By David Efendi


“There is no such thing as perpetual tranquillity of mind while we live here; because life itself is but motion, and can never be without desire, nor without fear, no more than without sense.” Thomas Hobbes quotes (English Philosopher (Leviathan), 1588-1679)

Kesamaan hak dan ketaatan adalah kunci untuk ketaraturan dan keadilan.Kira-kira itu maksud Thomas Hobbes dalam Leviathan (1561) dan tentu saja hidup itu tidak selalu teratur kadang brutal, penuh intrik, dan tanpa pernah merasakan ketenangan terus menerus sampai nafas terrenngut dari jiwa manusia. Wajar kalau perang itu sering dipahami jalan menuju damai sebagaimana kata yang pernah dipopulerkan oleh Napoleon Bonaparte, “Si Vis Pacem Para Bellum“, Jika ingin damai, bersiaplah perang.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya,” demikian kata Pendiri bangsa Indonesia selain juga mengatakan pesan yang sangat bertenaga, jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukan hanya Malaysia yang akan diganyang, Inggris juga akan dilinggis, amerika diancam disetrika. Begitulah ‘keganasan’ Soekarno, presiden pertama yang berani mengatakan pada Amerika, “go to hell with your aid.”. Kata-kata ini tidak pernah terulang lagi oleh pemimpin bangsa Indonesia sampai hari ini. Presiden sekarang lebih memilih jalan damai, jalan tanpa ujung, atau orang bilang soft power alias diplomasi yang takpernah menang dan selalu kalah. Lambat laun kedaulatan bangsa ini dipertanyakan lantaran kelembekan pemimpin atau penguasa yang selalu cari aman dan tidak berani mengambil resiko. Hal ini wajar manakalah banyak orang bertanya, dimana negara saat rakyatnya ditimpah bencana, miskin, dan dianiaya bangsa lain dan dihukum tanpa peradilan. “Dimana negara gerangan?”, kira-kira begitu pertanyaan banyak orang.
Masih segar dalam ingatan, 17 Agustus baru beberap hari yang lalu dan hiruk pikuk upacara baru saja selesai. Oknum atau pemerintah Malasyia kembali mengusik kesadaran, mempertanyakan nasionalisme kita semua. Setelah klaim budaya, sengketa perbatasan sampai dicaploknya sipidan dan ligitan dan ditangkapnya petugas DKP di laut kepulauan riau. Sekali lagi, dimana negara?

Bukan lemah, tapi kurang kuat
Malaysia sebagai negara yang merasa diatas angin terus saja ‘menguji’ kehebatan bangsa Indonesia setiap saat setiap tahun seolah mereka menyadera harga diri kita dan nasionalisme kita sementara presiden, sebagai pemimpin eksekutif dan legislatif pun seolah bunglam atau they can do nothing. Pemerintah sangat lemah, atau lebih halus tidak kuat karena kita tentu bertanya-tanya bukankah pemerintah yang bisa melindungi warganya, melestarikan nasionalisme dan cinta tanah air. Buat apa punya pemerintah kalau tidak membela rakyatnya yang ditangkap polisi malaysia, yang dihina dan dilecehkan martabanya. Berita-berita miring soal anak bangsa di media online membangunkan kesadaran bagi anak bangsa yang merasa punya negara dengan sekuat tenaga mereka mencounter berita negatif di internet, dan mungkin ribuan status facebook mebela bangsa ditengah krisis kepercayaan akibat pemerintah yang tai berdaya ubah melihat situasi yang terus mencekam karena anak bangsa yang bekerja di Malaysia menjadi sandra lalu karena ini presiden dan DPR tiada nerdaya. Jenis perang yang minus ksatria sedang berlangsung 10 tahun terakhir ini antara Indonesia vs Malaysia.

Lemahnya lembaga-lembaga negara akan dikuti apa ayang disebut failed state atau pemerintah gagal dan rakyat terus mengorganisasi diri lalu bisa menjadi pemerintahan massa yang dengan hukumnya sendiri lalu diikuti oleh colaps state yang tentu banyak pertumpahan darah akan lahir. Kira-kira itu konsekuensi logis dari rapuhnya politik dalam negeri sementara persoalan perebutan sumber daya, tidak meratanya ekonomi semakin menyebar dan akut. Negara ini colaps bisa jadi karena penguasa yang tak berdaya di tengah politik global. jangankan menghadapi kapitalisme Barat, mengurus batas negara saja tidak becus. Bagaimana ini, ini bagaimana? Harapan dari janji-janji politik saat pemilu sirnah sudah, orang Amerika bilang, honeymoon is over. Janji tinggalk janji dan kembali melarat dan dihimpit berbagai persoalan lagi seperti yang sudah-sudah.


Nasionalisme yang tercerabut
Rasa mempunyai identitas yang sama, senasib dan seperjuangan itulah arti nasionalisme dalam benak orang awam dan ini sudah cukup bagi anak bangsa. Tapi manakalah susah dan derita ditanggung sendiri, nama baik bangsa diobok-obok bangsa lain lalu terusik kesadaran ini juga bagian dari nasionalisme dan jika pemerintah atas nama pemilik kedaulatan yang sah dan otoritas yang ditipkan oleh rakyat memalui kontitusi tidak melakukan apa-apa disitulah nasionalisme kaum awam mulai tergerus dan akan sirna. Nasionalisme itu tinggal omong kosong jika pemerintah tidak mampu mewujudkan dalam tindakan sehari-hari. Pemerintah atau negara yang baik adalah negara yang membela dengan berbagai cara untuk kebaikan rakyat kebanyakan bahkan hanya persoalan empati saja akan banyak dianggap kebaikan oleh orang awam. Bukankah negara bisa berbuat lebih dari sekedar empati dan ungkapan bela sungkawa?

Negara punya tentara, polisi, DPR, menteri mereka berjibagu saat upacara kemerdekaan tapi loyo disaat rakyat membutuhkan sementara rakyat kebanyakan masih yakin bahwa nasionalisme itu bermanfaat dan perlu. Sayang, lembat lain imagined community akan semakin terberangus akibat kebodohan pemegang kekuasaan dan otoritas yang tidak mampu menjaga nasionalisme bangsanya. Hialngnya nasionalisme lambat laun akan berdampak pada kepunahan bangsa Indonesia yang beragam. Jika demikian, tidak perlukah kita memperingati kemerdekaan jika sehari-hari kemerdekaan itu diberangus, tidak hanya oleh negara lain, tapi oleh penguasa negeri sendiri. Ini pahit, tapi mungkin ini nyata bahwa individu-individu yang mengalami peritiwaa tertindad, teraniya adi negeri orang lalu terbersit pikiran bahwa dia tidak merasa punya negara, tidak merasa ada yang menolong dan mempedulikannya. Lalu pemerintah macam apa yang engkau dustakan?
belajar dari kasus selama sengketa dengan Malaysia atau dengan pemilik perusahaan raksasa di Indonesia terlihat bahwa nasionalisme yang dimiliki pemerintah jauh bila dibandingkan nasionalisme murni yang melekat pada anak bangsa, rakyat biasa yang jumlahnya mungkin lebih dari 80% penduduk negeri Indonesia. Kebijakan pemerintah selalu minus nasionalisme sebagaimana yang dipahami bangsa Indonesia atau pendiri bangsa. Meski sejengkal tanah harusnya dipertahankan, berdikari itu perlu sehingga sudah saatnya menghentikan pernjualan manusia berkedok TKI yang hanya menguntungkan segelintir orang dan lebih-lebih menyandera jati diri bangsa yang konon sudah merdeka.

Kita dengan tegas patut mempertanyakan nasionalisme pemerintah, pejabat-pejabat di pusat. Bagaimana bangsa ini akan maju jika penguasa tanpa rasa keberpihakan pada bangsa, pada masa depan anak bangsa. Pemerintah sebaiknya belajar dari pengalaman, tidak menutup mata terhadap persoalan dan realitas yang timpang sehingga bangsa ini tidak terlalu cepat masuk dalam musium sejarah sebagai negara yang gagal, negara yang colaps hanya persoalan rendahnya nyali pemimpinnya, dan tidak bermutunya wakil rakyatnya, presidennya, anggota dewannya, tentaranya, polisinya, dan bisa juga termasuk saya. Semoga menggugah!

Hawaii, Sept 5 2010