David Efendi

“APBN, sebagaimana Bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya se(harus)nya di gunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat termasuk di didalamnya korban bencana alam. Ini republik bung, uang negara adalah hak rakyat bukan milik presiden atau menteri.” (Tukangkritikmakinganas.com)

Sebelum saya masuk ke kritik dan opini pribadi saya, saya sekedar sharing hasil survey yang saya adakan di Internet dengan sementara responden yang mengisi 152 orang, 95.9% setuju Marzuki Ali harus mundurdari ketua DPR RI, 93% mengatakan bahwa pernyataan Marzuki Ali tidak etis dan tidak bermoral, 23,9% meminta SBY memecat Marzuki ALi dari Partai Demokrat, dan 66,6% memeinta SBY ‘memecat’ MA dari ketua DPR…(free survey). Intinya pernyataan apa pun pejabat hari-hari ini sangat mengecewakan publik jangan pernyataan diam dan lambatnya menurunkan bantuan yang notabene anggaran negara milik rakyat saja sudah menyakitkan. Bagi yg belum partisipasi silakan: http://www.surveymonkey.com/s/B9HRG56.


Selama 10 tahun terakhir ini ada mindset yang sangat keliru terkait hubungan Negara-Masyarat (State-Society), atau negara dengan rakyat. Berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan adanya ketimpangan yang serius yaitu negara menganggap rakyat sebagai obyek belas kasihan yang tak ubahnya seperti relasi majikan dan buruh (mastery-slavery) dalam arti negara atau pemerintah merasa menjadi ‘dewa penyelamat’, “pemilik negara’ yang baik hati dengan menyantuni korban bencana, kekerasan fisik, atau karena kemiskinan dengan BLT, LPJ dan sebagainya. Perbuatan itu jangka pendek dan tidak terlalu banyak menolong kehidupan di hari yang akan datang. kebijakan instan hasilnya juga temporal.

Pemegang jabatan politik dan publik tidak sadar bahwa negara ini adalah republik, pemilik kedaulatan, bumi dan air serta yang terkandung di dalamnya adalah rakyat jadi salah besar manakalah pemerintah menteri merasa sudah banyak memberikan bantuan kepada korban bencana alam di mana saja. Kalau negeri ini sifatnya republik, tentu mendapatkan bantuan adalah hak rakyat, kewajiban membantu atau menyalurkan barang dan anggaran adalah keniscayaan bagi sebuah agen pemerintahan yang dipilih rakyat (presiden, dpr/d) dan juga yang digaji rakyat (menteri, pns, pejabat pemda, sekda, dan sebagainya).

Karena republik, presiden bukanlah raja, presiden bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi meski secara simbolik dipilih langsung. Presiden hanyalah ‘pelayan’ rakyat dalam konsep negara republik, dan kekuatan rakyat sebenarnya bukanlah presiden tapi anggota dewan baik di pusat atau daerah, meliputi DPR(mewakili orang), DPD (yang mewakili ruang) dan MPR (join session dalam semi bikameral). Karena negeri ini republik, maka tentu bukan aristokrasi yang mana negeri ini hanya dihakmiliki sekelompok partai politik, keluarga dan sekretaris gabungan. Karena negara ini bukan kerajaan yang rajanya berhak melakukan apa saja, maka kita harus kembalikan status republik yang menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan keluarga presiden, partainya presiden, dan gerombolan penjilat dan jongosnya presiden. Ini republik bung, ketua DPR Marzuki ali yang tidak pro rakyat bisa saja dilengserkan “jika rakyat menghendaki” meminjam bahasa Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Selain, rakyat korban bencana berhak menggunakan anggaran uang negara dalam ABN, rakyat juga berhak meminta bantuan TNI dan Polisi sebagai alat negara, alat untuk melindungi rakyatnya. Ini kesempatan memperbaiki nama untuk para tentara dan polisi yang sering berkelahi dan perang-perangan berebut kue anggaran dan bantuan asing dalam memberantas teroris. Kini, jika negara atau pemerintah membiarkan rakyatnya kesusahan, maka negara itu sudah menjadi teroris dan secara langsung melanggar konstitusi baik pasal 33, 34, atau UUD 1945 secara substansial. (silakan dibaca dan diresapi UUD 1945 atau bahkan yang amandemen. Tentara dan polisi adalah dari,oleh, dan  untuk rakyat. Haram jika hanya bertugas memerangi orang yang dianggap musuh negara apalagi hanya melindungi kepentingan istana (kata istana negara ini bermasalah, sebab negara kita republik bukan kerajaan kenapa pakai istilah istana, wajar saja ada raja yang dzolim).

Kesimpulannya, di saat bencana alam dan sosial yang melanda sepanjang barisan pulau, kemiskinan pasti banyak menggeliat dan rakyat sekarat maka sangatlah bijak kalau APBN dan APBD serta sumber pendapatan negara lainnya dialokasikan untuk membantu rakyat secara sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Di saat bencana, berapa uang yang digunakan untuk study banding, belajar etika, kunjungan negara, dan sebagainya yang tidak memberikan dampaak nyata bagi pengurangan kesusahan masyarakat korban bencana. Kita merindukan, kapan ada presiden, menteri, dan wakil rakyat yang gajinya dialokasikan untuk rakyat 100% karena selama ini sudah banyak mengambil uang yang bukan haknya. Hari ini saatnya tiba, uang rakyat itu dikembalikan kepada pemiliknya: RAKYAT.

Semoga ada manfaatnya. Termasuk buat Marzuki Ali, Tifatul  Simbiring, dan staf ahlinya agar berani mengingatkan bos-nya dan tidak hanya imannya pada ABS (asal bosgue senang). Peace!:p

Oct 27,2010