilakukan olah partai secara konsekuen apalagi fungsi inovasi yang menjadikan demokrasi makin bersinar dan segar. Ini yang membuat Wakil Presiden Mohammad Hatta kecewa dan mengungkapkan bahwa “Parties… have been made into an end in themselves, the state being their tool … the standing of the government has become that of a messenger boy of the political parties” (Feith, 1962: 511).

Sementara, sebagai basis pengetahuan kita, bahwa partai politik berdasarkan political scientist Partai politik setidaknya atau minimal harus menjalankan empat fungsi: parties structure the popular vote; integrate and mobilize the mass of the citizenry; aggregate diverse interests; recruit leaders for public office; and formulate public policy (Mair, 1990:1) atau mengikuti Hague, Harrop, Breslin (1998:131) yang memformulasikan  fungsi partai sebagai: agents of elite recruitment, agents of interest aggregation; serve as a point of reference; and offers direction to government.

Fenomena pilkada, pemilukada dan pilpres-pileg justru yang terjadi sebaliknya, kegiatan politik semakin mengkerdilkan partai dan membesarkan pperan individu yang ditopang oleh kekuatan kapital sehingga wajar saja kalau hampir semua pemilu menelan biaya besar dari APBN, miliaran bahkan trilyun rupiah amblas untuk pemilu yang ujung-ujungnya sudah bisa ditebak bahwa pemenang adalah pemilik kapital. Dalam demokrasi-kapitalis ideologi musnah, kejujuran sirna, dan orang baik cukup menjadi simbol kekalahan yang pahit. Dalam demokrasi yang liberal yang menganut kedaulatan uang, suara rakyat dibajak dan tetap dilabeli sebagai suara tuhan. Tapi tuhan ini sudah berubah dari tuhan yang tidak nyata menjadi nyata yaitu keuangan yang maha esa!
Masih berdasarkan pemikiran Riswanda Imawan, karena fungsi partai yang fital tersebut tentu harus diperkuat dengan karakter partai dan politisi dengan menjadikan ideologi yang hilang kembali dijadikan pegangan (bringing the ideology back in) dalam rangka menjalankan fungsi tersebut secara baik dan benar serta bertanggung jawab. Tidak ada elemen lain yang akan menjalankan fungsi tersebut sampai demokrasi qiamat selaian partai politik itu sendiri sebagai pilar demokrasi yang sementara ini diyakini banyak bangsa di dunia sebagai salah satu sistem terbaik dari yang terburuk yang berpeluang membawa kesejahteraan bagi semua rakyatnya.

Seperti ilustrasi gambar diatas. Partai politik seperti tong kosong tanpa jiwa tanpa ruh dan tanpa kekuatan yang bisa melindungi rakyatnya, melindungi pemilihnya bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari pragmatisme, oportunisme dan perbudakan atas dirinya oleh kuasa kapital. Jika Partai sudah mati, demokrasi juga sudah menjadi mayat! Innalillahi wainna ilaihi rojiun.

Honolulu, Oct 2010

)* Prof.Dr. Riswandha Imawan, M.A, dalam pidato pengukuhan guru besar Ilmu Politik tahun 2004 dengan judul: “Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri”

“Ketimpangan sosial di negeri ini sangat tinggi. Paling tidak, hal ini tecermin dari perkiraan kasar Kepala BPN Joyo Winoto bahwa 56 persen aset negeri ini hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduk (Dikutip oleh Prof. Dr. Kacung Marijan, Kompas, 4 Oktober 2010).
“Empat angka merah itu diberikan untuk kinerja SBY menyangkut hubungan internasional, kinerja ekonomi, kinerja hukum, dan kinerja politik. Agustinus Budi Prasetyohadi, Direktur Strategi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa nilai paling buruk SBY ada pada kinerja hubungan internasional. Hal ini terlihat dari buruknya penanganan hubungan Indonesia-Malaysia.”Konflik Indo-Malay yang buat tidak puas. Misalnya masalah tukar nelayan, penyiksaan TKI, dan sebagainya. Pemerintah dianggap lemah terhadap Malaysia yang lebih kecil,” (Kompas.com)

“…Presiden sibuk meningkatkan citra politiknya dengan berbagai cara, termasuk merekam dan menyebarluaskan lagu-lagu ciptaannya. Politisi ribut soal perebutan kursi di kabinet, pimpinan DPR RI dan Komisi III DPR RI berebut dekat dengan calon Kapolri. Kekuasaan seakan tak ada kaitannya dengan nasib rakyat, kesejahteraan rakyat, dan rasa aman masyarakat.Penyelenggaraan negara juga berjalan apa adanya, seolah tidak ada persoalan kritis yang perlu ditangani. (Ikrar Nusa Bakti, LIPI)
“…angka kematian ibu masih bertengger pada 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), masih jauh dari target 102 tahun 2015. Angka itu setara dengan tiga pesawat jumbo yang penuh ibu hamil jatuh dan membunuh semua penumpang tiap bulan.Sayang sekali, kematian para ibu tersebut masih dinilai sebagai kematian biasa, tidak ada berita dan upaya besar yang dilakukan. Program jaminan biaya persalinan semua penduduk tahun depan sangat bagus. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kecukupan dan ketidakbocoran dana. (Hasbullah Thabrany, Pembenahan Strategis Belum Tampak)
“Jika tahun 2004-2009 “JK is the real president”, maka tahun 2009-sampai hari ini The Real President itu adalah Aburizal Bakri. Dia beribu kali lebih hebat dari pak Beye yang bukan presiden sesungguhnya lantaran ABR bisa menembak lebih cepat dari bayangannya”
(Depkpendi, 2010)
“Namun, kekuatan yang dimiliki pemerintahan SBY-Boediono seakan-akan hanya kalkulasi mati di atas kertas, bukan kekuatan nyata yang dapat mendukung realisasi kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, meskipun dalam merespons berbagai bencana alam dan manusia (seperti Lapindo) SBY cukup sigap, tindak lanjutnya dirasakan tidak tuntas dan menyisakan masalah.” (J KRISTIADI)

“Indonesia ini seperti kampung tak bertuan. Ada pemimpin, ada elit, tapi tidak dirasakan kerjanya”
( Buya Syafii Maarif, Detiknews.com, 10/6/2010)