By David Efendii

Anggaran pemilu Presiden dan Gubernur sangat besar bila dibandingkan dengan biaya hidup rakyat kecil, atau bila dibandingkan biaya pemilihan perdana menteri melalau parlemen. Hitungan matematikanya begitu jika kita percaya pada matematika. Pemilu langsung sendiri tidak lebih dari matematika politik, siapa punya banyak uang tentu akan berpeluang lebih besar. Ini ilmu pasti zaman demokrasi liberal.

Judul tulisan ini punya dua makna yaitu makna kalimat sesuangguhnya atau makna yang tersirat. Makna berdasarkan kalimat seperti tersebut diatas semata-mata untuk penghematan dan efisiensi pengeluaran negara disektor politik yang tidak berkorelasi langsung terhadap kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan kualitas hidup rakyat kebanyakan. BLT yang pernah diterapkan harusnya menjadi perhatian bagaimana tanggung jawab negara, tidak hanya memberi infak kepada rakyatnya tetapi berhutang budi untuk terus memberdayakan sampai rakyat itu bisa mengurus diri sendiri dan mendorong sesama untuk lebih kuat.
Makna kedua dari pernyataan tidak butuh presiden dan gubernur adalah ketika presiden dan gubernur mengkhianati amanah, memperlambat proses mensejahterakan rakyat dan membangun negara kuat. Jika pemimpin yang dihasilkan tidak pro rakyat maka kita tidak butuh presiden dan gubernur. Mungkin cukup perdana menteri dan bupati/walikota yang secara langsung dan dekat berhubungan dengan rakyat. Selain itu tidak terhindar dari birokrasi, korupsi yang megatrilyun lantaran rakyat bisa mengontrol secara langsung bupati dan walikotanya. Supaya bisa berjalan, tentu ada upaya pemberdayaan, pelatihan, pendidikan di sektor politik dan ekonomi.

Belum lama ini saya membaca beberapa wacana mengenai sistem pemilihan gubernur yang diikembalikan ke zaman orde baru yaitu gubernur dipilih oleh DPRD ditingkat propinsi. Logika yang menguat adalah penghematan uang negara dan kas daerah. Alasan ini masuk akal dalam logika dagang dan untung rugi serta jika uang itu dialokasikan untuk pemberdayaan dan pencerdasan rakyat. Di sisi lain pemilihan melalui DPRD artinya gubernur menjadi pertarungan antara partai di daerah sehingga gubernur ini ke depan akan bertanggung jawab hanya ke partai politik saja. Rakyat akan tetap termarginalkan dan tidak banyak mendapatkan kue kesejahteraan meski desentralisasi dan otonomi khusus tidak secara otomatis akan membagi bahagia kepada semua anak bangsa di daerah dengan tingkat kemiskinan yang memprihatinkan.
Hal ini disebabkan oleh pembajakan demokrasi oleh kelompok penguasa, elit dan kapitalisme lama yang sudah berpuluh tahun menguasai perekonomian Indonesia. Mereka sangat diuntungkan oleh demokrasi dan desentralisasi karena demokrasi liberal artinya memberikan peluang sangat luas bagi para kapitalis yang bersekongkol dalam panggung politik. Seperti di Amerika, korporasi dan pengusaha besar sebenarnya yang mengendalikan kongres, senat, dan pemerintahan federal. Indonesia sedang asik mengkopi dan paste model demokrasi ala Paman Sam.

Demokrasi di Amerika adalah demokrasi minimalis yang memang rakyat Amerika kebanyakan hanya tertarik kepada sektor ekonomi sebagaimana pemikiran Adam Smith. Bergerak di dunia politik bukanlah jalan terbaik untuk mengakumulasi kapital tetapi bidang ekonomi dan agriculture lebih menjanjikan wealth of nation atau wealth of individualism.Wajar kalau pemilu di US sangat sepi, hanya tidak lebih dari 50% warga yang mengikuti pemilu walau pemilihan online sudah diterapkan tidak menaikkan antusiasme publik dalam pemilu.

Kembali ke pemilu gubernur dan presiden. Ada jalan tengah yang menurut saya ide gila yaitu menghapus total gubernur dan DPRD ditingkat propinsi juga mengganti presiden menjadi perdana menteri (PM)yang dipilih oleh MPR RI. Jadi ini sangat menghemat dan PM langung membawai para bupati dan wali kota, jika ada konflik antar daerah akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga negara tidak banyak cukup Perdana menteri dan menterinya, DPR, DPDS, MPR, Polisi dan Tentara serta kejaksaan untuk menegakkan KUHP. Lembaga non struktural yang jumlahnya 92 badan dan komisi serta lembaga itu dibubarkan semua. Agar yang sudah ada saja diperkuat dan dijalankan dengan sunggu-sungguh dan bvenar-benar, konsiten dan konsekuen. Itu